c

Selamat

Minggu, 16 November 2025

EKONOMI

16 November 2023

15:37 WIB

Di AS, Jokowi Tegaskan Komitmen RI Soal Iklim dan Energi Hijau

Jokowi menyinggung pendanaan iklim kepada negara-negara berkembang untuk melaksanakan transisi energi, seharusnya lebih bersifat membangun, tidak hanya membebani sebagai utang

Penulis: Al Farizi Ahmad

Di AS, Jokowi Tegaskan Komitmen RI Soal Iklim dan Energi Hijau
Di AS, Jokowi Tegaskan Komitmen RI Soal Iklim dan Energi Hijau
Presiden Joko Widodo menyampaikan kuliah umum di Stanford University, San Fransisco, Amerika Serikat, Rabu (15/11/2023). BPMI Setpres/Laily Rachev

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sikap Indonesia terhadap upaya mengatasi prubahan iklim dan transformasi ke energi hijau. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menyampaikan kuliah umum di Stanford University, San Fransisco, Amerika Serikat, Rabu (15/11) waktu setempat atau Kamis (16/11) WIB.

Jokowi mengatakan, kolaborasi dan langkah strategis menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang makin mengancam saat ini. Karenanya, Indonesia telah mengambil peran dan berkomitmen untuk mengatasi hal tersebut.

"Untuk Indonesia, tidak perlu ragu dan tidak perlu dipertanyakan komitmen kami. Indonesia walks the talk, not talk the talk," kata Jokowi sebagimana keterangan Biro Pers Media dan Informasi Setpres, Kamis (16/11).

Jokowi lalu memaparkan, hingga saat ini Indonesia telah berhasil menurunkan emisi sebesar 91,5 juta ton. Hal tersebut diikuti oleh laju deforestasi Indonesia hingga tahun 2022 telah ditekan hingga 104.000 hektare.

"Kemudian kawasan hutan juga direhabilitasi seluas 77.000 hektare, hutan bakau direstorasi seluas 34.000 hektare hanya dalam waktu satu tahun," ujarnya.

Meski begitu, Jokowi mengakui, saat ini masih terdapat tantangan besar bagi Indonesia dan juga negara berkembang lainnya untuk melakukan transisi energi. Khususnya dalam transfer teknologi dan pendanaan.

"Inilah yang menjadi tantangan dan sering menyulitkan negara-negara berkembang karena itu Indonesia ingin memastikan bahwa transisi energi juga menghasilkan energi yang bisa terjangkau oleh rakyat, bisa terjangkau oleh masyarakat," ucapnya.

Dia lalu menyinggung pendanaan iklim yang seharusnya diberikan kepada negara-negara berkembang untuk melaksanakan transisi energi tersebut. Seharusnya, pendanaan tersebut lebih bersifat membangun, tidak hanya membebani sebagai utang.

"Sampai saat ini yang namanya pendanaan iklim masih business as usual, masih seperti commercial banks. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin, maupun negara-negara berkembang," tuturnya.

Transisi Energi
Pada kesempatan itu, Jokowi juga memaparkan sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan transisi energi. Salah satunya adalah melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung yang baru saja diresmikan di Waduk Cirata, Provinsi Jawa Barat.

"Ini terbesar di Asia Tenggara, pembangkit listrik tenaga surya yang kita miliki baru saja kita buka dengan kapasitas 192 megawatt," ungkapnya.

Tidak hanya itu, Jokowi juga menyinggung keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menjaga lingkungan dan melakukan transisi energi dengan menggunakan energi hijau dari matahari dan air.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pertemuan tatap muka dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin (13/11) waktu setempat. 

Pertemuan yang berlangsung di di Gedung Putih, Washington DC ini menyepakati peningkatan kerja sama AS-Indonesia, yang disebut sebagai Comprehensive Strategic Partnership (CSP) atau Kemitraan Strategis Komprehensif.

Kemitraan ini berfokus di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, iklim, hingga keamanan. Gedung Putih dalam keterangan resmi yang dipublikasikan pada Senin (13/11/2023) mengungkapkan, Biden telah meminta tambahan pendanaan senilai US$172 juta dalam program baru di berbagai sektor, termasuk transisi iklim dan energi bersih, pertumbuhan ekonomi, dan kesehatan.

AS merinci, pemerintahnya sejak tahun 2002 telah menggelontorkan dana lebih dari US$6,2 miliar untuk bantuan pembangunan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan kepada Indonesia. 

Dana ini mencakup lebih dari US$ 2 miliar untuk meningkatkan hasil pendidikan dan kesehatan dan lebih dari US$1,2 miliar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

 


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar