Dari 40 BUMN, 40 Sehat, 7 Masih Sakit-Sakitan

JAKARTA - Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan, kini dari 47 BUMN yang dinaungi kementerian yang dipimpinnya, tersisa tujuh perusahaan milik negara yang masih dalam proses penyehatan. Menurutnya, solusi untuk mempercepat proses tersebut terus diperbaharui sesuai perkembangan yang terjadi agar keberlanjutan BUMN semakin berkembang.

"Itu hal yang positif dan kami terus berkoordinasi dengan pihak atau kementerian terkait sehingga bisa mempercepat proses agar kinerja tujuh BUMN tersisa itu bisa kembali membaik," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/11).

Erick menjelaskan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebenarnya telah menjalani restrukturisasi pada 2019 lalu. Namun, kinerja perusahaan terganggu karena adanya insiden kebakaran pada pabrik utama, Hot Strip Mill 1.

"Ini tentu mengganggu operasional secara menyeluruh. Kami sedang mencari jalan apakah dengan kondisi yang hari ini setelah kita bekerja sama dengan Posco dengan menghasilkan Krakatau Steel, Ebitda yang positif. Termasuk yang mengalami kebakaran itu, apakah perlu dikerjasamakan juga. Ini kami sedang mencari jalan," jelasnya.

Adapun kinerja Bio Farma disebutnya mengalami tekanan akibat impairment vaksin covid-19 VGR, yang berdampak pada penurunan nilai aset dan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.

"Karena waktu itu memang kami ditugaskan beli vaksin sebanyak-banyaknya untuk memastikan cukup untuk masyarakat yang membutuhkan jika ada gelombang covid-19 berikutnya saat itu,” tuturnya.

Bio Farma juga tengah menyelesaikan masalah fraud yang dihadapi oleh anak usahanya, PT Indo Farma Tbk. "Lalu juga ada beberapa penyelesaian Indo Farma, sama kita juga akan cari partner, ada suplai bahan baku lalu diproses di Indo Farma. Indo Farma termasuk kita perbaiki, terlepas isu-isunya, termasuk kita selesaikan kepegawaiannya, tetapi kita mesti scale up sedikit supaya jadi supply chain itu," kata Erick.

Kemudian, proses penyehatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk akan diselesaikan melalui jalan restrukturisasi. Sementara, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah melakukan penandatanganan restrukturisasi utang sebesar Rp 26 triliun dengan 21 kreditur.

“Kami, dalam hal ini, Wijaya Karya dan Waskita Karya ini sedang menunggu surat persetujuan Bapak Menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari tujuh perusahaan karya menjadi tiga perusahaan saja sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini," katanya.

Untuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero), kata dia, tengah menunggu proses likuidasi, di mana 99,9% berhasil direstrukturisasi. Lalu, Perum Perumnas telah melakukan kajian di internal Kementerian BUMN untuk mengarahkan bisnis Perumnas ke program hunian vertikal.

"Sebagai catatan ke Perumnas juga, kami minta tidak ada lagi penugasan dari pemerintah daerah tanpa komitmen pemerintah daerah tersebut, di mana kadang-kadang kita sudah membangun rumahnya tapi akses jalan masuk tidak ada, fasilitas tidak ada, listrik dan air tidak tersambung," ujarnya.

Untuk Percetakan Negara, Erick mengatakan seiring dengan minimnya permintaan dari negara, perusahaan akan fokus pada pemanfaatan aset yang ada untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Menyusutkan Jumlah BUMN
Ke depan, Kementerian BUMN masih akan melanjutkan rencana memperkecil jumlah perusahaan dari 47 menjadi 30 dan hanya terdapat 11 klaster. Staf Khusus (Stafsus) BUMN Arya Sinulingga memastikan BUMN yang rugi tidak akan mendapat suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN), melainkan hanya BUMN yang mendapatkan penugasan atau untuk mendukung aksi korporasi.

Dalam tiga tahun terakhir, kata Arya, Menteri BUMN, Erick Thohir telah melakukan banyak perubahan soal pola alokasi PMN. "PMN itu akan dilakukan, kalau misalnya ada yang berhubungan dengan penugasan atau yang berkaitan dengan misalnya BUMN tersebut melakukan aksi korporasi, pengembangan usaha," ucapnya.

Arya menjelaskan dari total PMN Rp67,82 triliun yang diajukan untuk 2023, hanya sebesar Rp41,3 triliun yang disetujui, beserta cadangan investasi Rp5,7 triliun. Namun ia memastikan tidak ada BUMN rugi yang disuntik PMN sebagaimana persepsi yang ada saat ini yang menyebutkan, seakan BUMN hanya diberikan karena BUMN tersebut merugi.

"Dalam tiga tahun terakhir, tidak ada namanya BUMN yang diberikan anggaran kalau dia rugi. Mungkin ada satu, dua, seperti Garuda, setelah itu hampir tidak ada BUMN yang rugi diberikan PMN. Mungkin ada Jiwasraya yang berhubungan dengan nasabah, yang lain tidak. Umumnya bukan rugi," jelasnya.

Secara rinci, dari total PMN Rp41,3 triliun yang disetujui itu terdiri atas PMN untuk PLN sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan jaringan listrik dan program listrik desa. Lalu, PMN untuk Hutama Karya sebesar Rp28,9 triliun yang digunakan untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Selanjutnya Rp1,75 triliun untuk PT Len Industri atau Defend ID untuk pembangunan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal dan amunisi. Kemudian, Rp659,2 miliar untuk Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional (LPPNPI) atau AirNav Indonesia untuk pembaruan alat.

"Jadi kalau dibilang ini untuk BUMN rugi, tidak ada. Semua penugasan. Kalau tidak ada tugas, kami (BUMN) tidak perlu PMN ini," pungkasnya.