Daerah Sekitar IKN Diminta Bersiap Sokong Kebutuhan Pangan IKN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta daerah di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mempersiapkan diri untuk menyokong kebutuhan pangan di IKN.

"Semuanya disiapkan. IKN-nya sendiri kan belum selesai, mungkin masih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Artinya, provinsi di sekitar IKN, kabupaten/kota di sekitar IKN harus mempersiapkan diri," ucap Presiden memberikan keterangan pers usai meninjau persediaan beras di Kompleks Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta, Kamis (26/9).

Jokowi mencontohkan, kebutuhan sayuran, buah hingga beras bisa disuplai dari daerah sekitar IKN. "Misalnya, urusan suplai untuk sayurnya dari mana, suplai ayamnya dari mana, suplai berasnya dari mana," ucapnya.

Jika kebutuhan tidak mencukupi dari Provinsi Kaltim, Presiden mengatakan kebutuhan pangan untuk IKN juga bisa disuplai dari provinsi-provinsi lainnya. Namun, Kepala Negara menyebut sebaiknya Provinsi Kaltim bisa mendukung kebutuhan pangan untuk IKN, tanpa harus suplai dari provinsi lain.

"Kalau tidak cukup berarti harus ambil dari provinsi lain, tetapi kalau bisa mestinya disiapkan dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri, didukung oleh kabupaten di sekitar Ibu Kota Nusantara. Baik buah, baik sayur, baik beras, dan bahan-bahan pokok lainnya sehingga betul-betul memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat," ujar Presiden.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merekomendasikan pengelolaan lahan persawahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dalam upaya mendukung program ketahanan pangan di IKN.

"Hal penting dari Kadin, kami ingin keterlibatan pemerintah dalam ketahanan pangan untuk Kaltim," kata Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek usai berdialog dengan Presiden Jokowi di Istana Garuda IKN, Selasa (30/7).

Dia mengatakan, saat ini Kaltim belum mandiri dalam ketahanan pangan, sebab pasokan bahan makanan masih harus impor dari Jawa dan Sulawesi. Karena itu, Donna mendorong ketahanan pangan di Kaltim untuk merespons pertumbuhan populasi yang diperkirakan akan melesat seiring dengan pembangunan di IKN.

"Saat ini saja ada 23 ribu pekerja, akan tambah ASN, tambah TNI-Polri, ini harus dipikirkan bagaimana untuk melayani pangan mereka," katanya.

Cetak Sawah
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan komitmennya untuk menyukseskan pelaksanaan Program Cetak Sawah nasional yang diinisiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo di Palangka Raya, Kamis (26/9), mengatakan, untuk provinsi setempat ditargetkan luasan cetak sawahnya mencapai 1 juta hektare.

"Sebagai tahap pertama pelaksanaan Program Cetak Sawah di Kalteng yakni seluas 400 ribu hektare," jelasnya.

Diketahui luasan target untuk tahap awal ini di antaranya meliputi Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, serta kabupaten lain. Program Cetak Sawah secara nasional yang di antaranya termasuk Kalimantan Tengah, merupakan upaya mewujudkan target Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada 2045.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian melaksanakan berbagai upaya meningkatkan produksi pertanian, khususnya padi, yang salah satunya dengan Perluasan Areal Tanam (PAT) Program Cetak Sawah Rakyat.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Mentan Amran Sulaiman saat meninjau kawasan Food Estate di Dadahup Kapuas pada akhir Agustus 2024 mengharapkan Kalimantan Tengah bisa mencapai satu juta hektare lahan cetak sawah, dari target awal 500 ribu hektare.

"Kami Pemprov Kalteng sangat menyambut baik dan siap mendukung program cetak sawah tersebut, karena insya Allah program ini akan memberikan daya dorong agar daerah makin maju dan makin sejahtera masyarakatnya," ucap Edy Pratowo.

Pihaknya pun bersama jajaran Kementan dan lainnya baru saja melaksanakan rapat koordinasi persiapan kegiatan cetak sawah di Kalimantan Tengah. Melalui forum strategis tersebut, pihaknya melaksanakan koordinasi mengenai berbagai kesiapan terkait identifikasi potensi lahan sesuai kriteria agar mencapai luasan target, sumber daya petani, serta aspek lainnya.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alamsyah mengatakan, pihaknya optimistis, Program Cetak Sawah akan berhasil terlaksana termasuk di Kalimantan Tengah. 

"Saya sebagai dirjen, sangat optimis, satu juta hektare yang akan kita konversi menjadi lahan sawah di Kalimantan Tengah akan berhasil," tuturnya.

Kementan memang sudah memastikan program percetakan sawah seluas satu juta hectare akan berjalan lancar. Hal ini guna memperkuat ketersediaan pangan nasional dan menghadapi potensi darurat pangan dengan langkah strategis yang terencana.

"Saya kira cetak sawah adalah langkah-langkah tepat untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan dan shortage," kata Mentan Amran Sulaiman seusai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu.

Menurut Amran, pencetakan sawah merupakan langkah krusial untuk mencapai swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. 

"Langkah ini menjadi sangat penting mengingat hampir semua negara di dunia menghadapi tantangan serius, seperti perubahan iklim dan gelombang panas global," ujarnya.

Karena itu, Mentan berharap adanya penambahan jumlah anggaran hingga Rp68 triliun pada tahun 2025.

"Pemerintah bertekad untuk cetak sawah satu juta hektare. Oleh karena itu kita berharap ada tambahan (anggaran). Jadi dari Rp68 triliun itu paling kita gunakan Rp25 triliun sampai Rp30 triliun untuk cetak sawah," ujarnya.

Selain pencetakan sawah, kata dia, pemerintah juga fokus pada penyediaan benih unggul sebagai bagian dari upaya peningkatan produktivitas. Mentan menekankan pentingnya benih unggul untuk optimalisasi lahan serta penggunaan alat mesin pertanian yang harus diperbanyak.