CORE: Indonesia Perlu Suarakan Ketimpangan Distribusi Vaksin Di G20

JAKARTA - Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia menilai, sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia perlu menyuarakan distribusi vaksin di negara berkembang dan di negara Low Income Countries (LIC) pada masa Presidensi G20.

Sebab, Peneliti Senior CORE Indonesia Yusuf Rendy manilet melihat selama ini beberapa negara berkembang dan negara LIC masih kesulitan dalam mendapatkan vaksin untuk covid-19.

"Sehingga ini tentu akan berdampak pada ketimpangan distribusi vaksin antara negara maju dan negara berkembang dan LIC," katanya kepada Validnews di Jakarta, Sabtu (18/9).

Sekadar informasi, secara resmi, Indonesia akan menjadi Presidensi G20 mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, dengan mengangkat tema utama “Recover Together, Recover Stronger”.

Tongkat estafet Presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh Perdana Menteri (PM) Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30-31 Oktober 2021 mendatang, di Roma.

Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu. Asal tahu saja, G20 merupakan forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi pada tahun 1997/1998.

G20 beranggotakan 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia, dan satu perwakilan regional yaitu Uni Eropa, yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia.

Kelompok negara ini berkontribusi pada 85% PDB dunia, 75% perdagangan dunia, dan 80% investasi global, serta meliputi dua pertiga populasi penduduk dunia.

Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan, pentingnya distribusi vaksin yang merata karena vaksinasi menjadi kunci pemulihan ekonomi di global yang sesungguhnya.

Menurutnya, perekonomian global sulit dicapai secara merata jika tidak semua negara mendapatkan akses vaksin yang merata.

"Perekonomian global sulit diharap bisa dicapai secara merata oleh semua negara kalau proses vaksinasinya mengalami ketimpangan," ujarnya.

Pemulihan ekonomi global dinilai akan terjadi secara tidak merata (uneven recovery). Antara lain disebabkan oleh perbedaan situasi pandemi covid-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi.

Secara garis besar, kelompok negara maju mengalami kenaikan proyeksi didukung perluasan reopening, jangkauan vaksinasi yang tinggi, serta stimulus yang masif, seperti yang terjadi pada AS yang proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 naik 0,6% poin, Zona Euro naik 0,2% dan Korea Selatan naik 0,7% poin.

Sementara itu, banyak negara berkembang yang mengalami penurunan proyeksi, utamanya akibat pemberlakuan restriksi lebih ketat di tengah penyebaran varian delta.

Tingkat vaksinasi yang relatif rendah di negara berkembang juga dianggap memberikan risiko kerentanan terhadap kesinambungan pemulihan ekonomi ke depan.

Beberapa negara yang mendapat revisi ke bawah antara lain India -3,0% poin, Malaysia -1,8% poin, Filipina -1,5% poin, Thailand -0,5% poin dan Indonesia -0,4% poin. 

Untuk diketahui, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk tahun 2021 yakni 3,9%, atau masih dalam rentang proyeksi pemerintah pada 3,7 hingga 4,5%.