Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

30 April 2021|17:32 WIB

CIPS Identifikasi Serangkaian Masalah Penghambat Investasi Pertanian

Indonesia termasuk peringkat kelima dari 86 negara yang paling restriktif dengan skor 0,34 poin dalam Indeks Pembatasan PMA oleh OECD

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Fin Harini

ImageIlustrasi. Tanaman kakao diserang hama. ANTARA FOTO/Dok

JAKARTA - Associate Researcher CIPS Donny Pasaribu mengatakan, perlu reformasi secara meluas untuk membereskan berbagai hambatan investasi swasta ke sektor hulu pertanian di Indonesia. 

Termasuk mengatasi permasalahan lahan berpotensi konflik, kurangnya infrastruktur hingga rumitnya perizinan. 

Penelitian CIPS juga mengemukakan perlunya perbaikan dan ketersediaan infrastruktur jalan, pelabuhan dan listrik di luar Pulau Jawa, di mana lahan luas yang dibutuhkan untuk sektor pertanian berskala besar masih tersedia.

"Meski beberapa investor bersedia membangun infrastruktur yang dibutuhkan, namun margin keuntungan yang tidak terlalu besar dari hasil panen tanaman pangan tidak bisa membenarkan investasi tersebut," katanya dalam diskusi daring 'Mendorong Investasi Sektor Pertanian di Indonesia, Jakarta, Jumat (30/4).

Karenanya, reformasi lebih luas di luar permasalahan lahan dan infrastruktur juga dibutuhkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor pertanian. Hal ini juga terkait dengan keterbukaan perdagangan dan peran BUMN dalam mencapai tujuan swasembada. 

Meski sudah lama digaungkan, lanjutnya, swasembada tersebut mesti dibayar dengan harga pangan domestik yang lebih tinggi, diversifikasi konsumsi pangan yang minim hingga alokasi sumber daya yang tidak tepat.     

Dengan mengutamakan BUMN untuk mencapai swasembada, Donny menilai, pemerintah mendorong realokasi pendanaan dan sumber daya ke subsektor yang kurang produktif dan mahal atau mungkin kurang relevan. Akibatnya, risiko politik terkait investasi di sektor pertanian juga membuat investor takut menanamkan dananya.

“Perdagangan terbuka dapat menjadi solusi, tidak hanya akan membuat pangan lebih terjangkau, tetapi juga akan memperbaiki dampak gangguan kebijakan terdahulu di sektor ini," jelasnya. 

Ia optimis upaya tersebut akan membuat petani dan investor bisa mengalokasikan sumber dayanya sejalan dengan tujuan keuntungan dan peningkatan produktivitas mereka. 

Untuk meningkatkan kepercayaan investor lebih lanjut, reformasi kebijakan juga perlu terus dilakukan terhadap iklim regulasi Indonesia yang masih diliputi ketidakpastian. 

Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan antara asing dan dalam negeri mengalami tren yang berkebalikan. 

Paling kentara, investasi asing di sektor ini turun setelah penerapan UU 39/2014 tentang Perkebunan. Saat itu, asing berhasil menanamkan modal sebanyak US$2,23 miliar, jumlah ini bertahap turun menjadi US$1,18 miliar pada 2020.

Penanaman modal asing terendah terjadi pada 2019 yang sebesar US$946,87 juta atau turun 57,7% daripada capaian 2014.

Sebaliknya, investor domestik terus menggelontorkan dananya di sektor ini dari kisaran Rp13,35 triliun pada 2014, yang terus tumbuh pada tahun-tahun selanjutnya. Tertinggi, PMDN di sektor pertanian pada 2019 sebesar Rp43,59 triliun. 

Namun tahun lalu, kendati masih tergolong besar aliran PMDN di sektor ini melambat 26,4% (yoy) menjadi Rp32,09 triliun. 

Butuh Kebijakan Teknis Lanjutan
Donny bilang, sebenarnya pemerintah sudah merespons urgensi reformasi kebijakan melalui deregulasi lewat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Namun, pihaknya masih melihat perlu sejumlah penyesuaian pada peraturan turunan dan teknis. 

"(Dalam) mengatasi kerumitan proses serta persyaratan untuk mendapatkan izin investasi, transparansi hingga konsistensi pelaksanaan kebijakan," ujarnya. 

Lalu, perlu peningkatan kapasitas kelembagaan, terutama K/L pemerintah yang terkait perdagangan dan investasi sektor pertanian serta pemda. Agar lebih siap mengakomodasi Penanaman Modal Asing atau PMA. 

"Upaya memangkas birokrasi, seperti yang diukur melalui peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berbisnis Bank Dunia, juga tetap perlu terus dilanjutkan," katanya. 

Pada 2020, Indonesia menduduki peringkat 73 dari 190 negara dalam Indeks Kemudahan Berbisnis atau EoDB Bank Dunia. Kendati demikian, pada indikator lain, peringkat Indonesia tidak terlalu baik. 

Misalnya, Indonesia berada di peringkat 146 terkait pelaksanaan kontrak, peringkat 139 berkenaan pembukaan usaha, peringkat 117 dalam hal perdagangan lintas negara, peringkat 111 berkaitan penanganan izin konstruksi, dan peringkat 107 dalam hal pendaftaran properti. 

Bahkan, Indonesia termasuk peringkat kelima dari 86 negara yang paling restriktif dengan skor 0,34 poin dalam Indeks Pembatasan PMA oleh OECD. Indonesia hanya berada di belakang Libya, Aljazair, Palestina dan Filipina. 

Adapun rata-rata pembatasan PMA negara-negara dunia hanya di kisaran 0,06 poin. Kebijakan sektor yang dinilai paling restriktif adalah sektor primer (0,464 poin) melalui subsektor perikanan (0,68 poin), dan subsektor pertambangan dan penggalian (0,568 poin). 

Pemerintah pun sudah mencoba menyederhanakan persyaratan untuk mendapatkan izin investasi daripada sebelumnya. Dengan memberikan otonomi lebih untuk menerbitkan izin usaha pada BKPM)yang kini bertransformasi menjadi Kementerian Investasi. 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA