CIMB Niaga Berharap Program 3 Juta Rumah Dongkrak Penyaluran KPR

JAKARTA - Direktur Consumer Banking Bank CIMB Niaga Noviady Wahyudi menyatakan, pihaknya berharap program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat meningkatkan jumlah penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dia menuturkan, tahun ini penyaluran KPR masih sedikit, sejalan dengan penjualan rumah yang masih belum banyak terealisasi oleh para pengembang (developer).

"Ketika bicara dengan developer keliatannya mereka juga sudah bersiap untuk pertumbuhan yang lebih besar di tahun depan, tentunya mendukung wacana untuk pemerintah untuk 3 juta rumah dengan KPR,” kata Noviady Wahyudi seperti dikutip Antara, Jumat (25/10).

Dia pun mengatakan, kondisi sektor properti dan otomotif diprediksi akan menguat pada tahun depan. Untuk menyambut tren positif tersebut, pihaknya pun mempersiapkan strategi pemasaran, baik di kota-kota besar yang selama ini menjadi fokus perseroan maupun di kota-kota lainnya yang sedang berkembang (secondary cities).

Noviady menambahkan, pihaknya akan melanjutkan kerja sama dengan para developer utama di kota-kota besar untuk meningkatkan penjualan rumah dan penyaluran KPR. 

“Tapi, kami juga punya fokus tambahan yang mana kami melihat pertumbuhan yang diharapkan akan lebih cepat itu justru di secondary cities ya. Secondary cities (yang menjadi target awalnya) itu ada 16 kota dan kami akan meningkatkan ke 30 kota,” ujarnya.

Dia menuturkan, pertumbuhan pembelian rumah dan penyaluran KPR di sejumlah secondary cities, seperti Malang dan Solo, naik double digit. “Kami akan reaktivasi secara lebih agresif terkait dengan marketing event, dengan macam-macam kegiatan,” imbuhnya.

Seperti di diketahui, program pembangunan 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk menyediakan rumah murah bagi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. 

Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Asta Citanya menetapkan untuk menjamin adanya rumah murah dan sanitasi yang baik bagi masyarakat Indonesia.

Salah satu cara tersebut ditempuh melalui pembangunan tiga juta rumah per tahun, dengan rincian dua juta rumah di pedesaan, dan satu juta rumah di perkotaan. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyatakan pembangunan rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo turut bisa memacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.

Pemerintah Dan Swasta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun terus mengampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat, dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendorong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya.

Maruarar pun membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sendiri saat ini tengah melakukan inventarisasi atau pendataan lahan untuk program tiga juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

“Kami sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa akan dibangun perumahan. Nanti kita cek status tanahnya,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana di Jakarta, Kamis.

Dirinya mengatakan apabila dari hasil pendataan tersebut, lahan yang diinventarisasi merupakan milik pemerintah, maka pembangunan program rumah bagi masyarakat bisa segera dilakukan. 

“Apabila itu tanah-tanah yang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pendataan yang dilakukan pihaknya turut mencakup lahan sitaan yang sudah diselesaikan, termasuk lahan yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Selain itu, dirinya juga menyatakan sudah melakukan koordinasi awal dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengenai penataan satu juta rumah di daerah perkotaan yang dimulai dari wilayah Jakarta.

“Semua aset-aset pemerintah yang ideal, yang lebih memanfaatkan. Mungkin nanti kan kita memanfaatkan untuk pembangunan rumah. Tapi kalau di perkotaan lebih cenderung untuk high-rise building, atau apartemen,” tuturnya.