Celios: Investor Wait and See Jelang Tahun Pemilu

JAKARTA – Tahun politik menjadi salah satu tahun yang paling banyak dinanti sekaligus tahun yang juga diwaspadai. Namun, sebelum menyambut tahun politik 2024 nanti, Indonesia dinilai harus siap alami fase perfect storm pada 2023.

Perfect storm yang sering disebut pemerintah dan ekonom dinilai sebagai kondisi krisis terkait ekonomi dan keuangan secara bersamaan dan belum diketahui jelas dampak dan seberapa besar skalanya. Di fase ini bahkan beberapa negara dihadapkan pada tantangan resesi ekonomi.

Menerawang soal ini, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan tahun politik bagaikan dua sisi mata uang. 

Tahun politik, katanya, akan cenderung ditanggapi oleh kelompok 20% teratas dengan sikap wait and see atau menahan keputusan, terutama keputusan di bidang investasi yang berisiko. Dengan keadaan ini, Celios memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 pada kisaran 4,3-4,7%.

"Faktor resesi global berdampak terhadap kinerja ekspor dan investasi. Sementara konsumsi rumah tangga masih jadi penopang utama, tapi perlu diwaspadai tekanan inflasi dan suku bunga berdampak ke daya beli kelompok menengah bawah," katanya saat dihubungi Validnews, Kamis (29/12).

Baca Juga: Ekonomi 2023 Didorong Aktivitas Dalam Negeri dan Fundamental Kuat

Investasi memang masih menjadi andalan setelah konsumsi. Secara realisasi, investasi asing-domestik di Indonesia hingga kuartal III/2022 telah mencapai Rp892,4 triliun. 

Capaian investasi tersebut sudah menyentuh 74,4% dari target yang dipatok di level Rp1.200 triliun untuk sepanjang tahun ini.

Hitungan Validnews, Indonesia mesti mendapatkan realisasi investasi sebanyak Rp307,6 triliun pada kuartal IV untuk dapat menggenapi target investasi yang dimaksud. 

Sebelumnya pada kuartal I hingga III berturut-turut, realisasi investasi masing-masing mencapai Rp282,4 triliun, Rp302,2 triliun dan Rp307,8 triliun.

Selain itu, Bhima menuturkan, perkembangan konflik di Ukraina dan ketahanan stok pangan di dalam negeri menjadi game changer dari stabilitas harga. Ditambah inflasi yang di kisaran 5 sampai dengan 5,5% (year on year/yoy). Rupiah, lanjutnya, diproyeksikan berada di kisaran Rp15.800 sampai Rp16.100 per dollar AS. 

"Tekanan akibat pengetatan kebijakan moneter negara maju masih ciptakan risiko ke rupiah. Moderasi harga komoditas akan tekan penguatan rupiah karena surplus perdagangan mengecil," ujarnya.

Namun dia menambahkan ada juga kenaikan tinggi pada beberapa sektor seperti percetakan, periklanan, jasa transportasi dan makanan minuman. Pemerintah menurutnya harus amankan stok pangan termasuk tambah alokasi subsidi pupuk. Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak perlu naik kembali pada 2023. 

"Untuk cegah tekanan akibat naiknya suku bunga maka program KUR bisa diperluas dengan plafon lebih besar. Jaga tahun pemilu tetap kondusif dari sisi keamanan. Pertarungan politik harus pada ranah gagasan bukan SARA karena itu yang diharapkan pelaku ekonomi," tegasnya.

Kebijakan Antisipasi Resesi
Di samping pandangannya soal tahun politik mendatang, Bhima juga menyatakan pemerintah harusnya sudah keluarkan paket kebijakan antisipasi resesi, yang setidaknya memuat delapan kebijakan. Di antaranya adalah pertama, relaksasi pajak khususnya PPN dari 10% diturunkan ke 7-8% untuk jaga tingkat konsumsi rumah tangga dan omzet pelaku usaha khususnya ritel yang mulai pulih

Kedua, memberikan bantuan subsidi upah ke pekerja di sektor informal dengan kriteria maksimum gaji Rp4 juta per bulan. Ketiga, mempercepat realisasi 40% pengadaan barang jasa pemerintah untuk UMKM.

Keempat, memberikan subsidi transportasi publik dan penambahan armada secara besar-besaran agar masyarakat yang terbebani kenaikan harga BBM bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik 

Baca Juga: Perfect Storm 2023, APINDO: Ada Tantangan dan Peluang Ekonomi

Kelima, jaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengubah rezim devisa bebas menjadi devisa terkendali, mewajibkan pemegang devisa hasil ekspor (DHE) untuk mengkonversi valas minimum 80% ke rupiah.

Keenam, mempercepat transisi energi sehingga muncul banyak lapangan pekerjaan baru khususnya di ekosistem mobil listrik dan energi baru dan terbarukan (EBT).

Ketujuh, menurunkan harga BBM jenis pertalite dan solar agar inflasi energi bisa lebih terkendali.

"(Kedelapan) memutus mata rantai pasokan pangan yang terlalu panjang, sekaligus menambah alokasi subsidi pupuk untuk cegah volatilitas harga pangan terutama jelang Ramadan lebaran 2023 mendatang," ucap Bhima.