CELIOS: Investasi China Belum Cerminkan Komitmen Keberlanjutan

JAKARTA - Pemerintah China untuk kelima kalinya akan menggelar Belt and Road Initiative (BRI) Summit 2023 yang kabarnya akan dihadiri sekitar 130 negara dan 30 organisasi internasional.

Topik pembangunan hijau menjadi pembahasan yang paling hangat diantara kedua isu lainnya, yakni konektivitas dan ekonomi digital. Hangatnya pembahasan itu dikarenakan data di lapangan menunjukkan masifnya investasi Tiongkok yang cukup kontroversial.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menerangkan proyek-proyek dengan investasi Negeri Panda hingga saat ini masih belum mencerminkan upaya keberlanjutan (sustainability) sebagaimana digaungkan dalam BRI Summit.

"Implementasi isu pembahasan bukan hanya bertentangan dengan semangat green development, tapi proyek-proyek juga belum mencerminkan upaya keberlanjutan," tutur Bhima lewat siaran pers di Jakarta, Selasa (17/10).

Padahal dalam 10 tahun belakangan, pendanaan yang disalurkan Tiongkok mencapai US$1 triliun atau setara Rp15.700 triliun yang antara lain tersalurkan untuk pembangunan pembangkit listrik, jalur kereta, pelabuhan, jalan raya, hingga jembatan.

Aliran dana BRI, sambung Bhima, mayoritas diterima negara-negara miskin dan berkembang, termasuk Indonesia. Karena itu, penting bagi Indonesia untuk membasa lebih lanjut pada isu keberlanjutan dalam BRI Summit 2023 mengingat pendanaan Tiongkok saat ini masih jauh dari kata hijau.

Baca Juga: Dua Hal Ini Ganjal Investasi Hijau Di Indonesia

Sebagai contoh, proyek BRI atas pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang didanai China masih menyumbang sekitar 245 juta ton CO2 per tahunnya.

"Di Indonesia sendiri masih banyak proyek risiko tinggi terhadap lingkungan dan sosial, terutama pembiayaan smelter nikel yang masih menggunakan PLTU batu bara skala besar," ucapnya.

Dia pun mengakui pemerintahan era Presiden Joko Widodo menyambut hangat proyek BRI karena mendukung agenda strategis Indonesia yang terfokus pada pembangunan infrastruktur. 

Laporan AidData menunjukkan Indonesia pada 2021 menjadi salah satu negara penerima dana Tiongkok yang paling besar dengan skema BRI.

"Tapi para ahli dan pengamat Indonesia mengkritik tajam inisiasi dari Tiongkok karena masih menggelontorkan dana secara besar-besaran untuk proyek yang tidak ramah lingkungan," kata Bhima.

Asal tahu saja, laporan China BRI Investment Report 2022 menyebut masih terdapat proyek yang melibatkan pengembangan captive power plant untuk energi listrik. 

Catatan itu menjadi bukti nyata bahwa komitmen Tiongkok masih lemah untuk beralih ke investasi energi bersih.

Peneliti CELIOS Yeta Purnama menjabarkan sekalipun China punya komitmen, tapi pada realitanya Negeri Bambu masih mengalirkan dana sebegitu deras untuk mendukung energi kotor lewat proyek jumbo pembangkit listrik captive.

Salah satu yang didanai adalah pembangkit listrik tenaga thermal 4x380 MW di Pulau Obi milik PT Halmahera Jaya Feronikel, yakni korporasi patungan antara Lygend dari Tiongkok dan Harita Group dari Indonesia.

"Power Construction Corp atau dikenal dengan Power China juga masih terlibat dalam proyek pertambangan batu bara di Provinsi Kalimantan Tengah dengan target akan menjual 30 juta ton batu bara," tambah Yeta.

Solusi Problematis
Senada, Direktur Studi China-Indonesia CELIOS Muhammad Zulfikar Rakhmat pun mengakui investasi China di sektor energi terbarukan masih jauh lebih sedikit dibandingkan energi kotor.

Sebanyak 86% pendanaan Tiongkok masih tersalurkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara melalui China Development Bank (CDB) dan China Export-Import Bank (CHEXIM).

Padahal, pidato Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 2021 lalu secara tegas menyatakan komitmen untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batu bara.

"Tapi nyatanya dalam konteks Indonesia, janji tersebut masih jadi komitmen hampa mengingat belum ada tindakan serius atas isu ini dari dua belah pihak, baik China maupun Indonesia," tegas Zulfikar.

Ketergantungan investasi Tiongkok pada sektor penyumbang emisi karbon juga tak lepas dari kebijakan hilirisasi yang terus digelorakan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada industri nikel.

"Dominasi investasi pertambangan bisa dilihat dari realisasi investasi tahun 2022 yang mencapai Rp136,4 triliun," tambahnya.

Baca Juga: Panduan Investasi Lestari Sejalan Dengan Tren Ekonomi Global

Gencarnya pemerintah dalam mendorong hilirisasi sumber daya mineral, khususnya nikel untuk transisi energi pun menjadi latar belakang tingginya angka investasi sektor pertambangan yang notabene kurang ramah lingkungan.

"Tak heran banyak pihak yang menyebut kebijakan itu sebagai solusi problematis karena proses pemurniannya masih ditunjang energi dari bahan bakar fosil, terutama batu bara," sebut Muhammad Zulfikar.

Dari sederet masalah pendanaan Tiongkok ke arah energi kotor, Bhima Yudhistira mengimbau agar Indonesia harus lebih tegas memastikan proyek yang sudah dan akan berjalan harus punya emisi karbon yang lebih rendah.

Ke depan, Bhima juga mengatakan Indonesia harus lebih selektif memilih pendanaan yang mendukung solusi transisi energi berkeadilan. 

Di sisi lain, tatanan BRI semestinya mendukung tata kelola pengembangan mineral kritis supaya proses pengolahan bisa berlangsung lebih transparan dan tidak merusak lingkungan.

"Termasuk tidak merugikan masyarakat sekitar maupun pekerja. Alur pengaduan dari masyarakat yang terdampak atau grievance mechanism juga sebaiknya jelas," tandasnya.