10.000 Buruh Sritex Bakal Demo Di Jakarta Pada 14-15 Januari

JAKARTA - Sedikitnya 10.000 pekerja PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) Tbk akan melakukan unjuk rasa ke Jakarta. Rencananya, aksi tersebut berlangsung pada 14-15 Januari 2025.

Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan, pekerja Sritex akan menuntut keberlangsungan kerja dan kelangsungan usaha pabrik tekstil di Jawa Tengah tersebut.

"Tuntutan aksi adalah kelangsungan kerja karyawan dan otomatis kelangsungan usaha perusahaan," ujarnya kepada Validnews, Jumat (3/1). 

Slamet menyampaikan, ada 9 lokasi di Jakarta yang akan menjadi titik aksi unjuk rasa. Itu meliputi, Istana Presiden, DPR RI, Mahkamah Agung, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Kemudian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN. 

"Sesuai hasil rapat koordinasi hari ini terkait rencana aksi buruh Sritex ke Jakarta, akan kami laksanakan pada 14-15 Januari 2025, estimasi massa 10.000, estimasi armada 200 bis," jelas Slamet. 

Baca Juga: Menilik Lini Bisnis Sritex

Koordinator Serikat Pekerja Sritex itu juga menyampaikan, pihak pekerja akan menyerukan pemenuhan hak sekaligus meminta kejelasan kelangsungan usaha pabrik tekstil raksasa tersebut. Karena kelangsungan usaha akan menentukan nasib para karyawannya. 

Ia mengakui, kondisi pekerja bergantung pada kelangsungan usaha. Sebab, ada sebagian buruh yang masih beraktivitas seperti biasa lantaran bahan baku untuk produksi belum habis. 

Namun, ada pula ribuan pekerja yang sudah dirumahkan alias tidak bekerja di pabrik tekstil. Itu karena bahan baku sudah habis, sehingga mereka tidak ada yang dikerjakan lebih lanjut. 

"Sekitar 3.500 orang yang di rumah, tidak kerja karena bahan baku habis," kata Slamet. 

Slamet menyayangkan, belum ada tindak lanjut dari pemerintah pasca putusan pailit PT Sritex. Padahal, ia menyoroti, pemerintah meminta perusahaan jangan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan meminta pabrik terus beroperasi. 

Baca Juga: Sritex Pailit, BEI: Penuhi Syarat Delisting

"Pemerintah sampaikan jangan ada PHK dan perusahaan diminta terus jalan tapi pernyataan going concern dari kurator atas izin Hakim Pengawas belum pernah ada sampai saat ini," tandasnya. 

Slamet membeberkan, akibat pailit, bahan baku sudah tidak boleh masuk pabrik. Sementara bahan baku yang masih ada di pabrik lama-lama akan habis.

Imbasnya, sambungnya, para pekerja pabrik Sritex dipaksa tidak boleh kerja. Menurutnya, minim tindak lanjut seperti ini tidak sejalan dengan keinginan pemerintah yang terus mendorong perusahaan tekstil untuk tetap beroperasi. 

"Sama juga bohong tidak ada PHK tapi tidak diperbolehkan kerja karena tidak ada pekerjaan," Tegas Slamet. 

Sejalan dengan itu, ia menekankan, tuntutan para pekerja cukup realistis saja, yakni menuntut kelangsungan kerja. Sebab, itu akan terjadi jika kelangsungan usaha dijamin. Ia kembali mengatakan, ini menjadi harapan semua para pekerja.