BPS: IKN dan Hilirisasi SDA Sumbang Pertumbuhan Ekonomi RI 2023

JAKARTA - Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia terpantau merata terjadi di seluruh wilayah dan pulau Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional 2023 yang sebesar 5,05%.

“Wilayah Kalimantan tumbuh sebesar 5,43%, dan wilayah Sulawesi tumbuh sebesar 6,37%. (Sementara), pertumbuhan tertinggi ada di Maluku dan Papua sebesar 6,94%,” katanya dalam BRS Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (PDB) kuartal IV/2023, Jakarta, Senin (5/2).

Secara khusus, perempuan yang disapa Winny ini menjelaskan, masuknya Kalimantan dalam satu dari tiga wilayah dengan pertumbuhan tertinggi di 2023 akibat proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Lebih dalam, di Kalimantan Timur terjadi aktivitas konstruksi yang tumbuh hampir 15,82% dari sisi lapangan usaha PDRB.

“Ini tentu, karena adanya aktivitas pembangunan di IKN, dan kalau dilihat dari sisi pengeluaran PMTB (investasi) Kalimantan Timur juga tumbuh tinggi karena adanya pembangunan infrastruktur di IKN,” sambungnya.

Baca Juga: BPS: Ekonomi Indonesia 2023 Berhasil Tumbuh 5,05%

Rinciannya, pertumbuhan Pulau Kalimantan 5,43% (ctc) utamanya dikontribusi dari Kalimantan Timur 3,24% oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, serta Industri Pengolahan. Disusul, Kalimantan Selatan (0,71%); Kalimantan Barat (0,68%); Kalimantan Tengah (0,46%); dan Kalimantan Utara (0,34%).

Selanjutnya, dirinya mengatakan, pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku dan Papua yang impresif sebesar 6,94% (ctc) juga terjadi karena dukungan program hilirisasi di Maluku Utara sebesar 20,49%. Begitu pula pertumbuhan ekonomi Sulawesi juga disumbang Sulawesi Tengah sebesar 11,91%. 

Dirinya menguraikan, pertumbuhan kedua provinsi tersebut memang didorong sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian khususnya untuk produk tambang dan feronikel.

“Kesimpulannya, industrialisasi atau disebut program hilirisasi nikel di kedua provinsi tersebut berdampak ke pertumbuhan ekonomi (wilayah) yang cukup tinggi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah,” ujarnya. 

Untuk pertumbuhan Pulau Maluku-Papua, kontribusi utama pertumbuhannya berasal dari Maluku Utara 2,67% oleh Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, serta Perdagangan. Diikuti, Papua Tengah (1,84%); Papua Barat (0,65%); Papua (0,65%); Maluku (0,56); Papua Selatan (0,24%); Papua Pegunungan (0,19%); dan Papua Barat Daya (0,14%).

Meski mendominasi pertumbuhan wilayah di 2023, BPS melaporkan, Indonesia mesti mengakui struktur ekonominya secara spasial masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra.

“Kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB saat ini di tahun 2023 sebesar 57,05%. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatra sebesar 22,01%,” bebernya.

Ekonomi Jawa yang tumbuh 4,96% (ctc) bersumber dari DKI Jakarta 1,40% yang berasal dari sektor Informasi dan Komunikasi, Perdagangan, serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Disusul, Jawa Timur (1,25%); Jawa Barat (1,14%); Jawa Tengah (0,75%); Banten (0,34%); dan DI Yogyakarta (0,08%).

Baca Juga: Menko Airlangga Sebut Dua Hal Jadi Bekal Pertumbuhan Ekonomi 2024

Adapun Pulau Sumatra bertumbuh 4,69 (ctc) yang dominan bersumber dari Sumatra Utara 1,15% yang berasal dari sektor Perdagangan, Konstruksi Pertanian, serta Kehutanan, dan Perikanan. Disusul, Riau (0,90%); Sumatra Selatan (0,70%); Lampung (0,47%); Kepulauan Riau (0,40%); Sumatra Barat (0,34%); Jambi (0,30%); Aceh (0,24%); Kep. Bangka Belitung (0,10%); dan Bengkulu (0,09%).

Untuk Pulau Sulawesi yang tumbuh 6,37% (ctc), utamanya bersumber dari Sulawesi Tengah 2,58% oleh sektor Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, serta Perdagangan. Diikuti, Sulawesi Selatan (2,04%); Sulawesi Tenggara (0,69%); Sulawesi Utara (0,67%); Sulawesi Barat (0,22%); dan Gorontalo (0,17%).

Terakhir, wilayah Nusa Tenggara-Bali terpantau tumbuh 4,00% (ctc), utamanya bersumber dari Bali 2,65% oleh sektor Penyediaan Akomodasi & Makan Minum, Transportasi dan Pergudangan; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Disusul Nusa Tenggara Timur (0,79%); dan Nusa Tenggara Barat (0,56%).