Selamat

Rabu, 22 September 2021

15 September 2021|19:05 WIB

BPKP dan LPS Teken Nota Kesepahaman Soal Penanganan Bank

Kesepahaman ini berupa pemberian atensi, audit, reviu, dan tata kelola yang baik (good corporate governance).

Penulis: Fitriana Monica Sari,

Editor: Dian Hapsari

ImageIlustrasi kredit bank. Shutterstock/dok

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang tata kelola penjaminan simpanan nasabah dan resolusi bank. Kesepahaman ini berupa pemberian atensi, audit, reviu, dan tata kelola yang baik (good corporate governance).

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Kantor Pusat BPKP, Jakarta Timur, Rabu (15/9).

“Di tengah situasi dan kondisi yang masih dalam pandemi covid-19 diperlukan sinergi serta kolaborasi antara LPS dan BPKP dalam menjaga stabilitas keuangan negara,” ujar Yusuf dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/9).

Yusuf menjelaskan, tindak lanjut Nota Kesepahaman dari kedua belah pihak nantinya meliputi kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, peningkatan pengelolaan risiko kecurangan (fraud) dan tata kelola yang baik.

Di samping itu, lanjut dia, kerja sama antara BPKP dan LPS juga meliputi simulasi penanganan bank gagal dan pemberian keterangan ahli.

“Industri perbankan dan jasa keuangan memiliki risiko fraud terbesar jika dibandingkan dengan industri lainnya. Sehingga, setiap pengambilan keputusan atau pelaksanaan penugasan ke bank dan jasa keuangan, professional skepticism harus selalu dikembangkan,” kata Yusuf.

Dirinya berharap dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, kerja sama yang telah terbangun dapat diperluas, sehingga ujungnya dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pengawasan intern di LPS.

“LPS harus dapat mempersiapkan strategi dalam menjaga kualitas dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam pelaksanaan dan pengawasan resolusi bank,” tambahnya.

Berikan Dampak Positif

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kerja sama LPS dan BPKP yang tertuang melalui Nota Kesepahaman telah terjalin sejak tahun 2016.

Dia pun menilai bahwa sinergi antara LPS dan BPKP telah memberikan dampak positif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak.

“LPS dan BPKP pun sepakat untuk melanjutkan dan meningkatkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik melalui perpanjangan Nota Kesepahaman ini,” ungkap Purbaya.

Kedepannya, kata dia, peran LPS akan semakin strategis oleh karena peran LPS yang sebelumnya melaksanakan pengawasan bank gagal yang diserahkan dari otoritas pengawasan perbankan kepada LPS. Nantinya, LPS akan mengemban amanat baru untuk melaksanakan penanganan bank lebih awal atau early intervention, sebelum terjadi kegagalan bank dalam rangka mencegah terganggunya stabilitas sistem keuangan.

“Dan, Nota Kesepahaman antara LPS dan BPKP ini merupakan wujud komitmen bersama antara LPS dan BPKP untuk saling bekerja sama sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memperkuat tata kelola dalam rangka mendukung pembangunan dan perekonomian di Indonesia,” tutupnya.

Sekadar informasi, LPS dan BPKP pernah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang pemberian bantuan dalam kegiatan resolusi bank dan pengembangan kapasitas (capacity building) berupa pendidikan dan pelatihan di bidang audit investigatif, audit keuangan, dan tata kelola yang baik (good governance) pada tahun 2016 lalu.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah serta Kepala BPKP Ardan Adiperdana di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Selasa (10/5).

“Nota Kesepahaman mempunyai ruang lingkup kerja sama yang lebih besar dibanding Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya, terutama berkaitan respon dari diundangkannya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan” papar Halim melalui siaran pers, Selasa (10/5).

Sementara dalam sambutannya, Kepala BPKP Ardan Adiperdana mengatakan bahwa sinergi antara LPS dan BPKP merupakan langkah positif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Nota Kesepahaman ini mengatur kerja sama di berbagai bidang, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian terhadap masyarakat termasuk sosialisasi program penjaminan simpanan.

Hingga 31 Maret 2016, LPS telah membayar klaim penjaminan simpanan layak bayar nasabah sebesar Rp777,93 miliar dari tahun 2005 untuk nasabah dari 65 bank yang telah dilikuidasi, dimana satu bank umum dan 64 BPR. 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

INFOGRAFIS

TERPOPULER