BPJPH Buka Diplomasi Halal Perluas Pengakuan Global Indonesia

JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan, Indonesia berupaya membuka jalur diplomasi halal sebagai langkah memperluas pengakuan global terhadap sertifikasi halal nasional.

“BPJPH terus membuka jalur diplomasi halal sebagai bagian dari kekuatan 'lunak' (diplomasi) Indonesia. Langkah ini bukan hanya soal regulasi, tetapi juga misi peradaban untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi industri halal dunia,” katanya melansir Antara, Jakarta, Sabtu (19/4).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara BPJPH dengan Lembaga Akreditasi Federal Rusia (RusAccreditation).

“Ini adalah tonggak penting dalam upaya kami menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan sertifikasi halal Indonesia, tetapi juga membangun kepercayaan dan harmonisasi sistem halal antarnegara,” ujarnya.

Dia menambahkan, transaksi halal domestik Rusia telah mencapai US$300 juta. Menurutnya, angka ini merupakan potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

Lebih lanjut, kerja sama strategis ini mencakup saling pengakuan sertifikat halal, harmonisasi standar halal, pengembangan kapasitas SDM, penguatan regulasi, serta akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) asal Rusia oleh BPJPH.

Sebagai bentuk harmonisasi standar internasional, Standar Jaminan Produk Halal Indonesia yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 Tahun 2023 telah secara resmi terdaftar dalam sistem standardisasi nasional Rusia.

“Hal ini memperkuat kesiapan BPJPH dalam menjalin saling pengakuan dan integrasi sistem halal global,” ucapnya.

Di luar aspek teknis, MSP juga mencakup promosi halal ke masyarakat, pelatihan teknis bersama, dan rencana pembentukan Halal Competence Center di Rusia, bekerja sama dengan Majelis Spiritual Muslim Rusia dan Pemerintah Tatarstan.

“Indonesia adalah mitra strategis utama dalam visi halal global kami. Kesepakatan ini bukan sekadar dokumen, tapi pondasi untuk memperluas kepercayaan dan kerja sama lintas sektor,” kata Kepala RusAccreditation Nazariy Skrypnik.

Penandatanganan MSP ini juga menjadi bagian dari agenda besar yang dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama PM Denis Manturov.

Termasuk potensi investasi Rusia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia, kerja sama sektor pertanian dan peternakan, serta percepatan perundingan Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).