BPDPKS Nilai Hilirisasi Kelapa Sawit Stabilkan Harga CPO

SURABAYA - Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menilai, hilirisasi industri kelapa sawit telah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Upaya itu sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong hilirisasi produk untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat ekonomi nasional. Hingga kini, pemerintah menyadari masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit baik di dalam maupun di luar negeri.

"Oleh karena itu, pemerintah terus mendukung pengembangan kelapa sawit melalui kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar domestik dan internasional serta mendorong hilirisasi nasional,” katanya melansir Antara, Jakarta, Kamis (21/11).

Eddy menyampaikan, hilirisasi tak hanya meningkatkan nilai tambah produk sawit, namun juga memperluas diversifikasi produk.

Berdasarkan data Kemenperin, saat ini Indonesia telah menghasilkan lebih dari 184 produk turunan kelapa sawit. Meskipun jumlah tersebut masih kalah dibandingkan Malaysia yang mencapai sekitar 250 produk, Eddy optimistis, pengembangan industri hilir akan terus berlanjut melalui berbagai program strategis.

Salah satu langkah hilirisasi adalah melalui program mandatori biodiesel. Hingga Oktober 2024, BPDPKS telah menyalurkan dana sebesar Rp183,72 triliun yang digunakan untuk membayar selisih harga antara harga indeks pasar biodiesel dan harga indeks pasar solar, dengan volume biodiesel terserap mencapai 69,79 juta kiloliter.

Baca Juga: Kemenperin Sasar Tiga Aspek Kembangkan Industri Hilir Kelapa Sawit

Program biodiesel saat ini juga sudah mencapai campuran B35 atau 35% biodiesel dan akan menuju B40. BPDPKS menilai upaya ini strategis memperkuat ketahanan energi dan berperan besar dalam menyerap CPO domestik.

Ia mengstimasi, Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp47 triliun untuk dapat merealisasikan bahan bakar ramah lingkungan jenis B40 pada tahun 2025.

“Program mandatori biodiesel ini di samping sebagai upaya hilirisasi dalam rangka meningkatkan ketahanan energi kita, juga telah terbukti menjaga stabilitas harga CPO, yang merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan pasar CPO di dalam negeri,” jelasnya.

Dengan begitu, besarnya jumlah serapan CPO maupun produk turunannya yang digunakan sebagai bahan baku biodiesel dapat dijadikan sebagai instrumen guna menjaga stabilitas harga, khususnya harga di dalam negeri.

Kemudian, pemerintah juga mendukung hilirisasi melalui pendanaan riset dan pengembangan produk turunan. Dalam hal ini, Eddy menekankan, hilirisasi menjadi kunci tidak hanya untuk stabilitas harga CPO, melainkan juga untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di pasar global.

Lebih lanjut, kebijakan lain untuk mendorong hilirisasi nasional perkebunan sawit adalah melalui pemberlakuan Bea Keluar serta Pungutan Ekspor CPO dan turunannya.

“Kebijakan pungutan ekspor telah berhasil mendorong hilirisasi dengan komposisi ekspor CPO yang terus menurun dan produk hilir refined terus meningkat, di mana di tahun 2024 produk CPO yang diekspor hanya sebesar 7%, sedangkan refined sebesar 65%,” urainya.

Baca Juga: Kemenperin Catat Ada 193 Produk Hilir Kelapa Sawit Dan Kontribusi Ekspor Rp450 T

Ia memaparkan, kebijakan tarif pungutan ekspor berdampak pada harga CPO di pasar internasional yang lebih stabil. Hal ini memberikan kepastian biaya bagi eksportir sehingga dapat membantu menjaga daya saing harga CPO atau produk-produk turunannya di pasar global.

Adapun sampai dengan November 2024, harga referensi CPO yang ditetapkan berdasarkan Kemendag berada pada kisaran US$746-961 per metrik ton (MT). Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata tahun 2023 yang sebesar US$832,6 per MT.

Dia menilai, kebijakan pungutan ekspor juga memberikan dampak terhadap stabilitas harga tandan buah segar (TBS). Data harga TBS sampai dengan pertengahan November 2024 di 8 provinsi penghasil kelapa sawit tercatat di kisaran Rp2.459-3.163 per kilogram (kg) atau secara rata sebesar Rp2.813 per kg.

“(Harga TBS) ini meningkat jika dibandingkan dengan rata pada tahun 2023 yang sebesar Rp2.425 per kg,” ucapnya.