c

Selamat

Jumat, 7 November 2025

EKONOMI

23 Desember 2024

19:05 WIB

BP Tapera Harap Skema Pembiayaan KPR Bisa 50:50 Dari APBN Dan Perbankan

BP Tapera berharap skema pembiayaan untuk penyaluran unit rumah KPR bisa menjadi 50-50 dengan 50% berasal dari APBN dan 50% dari perbankan.

Penulis: Nuzulia Nur Rahma

<p>BP Tapera Harap Skema Pembiayaan KPR Bisa 50:50 Dari APBN Dan Perbankan</p>
<p>BP Tapera Harap Skema Pembiayaan KPR Bisa 50:50 Dari APBN Dan Perbankan</p>

Ilustrasi. Kawasan perumahan bersubsidi yang masih dalam tahap pengembangan di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (3/12/2023). Antara Foto/Teguh Prihatna

JAKARTA - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho berharap skema pembiayaan untuk penyaluran unit rumah KPR bisa menjadi 50-50 dengan 50% berasal dari APBN dan 50% dari perbankan.

“Ini kami harapkan ini menindaklanjuti FDG yang diarahkan bapak menteri minggu lalu tentang pembiayaan kalau skema ya bisa 50-50 tentu output ya juga bisa lebih optimal lagi,” kata Heru dalam acara penandatanganan Komitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025, Senin (23/12).

Sebagai informasi, pada tahun 2025 mendatang pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana sebesar Rp28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema 75% APBN dan 25% perbankan.

“Kita sudah kalkulasi dengan teman-teman PKF dan PKP bisa mencapai 330 ribu unit rumah kalau skema ya 50-50 dengan dana eksisting,” kata Heru.

Saat ini, kata Heru, pihaknya tengah berupaya terus membahas skema-skema pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) lanjutan selain 75-25 agar bisa menjadi 50-50 untuk meningkatkan output dengan dana eksisting.

Dalam kesempatan tersebut dia juga mengumumkan di awal Januari 2025 mendatang, perbankan sudah dapat melaksanakan akad penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi baik KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

“Sesuai dengan arahan bapak menteri dengan dukungan Kementerian Keuangan dapat kami sampaikan bahwa di awal Januari 2025 mendatang perbankan sudah dapat melaksanakan akad KPR FLPP,” ucap dia.

Untuk itu dia meminta kesiapan dari pada seluruh stakeholder terutama perbankan dan pengembang untuk dapat memastikan rumah sudah dalam keadaan ready stok.

“Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam rangka mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah,” tandasnya.

Sebagai informasi, sejak digulirkan pada tahun 2010 hingga 20 Desember 2024 atau selama lima belas tahun, program KPR subsidi FLPP sudah mencapai realisasi sebesar 1,598 juta unit rumah untuk  Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Capaian realisasi ini memiliki nilai sebesar Rp151,22 triliun dengan dana kelolaan yang saat ini dekelola oleh BP Tapera sebesar Rp116,27 triliun.

Untuk tahun 2024 ini, penyaluran FLPP mencapai 100,15% atau 200.300 unit. Lalu pada tahun 2022 tersalurkan 226.000 unit senilai Rp25,15 triliun dan pada tahun 2023 tersalurkan 229.000 unit dengan nilai Rp26,32 triliun.

Sedangkan untuk KPR Tapera tahun ini BP Tapera juga berhasil menyalurkan akad pembiayaan perumahan sejumlah 5,940 unit rumah senilai Rp990,16 miliar. 


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar