07 Februari 2025
13:19 WIB
BNI Berencana Pacu Kredit Berkelanjutan Hingga Rp199,67 Triliun
Tahun lalu, sebanyak Rp117 triliun pembiayaan ESG disalurkan kepada sektor yang terkait dengan pemberdayaan sosial dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
Nasabah menggunakan salah satu layanan digital unggulan BNI, Mobile Banking BNI. ANTARA/ Humas BN
JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berencana mengakselerasi kinerja pembiayaan atau kredit berkelanjutan hingga mencapai Rp199,67 triliun tahun ini. Pada 2024, BNI mencatat peningkatan total pembiayaan berkelanjutan menjadi Rp190,5 triliun dari Rp181,1 triliun pada tahun sebelumnya.
“Besarnya pembiayaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di BNI membuktikan keseriusan kami dalam mendukung target pemerintah menuju net zero emission maupun program-program prioritas lainnya,” kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo di Jakarta, Jumat (7/2).
Tahun lalu, sebanyak Rp117 triliun pembiayaan ESG disalurkan kepada sektor yang terkait dengan pemberdayaan sosial dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
BNI juga mendukung pengelolaan sumber daya alam hayati dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebesar Rp32,4 triliun.
Selain itu, portofolio pada sektor energi terbarukan pada 2024 mencapai Rp13 triliun, pembiayaan lain terkait air berkelanjutan dan manajemen limbah air mencapai Rp25,1 triliun. Sisanya, sebesar Rp2,9 triliun disalurkan kepada sektor terkait upaya pengurangan polusi.
Untuk tahun ini, bank akan menyalurkan sejumlah pembiayaan korporasi kepada beberapa proyek seperti industri pupuk dan industri ketenagalistrikan. Langkah ini dilakukan melalui skema sustainabilty linked loan maupun green loan.
“Ekonomi hijau merupakan salah satu komitmen jangka panjang BNI dan kami berupaya untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek hijau untuk mewujudkan Indonesia berwawasan lingkungan di masa depan,” tambah dia.
Menurut Okki, BNI menetapkan sejumlah persyaratan bagi debitur yang menjalankan usaha dalam Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) sesuai regulasi yang berlaku. Persyaratan ini mencakup jenis proyek yang dibiayai, berikut dengan persyaratan sertifikasi atau pun validasi saat ini.
Di samping itu, BNI saat ini melakukan pembiayaan sektor keberlanjutan berdasarkan KKUB, di mana KKUB mencakup Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Implementasi ESG menjadi fokus kami dalam menyalurkan pembiayaan sekaligus menegaskan posisi kami sebagai pionir dalam implementasi keuangan berkelanjutan,” tuturnya.
Tata Kelola KUD
Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) berkolaborasi meningkatkan kualitas tata kelola koperasi unit desa (KUD) yang saat ini jumlahnya lebih dari 60.000 di Indonesia. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dalam keterangannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, mengapresiasi komitmen BNI yang mendukung program Kemenkop untuk merevitalisasi KUD dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Indonesia.
Gapoktan akan ditingkatkan statusnya menjadi badan usaha koperasi, agar dapat menjadi penyalur pupuk secara langsung ke petani sehingga dapat mengakselerasi pencapaian target swasembada pangan. Dalam merevitalisasi KUD dan peningkatan status Gapoktan menjadi koperasi ini, BNI membantu pemenuhan pembiayaan ke notaris sehingga mendapatkan akta badan usaha yang sah sebagai koperasi.
BNI akan menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mendukung perubahan status Gapoktan.
"Kami sangat mengapresiasi bantuan dari BNI karena itu akan sangat membantu secara bertahap Gapoktan menjadi koperasi," kata Ferry dalam Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Kemenkop dan BNI di Sentul, Bogor, Kamis.
Ferry menegaskan, dengan perubahan status Gapoktan menjadi koperasi maka proses penyaluran pupuk kepada petani akan lebih mudah dan murah sehingga petani diuntungkan.
Kemudian revitalisasi KUD dapat menjadi wadah strategis untuk menyimpan atau mengolah hasil panen dari para petani. Saat ini pola tanam dan panen oleh petani di Indonesia mayoritas masih tradisional sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar ada perubahan sehingga produktivitas mereka dapat meningkat.
Sebagai contoh dalam mengelola hasil panen padi, Ferry menyatakan, masih banyak petani yang mengeringkan gabahnya dengan sistem jemur dengan menggelar alas.
Menurut dia, cara seperti itu tidak efektif dan relatif membutuhkan waktu lebih lama. Maka, KUD butuh mesin pengering yang dapat dikelola oleh koperasi agar hasil panen petani dapat lebih kering cepat dan kualitas hasil panen terjaga.
"KUD itu punya aset bukan hanya kantor saja tapi gudang yang dilengkapi driyer namun tidak semua KUD memiliki, maka kolaborasi ini (antara Kemenkop dan BNI) bisa diarahkan ke sana untuk penyediaan dryer-dryer di KUD," sebut Ferry.
Dia optimistis, dengan kerja sama yang baik antara Kemenkop dan BNI, nantinya peran vital KUD dan juga Gapoktan yang bertransformasi menjadi badan usaha koperasi dapat meningkatkan kontribusi koperasi terhadap ekonomi nasional.
Ferry juga meyakini kolaborasi ini dapat mempercepat tercapainya target swasembada pangan sebagaimana cita-cita Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi kalau sarana dan prasarana pertanian seperti pupuk skema penyalurannya bisa diperbaiki itu akan menjamin pupuk bersubsidi dapat sampai ke petani dan diharapkan produksinya akan meningkat," paparnya.
Wakil Direktur Utama Bank BNI Putrama Wahju Setyawan pun menegaskan komitmennya dalam mendukung program prioritas Kemenkop RI. Pihaknya mendukung penuh upaya Kemenkop untuk melakukan digitalisasi, rebranding koperasi hingga penguatan tata kelola koperasi.
"Kami berkomitmen mendukung transformasi ini dalam bentuk CSR. Ini komitmen kami untuk mendukung transformasi yang dilakukan Kemenkop terhadap koperasi di seluruh Indonesia," kata Putrama.
Menurut dia, koperasi sebagai wadah usaha bersama oleh masyarakat memiliki peran yang strategis untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional. Bank BNI sebagai BUMN yang bergerak di sektor jasa keuangan juga diberikan mandat untuk menjaga benteng perekonomian nasional bersama-sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Kemenkop.
"Koperasi sebagai wadah pengelolaan usaha bersama menjadi instrumen penting untuk perluasan usaha masyarakat dan kami di BNI siap mendukung dan menjadi mitra yang strategis," ujarnya.