Bidik Ekspor ke Arab Saudi, KKP Percepat Penambahan UPI

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menyelesaikan proses persetujuan penambahan unit pengolah ikan (UPI) guna mendongkrak ekspor perikanan ke Arab Saudi.

Kepala Badan Mutu KKP Ishartini mengatakan, ekspor komoditas perikanan ke Arab Saudi masih minim, hanya 0,6%. Adapun salah satu solusinya, yakni mempercepat perizinan UPI lokal terdaftar di otoritas Arab Saudi.

"Kita sedang mengajukan penambahan UPI untuk bisa ekspor ke Arab Saudi. Sampai saat ini, ekspor perikanan Indonesia ke Arab Saudi baru sebesar 0,6%," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/2).

Ishartini mengatakan, KKP bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mempercepat penyelesaian UPI ke otoritas kompeten Arab Saudi.

Dia melaporkan, ada beberapa komoditas perikanan unggulan RI yang diekspor ke Arab Saudi pada periode 2022-2024. Itu meliputi produk cakalang, tuna, lemuru yang diolah dalam bentuk ikan kaleng.

Ishartini menerangkan, pada 2024, volume ekspor produk perikanan yang dikapalkan ke Arab Saudi mencapai 22.000 ton. Adapun nilai ekspornya sebesar US$91 juta atau sekitar Rp1,4 triliun (kurs Rp16.306).

"Oleh sebab itu, KKP siap mendukung BPOM untuk segera melakukan kembali bilateral meeting dengan Saudi Food and Drug Authority (SFDA), agar ekspor produk dari budidaya dapat tembus ke Arab Saudi," katanya.

Merujuk data Trade Map tahun 2023, Ishartini menyoroti, ada 51 negara yang menyuplai produk perikanan ke Arab Saudi, dengan kode HS 03 Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates.

Dari sederet negara tersebut, Norwegia memiliki market share produk perikanan terbesar ke Arab Saudi, yaitu sebesar 22%. Kemudian, disusul negara tetangga Vietnam dengan market share sebesar 16%.

"Kami akan terus bekerja keras agar ada penambahan UPI yang mendapatkan nomor registrasi dan bisa ekspor ke Arab Saudi, karena penambahan ini merupakan salah satu kunci peningkatan volume ekspor. Terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan haji dan umrah," ujar Ishartini.

Badan Mutu KKP melalui BPOM selaku Authorized Competent Authority kerjasama Indonesia dengan Arab Saudi, telah mengajukan permohonan pendaftaran nomor registrasi ke SFDA pada 29 Juli 2024 berupa penambahan (addition) sejumlah 5 UPI.

Itu terdiri dari 3 UPI baru dan 2 UPI terdaftar yang ingin melakukan penambahan ruang lingkup produk. Kemudian ada perubahan (amendment) 1 UPI terdaftar yang ingin melakukan perubahan nama dari UD menjadi CV.

Ishartini menuturkan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan BPOM. Pasalnya, BPOM berperan sebagai pengawasan kualitas dan keamanan pangan, serta menjamin mutu pangan, termasuk berbagai produk perikanan yang akan diekspor ke Arab Saudi.

"Ini sebagai quality assurance di Indonesia kami ingin meyakinkan otoritas Arab Saudi bahwa produk perikanan kita bermutu," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis upaya meningkatkan kualitas produksi perikanan nasional yang terus bertambah akan membantu mendongkrak nilai ekspor komoditas tersebut.

Menteri Trenggono juga mengeklaim, KKP akan terus mengutamakan peningkatan kualitas produksi dan budi daya berkelanjutan melalui pengoptimalan pelaksanaan lima program ekonomi biru.