BI: Per Agustus, Posisi ULN Indonesia Rp6.207,81 T

JAKARTA - Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono melaporkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2023 turun US$2 miliar atau setara Rp31,4 triliun (kurs: 15.703,85/US$) dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 

Posisi ULN Indonesia pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar US$395,1 miliar atau Rp6.207,81 triliun. 

“(Jumlah ULN itu) turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir Juli 2023 yang mencapai US$397,1 miliar (Rp6.239,23 triliun). Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik dan swasta,” jelasnya dalam keterangan resmi yang diterima, Jakarta, Senin (16/10).

Dengan perkembangan tersebut, sambungnya, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% (year-on-year/yoy). Penurunan pertumbuhan tersebut terhitung lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada Juli 2023 sebesar 0,7% (yoy).

Bank Indonesia merinci, posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar US$191,6 miliar, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang sebesar US$193,2 miliar. 

Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh melambat menjadi 3,6% (yoy) dari periode sebelumnya sebesar 4,1% (yoy). 

Baca Juga: Juli 2023, Utang Luar Negeri Indonesia Sentuh Rp6.091 Triliun

Erwin menggarisbawahi, ULN pemerintah Agustus 2023 menurun dibandingkan dengan bulan lalu. 

“Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang tinggi,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel. 

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, ULN berperan penting untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. 

Oleh karena itu, mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Dukungan tersebut antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,0% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,2%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), dan jasa keuangan dan asuransi (10,1%). 

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga: Pengamat: Utang Luar Negeri RI Berpotensi Hambat Pemulihan Ekonomi

Selanjutnya, ULN swasta juga menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2023 tercatat sebesar US$194,3 miliar, atau turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya yang sebesar US$ 194,5 miliar. 

Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,2% (yoy), melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 5,5% (yoy). 

“Penurunan ULN swasta ini terutama disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 5,1% (yoy), dibandingkan dengan kontraksi 4,3% (yoy) pada periode sebelumnya,” katanya. 

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,2% dari total ULN swasta. 

Otoritas moneter mencatat, ULN swasta tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9% terhadap total ULN swasta. 

Rasio Utang Turun Tipis
Erwin menuturkan, ULN Indonesia pada Agustus 2023 tetap terkendali. Tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun tipis, dari 29,2% pada per Juli menjadi 29,1% di Agustus. 

Begitu juga dilihat dari tenor utang, yang didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,4% dari total ULN. 

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” ucapnya. 

Dirinya menekankan, Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat. Didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN yang dimiliki Indonesia. 

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkasnya.