Beras Langka, Bapanas Dan Bulog Ungkap Penyebabnya

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan oleh Bulog hanya boleh dibeli 2 sak masing-masing orang.

Jika masyarakat memerlukan dalam jumlah banyak, pembelian bisa dilakukan di pasar induk, seperti Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Hal ini merespon maraknya isu kelangkaan beras saat ini di berbagai media.

Arief juga menyampaikan, Bulog akan mempercepat penyaluran beras SPHP ke sejumlah pasar ritel dan modern. Beras SPHP yang akan disalurkan tersebut merupakan kemasan 5 kg per sak.

Sebanyak 200 ribu ton diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) per hari ini untuk membanjiri pasar komersial melalui PIBC. Selain itu sebanyak 50 ribu ton akan disalurkan khusus memenuhi kebutuhan DKI Jakarta.

“Beras SPHP di ritel modern hari ini mulai kirim ya. Kemarin itu karena ada libur, jadi Bulog mempersiapkan itu juga. Kemudian beras komersial, Presiden sudah menyetujui 200 ribu ton. Sebanyak 50 ribu ton khususnya akan diberikan pada DKI Jakarta lewat BUMD pangan, food station,” jelas Arief pada wartawan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Senin (11/2).

Baca Juga: Bulog Salurkan Bantuan Pangan Beras Usai Pencoblosan

Arief menjelaskan, kelangkaan yang terjadi saat ini salah satunya disebabkan produksi dalam negeri periode Januari-Februari belum optimal. Selain itu, masih ada pedagang yang membeli di pasar ritel melebihi 2 sak yang sudah ditentukan.

“Kalau masyarakat memerlukan beras SPHP, kita kasih tapi dibatasi 2 pack, alasannya ya kalau belanja 2 ton di pasar induk. Jangan di ritel, nanti habis display-nya. Kalau di media bilang kelangkaan beras, makanya dibatasi pembelian 2 sak, kayanya itu sudah dari dulu kita bilang, masa di rumah mau taruh 1 ton,” ujarnya.

Oleh karena itu, Arief pun mengarahkan Bulog dan penggilingan padi untuk segera mencetak beras dalam kemasan 5 kg per sak dan didistribusikan ke pasar ritel.

Adapun stok Bulog menurut Arief saat ini ada 1,3 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 250 ribu telah disiapkan untuk mengisi beras komersial, dan sekitar 230 hingga 240 ribu ton akan disalurkan sebagai bantuan pangan yang akan dilanjut kembali mulai 15 Februari mendatang.

Data Produksi Beras Simpang Siur

Sementara itu, Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi menyampaikan, alasan disalurkannya beras SPHP di pasar ritel bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses beras yang sesuai kebutuhan mereka. Ia juga mengatakan agar masyarakat yang ingin membeli beras dalam jumlah besar, seharusnya mengambil di pasar induk.

“Banyak sekali info masuk ke Bulog, kita taruh 1 ton. 1 ton itu kan 1.000 kg, ada 5 kg an berarti ada 200 sak. Masa 200 sak (di ritel) cuma setengah jam habis terjual. Kalau begitu terus, Bulog berat jadinya,” tutur Bayu.

Bayu menuturkan, perbedaan antara SPHP dengan bantuan pangan adalah, SPHP tidak memiliki daftar penerima. Beras tersebut didistribusikan di pasar ritel untuk memudahkan masyarakat. Sedangkan bantuan pangan merupakan beras yang telah ditentukan penerimanya, yaitu masyarakat yang terdaftar dalam 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Baca Juga: Harga Beras Terus Naik, Pengamat: Salah Komunikasi Pemerintah

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menyebutkan harga beras tak terkendali saat ini. Menurut pantauannya, harga beras medium mencapai Rp13.500 per kg dan premium menyentuh Rp18.500 per kg.

Reynaldi menilai, kenaikan harga beras terjadi karena, pertama pemerintah dianggap tidak serius dalam pengelolaan perberasan sejak musim tanam tahun 2022 hingga saat ini, sehingga data produksi beras nasional selalu simpang siur.

Alasan kedua, pemerintah seharusnya mensosialisasikan sinkronisasi data antara beras yang disebarkan ke masyarakat sebagai bantuan pangan dan beras yang disebarkan kepada pedagang pasar.

“Itu penting, untuk keberlangsungan pasar, agar harga di pasar tidak tinggi,” kata Reynaldi dikutip dari keterangan resminya, Senin (12/2).

Oleh karena itu, Reynaldi menegaskan jika pihaknya mendorong pemerintah untuk berhati-hati terhadap lonjakan harga beras dan sulitnya memperoleh beras di pasar tradisional. Hal ini penting karena adanya momen politik, sehingga menurutnya akan banyak beras yang diambil dari luar pasar tradisional atau produsen besar.

“Ini yang harus dijaga oleh pemerintah untuk ke depan,” tegas Reynaldi.