Belajar Online Tak Efektif, Bimba Jadi Alternatif

JAKARTA – Setelah WHO menaikkan status Covid-19 menjadi pandemi global pada 11 Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 memutuskan untuk menutup semua kegiatan sekolah. Kemudian, mengalihkannya ke belajar lewat sistem daring atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) di rumah.

Tak hanya di Indonesia. UNESCO memperkirakan 91,3% atau sekitar 1,5 miliar siswa di seluruh dunia tidak dapat bersekolah tatap muka per 17 April 2020 akibat munculnya pandemi covid-19. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) bahkan mencatat, dari jumlah tersebut termasuk di dalamnya kurang lebih 45 juta siswa di Indonesia. Setara dengan 3% jumlah populasi siswa yang terkena dampak secara global. 

“Meluasnya penyebaran covid-19 telah memaksa pemerintah untuk menutup sekolah-sekolah dan mendorong pembelajaran jarak jauh dari rumah. Berbagai inisiatif dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung meskipun tidak adanya sesi tatap muka langsung,” tulis Nadia Fairuza Azzahra, Peneliti CIPS, dalam Kajian Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia pada Masa Pandemi (2020). 

Ia menyebutkan, gangguan terhadap sistem pendidikan tradisional telah merugikan siswa-siswa yang berasal dari keluarga pra-sejahtera, khususnya yang berada di pedesaan. Mereka adalah siswa yang bahkan dalam kondisi normal sekalipun, sudah menghadapi banyak hambatan untuk mengakses pendidikan.

“Sekarang mereka perlu menghadapi hambatan tambahan yang muncul akibat ketidaksetaraan untuk mengakses infrastruktur teknologi,” sambungnya.  

Topografi Indonesia yang berupa kepulauan dan pegunungan, memang membutuhkan pengadaan internet dan telekomunikasi seluler dengan jaringan yang mantap. Sayangnya, jangkauan 4G mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa saja.

Maklum, penyedia layanan telekomunikasi seluler sangat bergantung pada pangsa pasar. Mereka tak mau begitu saja merambah daerah pelosok jika hitung-hitungan bisnisnya tak memadai.

Data BPS turut memperlihatkan ketidakseimbangan distribusi internet rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019 tercatat, masih ada lima provinsi dengan persentase rumah tangga yang mengakses internet kurang dari 60%. 

Laporan BPS yang dirilis akhir 2020 itu juga menunjukkan, disparitas akses internet di berbagai daerah Indonesia terlihat cukup beragam. Hanya ada empat provinsi yang persentase akses internet di rumah tangga lebih dari 80%.

Sementara, persentase akses internet pada rumah tangga mencapai lebih dari 90%, hanya terjadi di DKI Jakarta.

Nadia mengamini, kesenjangan konektivitas tersebut membuat siswa yang berasal dari keluarga pra-sejahtera di daerah pedesaan di luar Jawa, sangat tidak diuntungkan sistem PJJ.

Dalam kajian yang mengevaluasi pelaksanaan PJJ setahun belakangan, Nadia mengutarakan, selain akses internet yang tidak merata, Indonesia juga dihadapkan pada kesenjangan kualifikasi guru dan kualitas pendidikan. 

Ia menyebutkan, ada 48,45% guru di Indonesia yang mengaku masih kesulitan menggunakan teknologi selama PJJ. Sementara, survei Kemendikbud memperlihatkan, 53,55% guru mengalami kesulitan dalam melakukan manajemen kelas selama PJJ.

“Penguasaan TIK (teknologi, informasi, dan komunikasi.red) tentu menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan dan perlu dijadikan prioritas untuk pengembangan kompetensi guru sekarang dan di masa depan. Pandemi merupakan sesuatu yang datangnya tidak diduga dan menunjukkan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan diadaptasi,” jelas Nadia.

Ia pun menegaskan, perlu upaya nyata pemerintah untuk meminimalkan, bahkan menghilangkan ketimpangan akses teknologi informasi dan komunikasi (digital divide) antardaerah di Indonesia. Sebab, ketimpangan akses TIK dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Tumbuh Kembang
 Dalam kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri juga tidak menampik adanya dampak negatif pada siswa akibat PJJ.

Jumeri menyebutkan, PJJ menimbulkan kendala tumbuh kembang anak yang terjadi dari kesenjangan capaian belajar, hingga anak berisiko kehilangan pembelajaran secara berkepanjangan.

“Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio ekonomi berbeda,” jelasnya, seperti dikutip Antara pada Desember 2020 silam.

Sementara itu, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyebutkan, banyak siswa mengalami tekanan secara psikologi, hingga putus sekolah karena berbagai masalah yang muncul selama mengikuti PJJ.

Ia menduga, beban tersebut diakibatkan keegoisan sekolah untuk menuntaskan pencapaian kurikulum, dengan cara memberikan tugas terus menerus pada siswa selama PJJ.

“Banyak anak tidak bisa mengakses PJJ secara daring, sehingga banyak dari mereka yang tidak naik kelas sampai putus sekolah. Padahal, siswa kelelahan dan tertekan merupakan bentuk kekerasan juga,” jelas Retno dalam siaran persnya pada pertengahan tahun lalu.

Berbagai kendala tersebut, membuat sebagian anak di jenjang pendidikan dasar, belum bisa membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Kondisi ini disebut Nadia, patut disayangkan.

“Itu merupakan salah satu dampak merugikan terhadap anak. Calistung ini kemampuan numerasi dan literasi yang merupakan salah satu skill fundamental yang harusnya sudah dikuasai. Sebab, dapat membantu mereka menguasai kemampuan yang lebih canggih nantinya,” papar Nadia kepada Validnews, Selasa (19/7).

Hanya saja, ia melihat, rendahnya efektivitas PJJ tidak akan sampai menghilangkan satu generasi siswa jenjang pendidikan SD kelas 1 atau 2. Nadia memandang, hal yang mungkin terjadi hanya keterlambatan penguasaan materi oleh siswa.

Menurutnya, hal tersebut bisa diatasi bila anak terus berlatih, sehingga peran orang tua menjadi sangat penting sebagai pembimbing anak belajar di rumah.

“Dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa berharap pada guru karena memang orang tua di rumah yang paling berperan. Tetapi, harus ada juga koordinasi dari guru, sampaikan bila anak belum bisa baca tulis, mungkin bisa minta saran,” tutur Nadia.

Ia pun berpendapat situasi ini bisa menjadi peluang bagi penyelenggara bimbingan membaca (bimBa), meski hanya bisa diakses oleh keluarga yang berkecukupan secara finansial. Bimbingan belajar tambahan di luar sekolah formal, dinilai searah dengan sistem pengajaran yang saat ini berkiblat pada kemerdekaan belajar.

“Sekarang memang diharapkan anak-anak tidak terlalu memikirkan nilai, proses belajar paling penting. Kalau ingin mengikuti les, mungkin bisa fokus ke kemampuan fundamental, seperti numerasi dan literasi,” saran Nadia.

Membimbing Minat
 Sejalan dengan pendapat Nadia, Direktur Pengembangan Bisnis YPAI yang menaungi bimBa AIUEO, Imam Sutrisno menjelaskan, lembaga ini merupakan bimbingan minat baca dan belajar anak yang mengutamakan fun learning. Sistem pendidikan ini berorientasi pada proses, bukan hasil.

Metode pengajaran yang digunakan terdiri dari fun learning, small step system, individual system, dan variation skill.

“Tidak mungkin menyenangkan, kalau tidak bertahap. Tidak mungkin small step system kalau enggak individual system,” jelas Imam kepada Validnews, Selasa (19/7).

Dalam sistem individual dimaksud, bimBa AIUEO memberi pengajaran kepada peserta didik sesuai kemampuan dan kemauan mereka, dengan jumlah siswa hanya 4 orang per sesi.

Namun, efek PJJ tidak serta merta meningkatkan jumlah peserta didik di bimBa AIUEO. Sama seperti lembaga pendidikan lainnya, Imam mengakui orang tua pelanggan bimBa juga sempat mengalami shock karena perubahan sistem belajar.

Pada awal pandemi sekira April 2020, penyedia layanan bimbingan membaca ini mengaku kehilangan hampir 40% siswanya. Hingga kondisi berangsur kembali ke jumlah awal di kisaran 100.000 orang.

BimBa AIUEO pun menerapkan pembelajaran interaktif video online yang disingkat interverio demi kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di tengah pandemi.  

“Jadi tetap di bimBa AIUEO itu efektivitas mengajar tidak berpengaruh meski tidak tatap muka,” aku Imam.

Tenaga Pengajar
 Namun, ia juga menegaskan, efektivitas pembelajaran sangat membutuhkan dukungan orang tua, dalam menciptakan suasana rumah kondusif dan nyaman untuk anak belajar. Pembelajaran secara daring juga terpaksa tetap dilakukan, meski terkadang mengalami kendala sinyal di pihak pengajar maupun peserta didik.

Demi menjaga kualitas pengajaran, Imam mengaku pihaknya rutin memberi pelatihan setiap minggu kepada tenaga pengajar yang mereka sebut motivator. Serta evaluasi setiap enam bulan sekali. Dijelaskannya, guru bimBa AIUEO disebut motivator karena tugas mereka memotivasi anak agar tumbuh minat belajar.

“Jadi trik-triknya itu dikasih ke pelatihan terus. Motivator harus memahami kemampuan dan karakter anak didik, jangan dikasih yang tidak sesuai. Dari sebelum pandemi pelatihan juga online jadi sudah terbiasa,” jelas Imam.  

Trik dimaksud merupakan metode bimBa dengan kurikulum yang mereka miliki. Imam meyakini, sistem belajar bimBa efektif menimbulkan minat belajar pada anak sehingga siap menghadapi kurikulum sekolah formal seperti SD.

Metode yang mereka miliki biasanya diikuti oleh anak usia 4–6 tahun. Namun Imam tak menampik bahwa masih ada peserta didik kelas 1 atau 2 SD atau kisaran usia 7–8 tahun yang mengikuti bimBa karena belum bisa baca, tulis, dan hitung.

“Peserta didik di atas 7 tahun itu kisaran 5-10% dari total peserta bimBa AIUEO,” imbuhnya.

Namun penyelenggaraan bimbingan membaca ini, diakui belum bisa mengatasi ketimpangan kemampuan calistung anak di daerah yang masih kesulitan akses teknologi dan internet. Meskipun bimBa AIUEO telah memiliki 3.000 cabang atau unit di seluruh Indonesia.

“Itu (akses internet.red) di luar kemampuan kami. Infrastruktur tanggung jawabnya pemerintah. Kami hanya membantu penyelenggaraan pendidikan, harusnya diapresiasi,” tandas Imam.

Berbeda dengan bimBa AIUEO, penyedia layanan bimbingan membaca lainnya yakni bimBa Olala mengaku justru mendapat tambahan jumlah peserta didik sejak pandemi terjadi di Indonesia. Sebab, bimbingan belajar yang satu ini menghadirkan layanan pengajaran secara luring atau offline.

Bimbingan membaca yang bertempat di Blitar ini telah memiliki 120 murid dalam satu tahun terakhir, meski baru berdiri pada 20 Juli 2020.

“Bimba OLALA ini lahir di tengah pandemi. Berawal dari banyaknya keluhan orang tua tentang anaknya yang sudah mau masuk SD, tapi belum bisa baca tulis hitung,” ujar Pemilik Bimba Olala Chusnul Chotimah kepada Validnews, Sabtu (17/7).

Ia berinisiatif membuka Bimba dengan cara privat per kelompok maksimal 4 anak. Pembelajaran dilaksanakan tatap muka dengan prokes sesuai anjuran pemerintah. Selain privat 2 kali seminggu, Chusnul juga membuat video untuk anak-anak belajar di rumah.

Perempuan yang juga Kepala Sekolah dan Guru TK Plus Wahidiyah Selorejo Blitar ini memberi pelajaran calistung, matematika, dan bahasa Inggris kepada anak usia 5–11 tahun.

“Kebanyakan jika orang tua siswa merasa senang dengan perkembangan anaknya, maka akan mengajak temannya untuk bergabung,” tuturnya.

Suasana Belajar
 Chusnul menyebutkan, tantangan terbesar untuk membuat anak mau belajar adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan agar peserta didik betah belajar.

Bimba Olala pun diminati karena dapat memberikan pengajaran langsung secara tatap muka. Hal ini menjawab kendala orang tua yang mayoritas merasa kewalahan mengajari anaknya di rumah. Sebab, anaknya sendiri juga kerap kali tidak mau diajari orang tuanya.

Sementara pada sekolah formal yang menggunakan sistem online, anak hanya diberi tugas oleh guru untuk dikerjakan di rumah. Chusnul mengatakan, Bimba OLALA berusaha membantu mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan metode baca cepat dan hitung cepat yang menyenangkan. Ia menjamin, anak sudah bisa membaca dalam delapan kali pertemuan.

“Salah satu cara mengatasinya, dengan memberi anak metode belajar efektif dan menyenangkan, baik itu secara online maupun tatap muka dengan pembatasan dan prokes ketat,” imbuhnya.

Dari bisnis ini, Chusnul mengaku dapat mengumpulkan omzet sampai Rp3 juta per bulan dengan biaya les Rp10.000 per anak per pertemuan yang berdurasi masing-masing 60 menit. Ia membuka kelas setiap hari Senin sampai Sabtu yang rata-rata terdiri dari lima kelas dalam sehari

“Saat ini masih banyak yang perlu dibenahi, saya juga lagi menyusun buku LKS sendiri, semoga segera jadi dan bisa membuat anak-anak lebih mudah dan senang belajar,” imbuhnya.

Nadia pun berpendapat, bimbingan membaca sebagai pelajaran tambahan di luar sekolah formal mampu memperbaiki kondisi lambatnya peningkatan literasi Indonesia akibat PJJ.

Menurutnya, orang tua bisa memanfaatkan layanan belajar tambahan yang diselenggarakan pihak swasta bila memiliki kemampuan untuk mengaksesnya.

“Orang tua juga harus menyadari masa-masa anak kelas 1-2 SD itu sangat krusial untuk mengasah kemampuan dasarnya. Jadi, menurut saya kehadiran les anak ini bisa jadi alternatif meskipun bukan menjadi sumber utama pembelajaran,” pungkasnya.