BBM Swasta Langka, ESDM Jamin Tak Ada Lonjakan Harga

JAKARTA - Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjamin tidak akan ada lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) imbas kelangkaan yang dialami Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan BP.

“Stabil, jangan sampai terjadi (lonjakan harga BBM),” ujarnya ketika ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/9) melansir Antara.

Baca Juga: ESDM: Pertamina Siap Suplai BBM Untuk SPBU Swasta

Dalam kesempatan tersebut, Laode juga mengklarifikasi tidak ada kelangkaan bahan bakar, meski SPBU swasta tidak mendapat lampu hijau untuk mengimpor BBM. Sebab, pengelola SPBU swasta dapat membeli BBM dari Pertamina.

Sebelum rapat dengan pengelola SPBU swasta, Laode sudah melaksanakan rapat dengan Pertamina Patra Niaga untuk memastikan ketersediaan volume dan spesifikasi BBM yang dimiliki Pertamina.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM menjamin Pertamina siap menyediakan BBM kepada pengelola SPBU swasta, baik dari segi volume dan spesifikasi.

“Makanya kami rapat dulu sama Pertamina sebelum mengundang SPBU swasta. Dijamin (kualitasnya sama),” kata Laode.

Laode menegaskan, arahan impor BBM di 2025 sudah jelas, yakni tidak ada impor tambahan untuk pengelola SPBU swasta. Arahan tersebut nantinya ditegaskan lewat surat yang akan diterbitkan oleh Ditjen Migas, yang memerintahkan para pengelola SPBU untuk melakukan sinkronisasi.

“Nanti akan ada surat dari saya menyampaikan untuk sinkronisasi. Nanti, di sana (suratnya) ada sinkronisasi volume dan ada sinkronisasi spesifikasi,” kata Laode.

Kementerian ESDM memanggil Pertamina, Shell, British Petroleum (BP), dan Vivo untuk rapat membahas impor BBM, merespons kelangkaan bensin di sejumlah SPBU swasta.

Laode menyampaikan bahwa ini merupakan kali pertamanya menggelar rapat bersama seluruh SPBU swasta dan Pertamina untuk membahas impor BBM. Kementerian ESDM ingin menyesuaikan impor BBM antara Pertamina dan BBM swasta.

Kuota Impor BBM SPBU Swasta 110%
Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pengelola SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR telah mendapat tambahan kuota impor BBM hingga 110% di 2025.

"Impor (BBM) untuk 2025 (SPBU swasta) kan kuotanya itu 110% dibandingkan 2024. Sangatlah tidak benar kalau kita tidak berikan kuota impor. Tetapi, untuk selebihnya silakan kolaborasi B to B (business to business) sama Pertamina," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/9).

Bahlil menegaskan, hal tersebut bukan persoalan persaingan usaha, melainkan berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945.

"Ini soal Pasal 33, hajat hidup orang banyak itu alangkah lebih bagusnya dikuasai negara, tetapi bukan berarti totalitas dikuasai negara. Sudah fair kok menurut saya sudah dikasih 110%," ujarnya.

Baca Juga: Bahlil Dorong SPBU Swasta Beli Minyak Dari Kilang Pertamina

Bahlil menambahkan, tim kementeriannya sudah bertemu dengan perusahaan SPBU swasta, termasuk Shell dan BP untuk membahas hal ini.

Dalam pertemuan tersebut, timnya telah memberikan penjelasan mengenai alokasi kuota impor kepada SPBU swasta itu.

"Ya kita berikan penjelasan karena sudah berikan alokasi mereka 110% dari total kuota impor ke masing-masing perusahaan," kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil telah mempersilakan SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina, jika masih kekurangan BBM untuk disalurkan. Pihaknya tidak mengizinkan impor BBM tambahan.

“Ini terkait neraca ekspor-impor kita. Saya pikir bukan kami pilih kasih, semuanya kami kasih, tapi kan harus dijaga juga kondisi negara kita,” ucap dia, Jumat (29/8).