Bayar Utang Pemerintah, Cadangan Devisa RI Turun Jadi US$144 Miliar

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa RI pada akhir Februari 2024 berada di angka US$144 miliar. Jumlah itu menurun US$1,1 miliar dibandingkan posisi cadangan devisa Januari 2024 yang senilai US$145,1 miliar.

BI mencatat penurunan tersebut dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kendati demikian, BI menilai cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 itu masih tetap tinggi.

"Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 tetap tinggi sebesar US$144,0 miliar," ujar Asisten Gubernur BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Kamis (7/3).

Dia juga menyampaikan posisi cadangan devisa senilai US$144 miliar itu setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," terang Erwin.

Baca Juga: DJPPR: Kinerja Ekonomi Domestik Positif, Tawaran SUN Capai Rp52,63T

BI pun menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal. Selain itu, mampu untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, sambung Erwin, Bank Indonesia memandang cadangan devisa akan tetap memadai. Hal itu didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan sinergi respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah.

Utamanya, bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai tambahan informasi, BI mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia secara keseluruhan pada kuartal IV/2023 sejumlah US$407,1 miliar atau sekitar Rp6.350 triliun (kurs Rp15.558/US$). 

Sementara itu, posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir kuartal IV/2023 sebesar US$196,6 miliar atau sekitar Rp3.069 triliun. BI menyampaikan angka itu tumbuh 5,4% year on year (yoy) atau lebih tinggi dari pertumbuhan 3,3% yoy pada kuartal III/2023.

Baca Juga: Naik 1,33%, Total Utang Pemerintah Awal Tahun Tembus Rp8.253,09 T

Erwin pun menerangkan posisi ULN pemerintah naik terutama karena penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.

Selain itu, peningkatan ULN pemerintah juga dipengaruhi oleh naiknya penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional. Meski demikian, BI menilai ULN pemerintah masih terkendali. 

"ULN pemerintah tetap terkendali serta dikelola secara terukur dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah pada akhir kuartal IV/2023 sebesar US$196,6 miliar dolar AS atau tumbuh 5,4% yoy," kata Erwin.