Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

22 Juli 2021|08:57 WIB

Bappebti Kembali Bekukan 109 Situs Perdagangan Berjangka Ilegal

Masyarakat iimbau agar tidak mudah percaya dengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, tanpa memiliki risiko

Penulis: Khairul Kahfi,

Editor: Faisal Rachman

ImageIndrasari Wisnu Wardana, Kepala Bappepti. Validnews/dok

JAKARTA – Selama Juni 2021, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag kembali memblokir 109 situs web bidang perdagangan berjangka komoditas (PBK) tak berizin resmi. Kegiatan pemblokiran diterapkan untuk melindungi masyarakat agar tidak menghadapi kerugian.

Sedari awal tahun ini, Bappebti bekerja sama dengan Kemkominfo berhasil memblokir 622 situs web tanpa izin. Kepala Bappebti Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, sikap tegas ini akan terus dilakukan agar masyarakat terlindungi dan mendapatkan pelayanan secara legal dari transaksi PBK.

“Setiap pihak dalam melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah NKRI wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, semua penawaran di bidang perdagangan berjangka wajib memiliki izin dari Bappebti,” tegasnya dalam keterangan pers, Jakarta, Rabu (21/7).

Menurutnya, Bappebti akan terus melakukan pemblokiran, termasuk kepada beragam situs broker luar negeri yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti. 

Menurutnya, pemerintah akan terus melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat Indonesia, serta pelaku usaha di bidang PBK.

Bappebti, kata Wisnu, secara rutin mengawasi dan mengamati kegiatan usaha yang dilakukan entitas-entitas yang bergerak di bidang PBK tanpa memiliki perizinan dari Bappebti. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif terhadap potensi kerugian masyarakat, akibat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M Syist mengungkapkan, secara garis besar, modus penawaran investasi itu berkedok investasi di bidang PBK. Umunya mereka melakukan penawaran kontrak berjangka yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti.

Masyarakat pun diimbau agar tidak mudah percaya dengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, tanpa memiliki risiko. Perdagangan berjangka dapat memberikan keuntungan yang tinggi, namun juga dapat menderita kerugian yang sangat besar atau high risk high return.

Masyarakat juga diminta tidak mudah tergiur iming-iming pendapatan tetap (fixed income) maupun pembagian keuntungan (profit sharing) dalam investasi PBK. 

Dirinya meminta agar masyarakat tidak begitu saja mudah menyetorkan dana ke rekening tertentu, dengan janji akan memperoleh keuntungan dalam persentase, jika dalam jangka waktu tertentu dana tersebut tidak ditarik oleh nasabah.

"Apalagi penawaran tersebut dibumbui dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai downline. Dapat dipastikan bahwa modus tersebut berujung dengan penipuan,” ungkap Syist.

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di PBK, masyarakat diharapkan selalu mengecek legalitas pelaku usaha dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk tidak mudah tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran serta mempelajari terlebih dahulu mekanisme transaksi, untung, dan ruginya.

Informasi lengkap mengenai legalitas pelaku usaha di bidang PBK, dapat dilihat melalui situs web https://www.bappebti.go.id.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER