Bapanas Mulai Distribusikan Bantuan Pangan Beras Tahap Kedua

JAKARTA – Badan pangan nasional (Bapanas) memulai kembali pendistribusian bantuan pangan beras tahap kedua kepada 21,3 juga keluarga penerima manfaat. 

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pendistribusian tersebut tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia dan dimulai sejak 2 Mei 2023.

“Kita tidak ingin ada jeda antara pendistribusian tahap 1 dan 2, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang dikonsumsi setiap hari, sehingga saat pendistribusian tahap 1 hampir rampung paralel langsung kita lanjut tahap 2. Tentunya banyak KPM yang sudah menunggu realisasi bantuan tahap ke-2 ini,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (3/5). 

Sampai dengan 2 Mei 2023 atau pada hari pertama penyaluran bantuan beras tahap 2, Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1.680 ton beras, jumlah tersebut setara bantuan bagi 168 ribu KPM.

Realisasi pendistribusian tertinggi di provinsi Maluku sebanyak 878 ton atau 68% dari total alokasi bantuan di provinsi Maluku sebanyak total 1.285 ton.

Ia menuturkan, bantuan tahap kedua ini sama seperti bantuan beras tahap pertama, yang akan disalurkan kepada 21,3 juta KMP di 38 provinsi dengan mengoptimalkan stok beras Bulog di 26 Kantor Wilayah se-Indonesia.

Pendistribusian juga tetap menggandeng 3 perusahaan ekspedisi besar, yaitu PT Pos Indonesia (Persero), PT Jasa Prima Logistik (JPL), dan PT DNR sehingga bisa dipantau dan dipastikan posisi pendistribusian per-item-nya.

“Dalam pendistribusian bantuan tahap 2 ini tidak ada spesifikasi yang dikurangi, kualitas beras tetap terjaga baik, beras yang kita salurkan ini adalah beras baru. Untuk pelayanan kita terus lakukan perbaikan agar lebih cepat dan mudah. Pendistribusian tetap dilakukan by name by address sesuai data KPM dari Kemensos. Kualitas produk, akurasi dan kecepatan menjadi prioritas,” paparnya.

Dirinya menjelaskan, pemberian bantuan pangan beras ini juga sekaligus sebagai upaya pengendalian inflasi setelah Idulfitri.

Pasalnya, lanjut Arief, beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memberikan andil pada inflasi. 

Upaya tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang meminta agar bantuan pangan ini disalurkan dengan baik guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, bantuan pangan ini juga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran.

“Saat ini kita optimalkan dua instrumen untuk mengamankan harga beras di tingkat konsumen, yaitu penyaluran bantuan pangan beras bagi 21,3 juta KPM dan pelaksanaan operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan mendistribusikan beras SPHP Bulog ke pasar tradisional dan ritel modern. Untuk menjaga harga beras di tingkat petani kita juga terus dorong Bulog untuk tingkatkan penyerapan dalam negeri di musim panen ini sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP),” jelasnya.

Berdasarkan data dari Bapanas, penyaluran bantuan beras tahap pertama, sampai dengan 2 Mei 2023 telah disalurkan sebanyak 84% atau 179 ribu ton dari total penyaluran 213 ribu ton.

Tercatat lebih dari 50% provinsi atau sebanyak 20 provinsi telah melakukan penyaluran 90% hingga 100%. 

Provinsi yang telah menyalurkan 100% yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Penyaluran bantuan beras ini dilakukan dalam 3 tahap selama 3 bulan kepada sasaran penerima sebanyak 21,3 juta KPM. Penyaluran tahap pertama telah dimulai sejak Maret 2023. Melalui program ini masing-masing KPM akan menerima bantuan berupa beras 10 kg sebanyak 3 kali.