Bantuan Pangan Dilanjut, Ekonom: Bikin Ketergantungan

JAKARTA - Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian mengungkapkan program penyaluran bantuan pangan (banpang) beras oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang resmi akan dilanjutkan pemerintah pada Agustus 2024 mendatang, hanya membuat ketergantungan bantuan.

Eliza menilai seharusnya jika pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat, yang dilakukan adalah pembenahan tata kelola sistem pangan secara menyeluruh.

"Jika urgensinya ingin membantu masyarakat agar daya belinya tidak tergerus, ya benahi tata kelola pangannya secara menyeluruh. Bukan dengan cara instan memberikan bantuan yang tidak berkelanjutan, bahkan jadi ketergantungan," jelas Eliza saat dihubungi Validnews, Kamis (6/6).

Baca Juga: Bapanas Ungkap Alasan Bantuan Pangan Tahap 3 Turun Jadi 10 Kg Per 2 Bulan Sekali

Dia mengatakan, setiap kebijakan yang diambil pemerintah tentu dipengaruhi oleh pemahaman pemangku kebijakan itu sendiri. Jadi diperlukan pemahaman dari pemangku kebijakan secara menyeluruh terhadap persoalan yang dihadapi.

 "Jika solusi tidak menyentuh akar persoalan, maka masalah tidak akan terselesaikan," kata dia.

Selain penyaluran banpang beras dianggap membuat masyarakat menjadi ketergantungan, Eliza juga menyebut banpang beras menjadi program pemerintah yang tidak efisien. Pasalnya, pemerintah saat ini juga sudah memberikan bantuan berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Sebetulnya pemerintah sudah memberikan instrumen BPNT, yang itu peruntukannya membeli bahan pangan. Jika ada bansos beras lagi, itu jadinya dobel-dobel dan tidak menyelesaikan persoalan dari akarnya," tutur Eliza.

Oleh karena itu, dia pun menyarankan pemerintah agar bisa membenahi tata kelola pangan. Karena menurut dia, kenaikan harga beras yang terjadi pun belum bisa menyejahterakan petani.

Berdasarkan keterangan resmi Bapanas, banpang beras merupakan program penyaluran beras asal cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog, dengan basis data penerima bantuan dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Baca Juga: Jokowi Setujui Bantuan Pangan Dilanjut Hingga Desember 2024

Adapun sasaran penerima bantuan sejumlah 22.04.077 keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdiri dari kelompok desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga, desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga.

Sementara itu, BPNT adalah bantuan yang diberikan secara tunai berupa uang sebesar Rp200.000 yang ditukarkan dengan bahan makanan sesuai mekanisme yang berlaku di e-warung terdekat. Bantuan ini disalurkan kepada 18,8 juta KPM yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).