Selamat

Rabu, 22 September 2021

15 September 2021|13:01 WIB

Balikpapan Mendapat Predikat Layak Dibangun Jargas KPBU

Jargas dengan skema KPBU dinilai layak diimplementasikan karena tarif ke masyarakat berada di kisaran 82% dari tarif LPG di pasaran

Penulis: Zsasya Senorita,

Editor: Fin Harini

ImageIlustrasi pemanfaatan jaringan gas untuk memasak. ANTARA FOTO/Dok

JAKARTA – Kementerian ESDM mengumumkan Kota Balikpapan layak mendapat pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau jargas dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Berdasarkan hasil studi pembangunan yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas Balitbang ESDM, lokasi yang terpilih sebagai prioritas pembangunan jargas skema KPBU di Kota Balikpapan tersebar di enam kecamatan dan 28 kelurahan.

Total potensi konsumsi gas rumah tangga di seluruh Kota Balikpapan sebesar 81.069 m3 per hari, dengan pasokan gas dapat berasal dari berbagai lapangan, antara lain Lapangan Mahakam.

Kesimpulan dari studi yang dilakukan adalah secara teknis dan finansial, skema KPBU layak direalisasikan di kota tersebut. Harga tarif jargas ke masyarakat dengan menggunakan skema KPBU User Payment sebesar 82% dari tarif setara LPG di pasaran, sehingga layak diimplementasikan.

Sedangkan, skema KPBU Availability Payment (AP) dapat diterapkan pada proyek jargas dengan dana AP yang dibutuhkan sebesar Rp221,7 miliar per tahun. 

Hal ini menjadi jawaban bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang berharap daerahnya layak untuk dibangun jargas dengan skema KPBU karena manfaatnya yang besar bagi masyarakat.

Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud meyakini, pembangunan jargas juga menjadi salah satu modal untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota modern dan pendukung ibukota baru.

“Kalau jargas sudah terhubung, diharapkan tidak ada lagi pemandangan warga yang antre membeli LPG sehingga waktunya bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih produktif,” ujar Rahmad dalam keterangan resmi yang Validnews terima, Rabu (15/9).

Jargas di Kota Balikpapan telah dibangun sejak 2016, dengan jumlah yang telah terbangun hingga saat ini sebanyak 16.632 Sambungan Rumah (SR) di enam kelurahan.

Berdasarkan studi sementara, potensi pemasangan jargas di Kota Balikpapan sebesar 192.675 SR, dengan estimasi total biaya investasi sebesar Rp1,54 triliun atau setara Rp7,98 juta per SR.

Pejabat Pembuat Komitmen Studi Pembangunan Jargas KPBU Kementerian ESDM, Husaini menjelaskan, jargas dapat dibangun apabila persyaratannya dapat terpenuhi. Di antaranya ketersediaan sumber gas atau infrastruktur gas eksisting, spesifikasi gas bumi terpenuhi yaitu tidak membahayakan masyarakat, potensi pasar pengguna, komitmen pemerintah daerah, serta memenuhi kaidah keselamatan dan keteknikan.

Terkait tata waktu pembangunan jargas skema KPBU di Kota Balikpapan, menurut Husaini, pada 2021 merupakan tahap perencanaan kerja sama. Selanjutnya pada 2022 adalah tahap penyiapan proyek kerja sama dan tahap transaksi proyek kerja sama.

“Selanjutnya, 2023 hingga 2026 merupakan tahap eksekusi proyek kerja sama,” sambungnya.

Skema KPBU
Dalam Konsultasi Publik Pembangunan Jargas Melalui Skema KPBU di Kota Balikpapan yang digelar secara hybrid kemarin, Selasa (14/9), Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Noor Arifin Muhammad menjelaskan pemerintah berupaya meningkatkan ketahanan energi melalui penyediaan energi secara mandiri.

Antara lain, dengan pemanfaatan sumber energi gas bumi dalam negeri, salah satunya melalui pembangunan jargas.

Penyediaan energi melalui jargas sangat dimungkinkan dibangun di daerah-daerah yang secara teknis layak dikembangkan, yaitu daerah penghasil gas bumi atau daerah yang dilewati infrastruktur jaringan pipa gas bumi.

Sejak Program Jargas dimulai pada 2009 hingga 2021, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah membangun sebanyak 535.555 SR yang tersebar di 17 propinsi dan 53 kabupaten/kota.

Pemerintah menargetkan pembangunan jargas hingga 4 juta SR pada tahun 2024 mendatang, namun dana pemerintah terbatas jumlahnya.

Dengan adanya skema pembiayaan non-APBN seperti KPBU dan BUMN, diharapkan pembangunan jargas dapat dilakukan secara massif sehingga tujuan penghematan subsidi LPG, pengurangan impor LPG, dan pengurangan defisit neraca perdagangan migas dapat tercapai.

“Skema KPBU dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mencukupi kebutuhan pendanaan yang berkesinambungan, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu, serta memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah,” papar Noor Arifin.

Perencana Ahli Madya Bappenas, Novie Andriani memaparkan, selain menargetkan pembangunan jargas sebanyak 4 juta SR sampai 2024, pemerintah juga menargetkan penghematan subsidi LPG sebesar Rp297,6 miliar per tahun, serta pengurangan impor LPG sebesar 603.720 ribu ton per tahun.

“Pemerintah berupaya menekan impor LPG dengan meningkatkan pemanfaatan bahan bakar gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Dibutuhkan pembangunan infrastruktur jargas untuk meningkatkan konsumsi gas bumi, khususnya rumah tangga,” ujar Novie.

Kebutuhan pendanaan diperkirakan Rp38,4 triliun, dengan perincian biaya APBN Rp4,1 triliun, BUMN Rp6,9 triliun, dan KPBU Rp27,4 triliun.

“Salah satu skema alternatif penyediaan infrastruktur jargas yang dapat menjadi solusi adalah dengan melibatkan peran swasta dengan KPBU,” imbuhnya.

Novie menegaskan, KPBU bukan pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat, juga bukan privatisasi barang publik. KPBU juga bukan pinjaman atau utang pemerintah kepada swasta.

“Investasi swasta bukan sumbangan gratis kepada pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik,” tandasnya.

Sedangkan Intan Al Yani dari Kementerian Keuangan menegaskan selain menghemat APBN untuk subsidi LPG, pembangunan jargas juga menyerap ribuan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung.

Jargas juga bermanfaat mendukung TKDN hingga 90% dan membuka peluang investasi manufacturing komponen oleh PMA/PMN.

Faktor sukses utama dari jargas, lanjut dia, adanya dukungan pemda terkait perizinan, willingness to connect masyarakat atau ketersediaan masyarakat untuk beralih dari penggunaan LPG ke jargas, serta kemampuan dan kemauan bayar masyarakat.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER