Bahlil Tunggu Prabowo Kembali Ke RI Untuk Lapor Skema Subsidi BBM

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembahasan skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik hampir rampung dan siap dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, Bahlil masih harus menunggu Presiden pulang dari kunjungan ke beberapa negara. Kepala Negara diketahui melakukan kunjungan kenegaraan sejak 8 November 2024 lalu ke China.

Setelah itu, RI 1 juga mengunjungi negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan teranyar Prabowo mengunjungi Inggris yang salah satu agendanya ialah menghadiri CEO Roundtable Forum.

Sebelum kembali ke tanah air, Prabowo juga dijadwalkan untuk berkunjung ke Saudi Arabia selepas dari London, Inggris. Ketika kembali ke Indonesia, Bahlil bakal langsung menyerahkan hasil pembahasan perubahan skema penyaluran subsidi.

"Subsidi BBM sudah hampir final skemanya, kita tunggu Bapak Presiden balik," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (22/11).

Baca Juga: Di Hadapan Legislator, Bahlil Beberkan Plus-Minus Formulasi Baru Subsidi Energi

Hasil pembahasan perubahan skema penyaluran subsidi energi itu pun bakal diungkapkan Bahlil secara komprehensif saat Presiden Prabowo kembali ke Indonesia, yakni pada Minggu 24 November 2024 mendatang.

"Kami akan laporkan secara komprehensif ke Bapak Presiden. Setelah itu, saya juga akan mengumumkan ke teman-teman wartawan," tambah Bahlil.

Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin pembahasan perubahan skema subsidi energi. Rapat dengan pemangku kepentingan terkait lainnya pun telah digelar beberapa kali.

Dari rapat-rapat itu, Bahlil menerangkan ada beberapa formula baru penyaluran subsidi BBM dan subsidi listrik. Salah satunya, adalah mengubah skema secara keseluruhan menjadi berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Tapi saya berikan gambaran saat ini tim lagi bekerja, lagi mencari formulasi," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR di Gedung Parlemen beberapa waktu lalu.

Jika mengubah skema subsidi secara keseluruhan menjadi BLT, dampaknya akan terasa ke fasilitas umum yang otomatis tidak akan mendapatkan lagi fasilitas subsidi dari pemerintah.

"Kalau kita alihkan ke BLT, maka rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, yang selama ini mendapatkan subsidi itu berarti tidak dapat. UMKM dan semacamnya, transportasi umum," tutur dia.

Baca Juga: BPH Migas Ungkap Masih Banyak Kendaraan Tambang Pakai Solar Subsidi

Karena itu, Bahlil tak menutup kemungkinan untuk menerapkan formulasi kedua, yakni tetap mengadakan barang subsidi khusus untuk fasilitas umum pelayanan publik.

Artinya, barang subsidi seperti Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) ataupun Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar bakal tetap tersedia hanya untuk kendaraan-kendaraan pelat kuning.

Pengadaan subsidi energi yang dikhususkan untuk fasilitas umum itu, sambung Bahlil, punya tujuan untuk menahan laju inflasi. Sementara untuk masyarakat umum yang masuk dalam target subsidi, bakal menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Atau ada lagi alternatif ketiga adalah kita lagi memformulasikan agar sebagian yang disubsidi barang itu bisa dinaikkan angkanya," jabar Bahlil Lahadalia.