Bahlil: Implementasi B50 Di Tahun 2026 Jadikan RI Bebas Impor Solar

JAKARTA – Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional Bahlil Lahadalia menyatakan, dengan mengimplementasikan biofuel jenis B50 tahun 2026, akan secara langsung membuat Indonesia terbebas dari impor solar. Menurut memastikan, jika bahan bakar diesel ramah lingkungan itu sudah diimplementasikan dua tahun ke depan, sudah mencukupi kebutuhan domestik.

"Kalau B50 kita langsung adakan di 2026, Insya Allah tidak lagi kita melakukan impor solar. Sudah cukup dalam negeri, jadi produksi dalam negeri sudah cukup dengan konversi B50," kata Bahlil, saat rapat bersama dengan Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Senin (2/12).

Adapun untuk menuju implementasi B50 tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2025 misalnya, pemerintah menetapkan akan mewajibkan (mandatory) penggunaan biofuel jenis B40.

"1 Januari 2025 kita sudah go dengan B40," kata Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Biofuel jenis B40 dan B50, dikategorikan berdasarkan campuran ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester/FAME) yang merupakan hasil pemurnian dari minyak kelapa sawit dengan BBM fosil. Contohnya, biodiesel tipe B40 yang memiliki kadar campuran FAME 40%, dan diesel fosil 60%. Sedangkan B50 yang memiliki kadar campuran masing-masing 50%, atau B100 yang murni hanya terbuat dari FAME minyak kelapa sawit.

Merujuk data Kementerian ESDM, impor solar Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,14 juta kiloliter (kl). Angka ini turun secara tahunan pada tahun 2022 (year on year) yang tercatat sebesar 5,27 juta kl.

Tambahan Pabrik
Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan butuh sekitar tujuh hingga sembilan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) menjadi biodiesel tambahan untuk bisa memproduksi bahan bakar jenis B50. Penambahan pabrik pengolahan CPO tersebut guna mengejar celah antara kebutuhan konversi ke B50 yang membutuhkan biodiesel sebanyak 19,7 juta kiloliter.

Sementara saat ini total produksi dalam negeri baru sebanyak 15,8 juta kiloliter. "Berarti ada shortage sekitar 3,9 juta kiloliter. Untuk itu perlu dibangun lagi, sekitar tujuh sampai sembilan pabrik, atau nanti meningkatkan kapasitas dari pabrik-pabrik yang ada," ujar Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo dalam acara Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024 di Bali, beberapa waktu lalu.

Nah, kebutuhan produksi tersebut juga bisa dijadikan peluang investasi, mengingat untuk merealisasikan B50 butuh penanaman modal tambahan sebesar US$360 juta. "Sebenarnya peluang investasi juga kalau nanti pemerintah harus taruh sekitar hampir 360 juta dolar AS untuk tambahan investasi tadi," kata Edi.

Sementara itu, terkait rencana penerapan B40 yang mulai direalisasi pada awal Januari 2025 nanti, pihaknya menyatakan masih kekurangan kapasitas produksi sebesar 0,3 juta kiloliter. Namun hal ini bisa disiasati dengan meminta 24 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) untuk meningkatkan produksinya.

Sebelumnya, Bahlil menyatakan, pihaknya sedang menyiapkan rancangan konsep pengembangan bahan bakar biodiesel hingga biodiesel 100 (B100) sebagai salah satu upaya mewujudkan swasembada energi.

“Salah satu rancangan yang dilakukan adalah mempersiapkan semua konsep sampai dengan B100, tapi sudah tentu itu bertahap, nanti kami laporkan (perkembangannya),” ujar Bahlil.

Kini, produk biodiesel yang wajib digunakan di Indonesia adalah B35, yakni campuran 35% Fatty Acid Methyl Esters (FAME) dari minyak sawit dan 65% BBM diesel jenis solar, yang penerapannya dimulai pada 1 Februari 2023.