Bahlil Blak-Blakan Penyebab RI Digugat Ke WTO

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali mengungkap kisah Indonesia yang digugat Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) beberapa waktu lalu.

Belakangan ini, dirinya mendapat fakta gugatan itu dikarenakan negara-negara Benua Biru tak ingin Indonesia menjadi negara produsen pabrik baterai kendaraan listrik.

Pasalnya, Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO setelah Indonesia menyetop ekspor nikel. Gugatan tersebut menjadi bukti nyata kumpulan negara Eropa tidak ikhlas untuk melihat Indonesia menjadi negara maju.

"Kita dibawa ke WTO, itu pengadilan internasional terhadap perdagangan," ucap Bahlil dalam Kuliah Umum Menteri Investasi/Kepala BKPM di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kamis (11/7).

Keputusan pemerintah untuk menutup ekspor bijih nikel, sambung dia, tak lepas dari kampanye energi hijau yang terus digaungkan hampir di seluruh negara.

Dengan menutup ekspor nikel, pemerintah bisa membangun industri kendaraan listrik secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Apalagi, Indonesia punya sumber nikel melimpah sebagai bahan baku baterai EV.

"Mobil listrik ini ternyata 40% komponennya adalah baterai dan 60% adalah rangka mobil. Baterai mobil ini bahan bakunya itu ada empat, nikel, kobalt, mangan, dan lithium, Indonesia kita punya mangan, kobalt dan nikel," kata dia.

Setelah Indonesia mengajukan banding atas gugatan Uni Eropa ke WTO, investasi untuk ekosistem baterai mobil perlahan tapi pasti masuk ke dalam negeri.

"Investasi yang masuk untuk hilirisasi ekosistem baterai mobil dari Korea Selatan, LG, itu kurang lebih sekitar Rp160 triliun," tambahnya.

Pabrik baterai mobil listrik pertama di Indonesia pun telah diresmikan beberapa waktu lalu di Karawang, Jawa Barat. Artinya, tak lama lagi Indonesia siap menjadi pemain penting dalam ekosistem kendaraan listrik dunia.

"Ini yang dunia takut kita. Sebentar lagi di Seattle akan membangun itu. Saya katakan untuk teman-teman pemerintahan, kementerian lain di negara lain, saya katakan sorry bos, Pemerintah Pak Jokowi sekarang menterinya tidak bisa ditipu-tipu," tegas Bahlil Lahadalia.