Atasi Kemacetan, Pemprov Bali Siapkan Rp5 Triliun Untuk Bangun Jalan

DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyiapkan dana sementara sebesar Rp5 triliun untuk membangun infrastruktur jalan, guna mengatasi kemacetan lalu lintas di daerah itu. Hal ini disampaikan Gubernur Bali I Wayan Koster di hari pertama bekerja dan bertindak sebagai inspektur apel HUT Ke-237 Kota Denpasar di Denpasar, Bali, Kamis (27/2).

“Bukan dihitung Denpasar, tapi seluruh Bali, jadi total hitungan sementara Rp5 triliun, prioritas Denpasar dan Badung,” kata dia.

Adapun dana Rp5 triliun sendiri tidak sepenuhnya berasal dari APBD Provinsi Bali namun turut andil anggaran dari kabupaten/kota terkait, di mana rencananya pembangunan dimulai pada tahun 2026.

Untuk mengatasi kemacetan terutama di Denpasar dan Badung sendiri, akan dibangun infrastruktur jalan penghubung berupa underpass, antara Jalan Sunset Road dengan Jalan Mahendradatta kemudian Jalan Gatot Subroto Barat dengan Canggu.

Khusus untuk Kota Denpasar sebagai pusat kotanya Bali, akan ada tambahan underpass khusus di titik kemacetan seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Tohpati, dan penghubung Jalan Akasia dengan Simpang Padanggalak.

“Serta pembangunan gedung parkir Sanur dan jalan shuttle dari parkir Pantai Sanur menuju Pelabuhan Sanur supaya tidak macet total lagi,” ujar Wayan Koster.

Orang nomor satu di Pemprov Bali itu mengatakan pembangunan infrastruktur jalan menjadi bagian dari enam visi prioritas di bidang keempat yaitu infrastruktur darat, laut dan udara serta transportasi.

Menurut Koster, visi ini guna mewujudkan kapasitas dan kualitas infrastruktur serta transportasi, dengan misinya meningkatkan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar kota/kabupaten se Bali. Termasuk mempercepat penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, serta menyelesaikan masalah kemacetan lalu lintas.

Mengumpulkan Usulan
Tahun lalu, Dinas Pariwisata (Dispar) Bali sendiri sudah mengumpulkan usulan dari unsur pariwisata terkait penanganan macet di kawasan wisata. Kepala Dispar Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan, diskusi masalah kemacetan dilakukan agar menemukan solusi menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan di jalan.

“Usulannya kalau di jam-jam tertentu, di titik-titik tertentu ada petugas dari teman-teman Dinas Perhubungan kabupaten/kota sebagai wilayahnya, kalau misal di Kuta, dari petugas dishub di sana,” kata dia.

Dispar Bali menilai masalah kemacetan adalah salah satu isu prioritas, sehingga perlu penanganan jangka pendek. Namun demikian, usulan untuk menempatkan petugas dishub di kawasan wisata rawan macet masih akan dibahas dengan Kepala Dishub Bali sebagai pemilik kewenangan.

Saat ini masalah terkait wisatawan juga sifatnya fluktuatif menurut Tjok Pemayun, sehingga setiap minggu Dispar Bali mengumpulkan unsur pariwisata untuk mendiskusikan setiap masalah. Salah satu yang sedang ramai diperbincangkan adalah pembangunan kelab di pinggir pantai di kawasan Sanur, Denpasar yang setiap harinya sudah mengalami kemacetan.

“Tentu kan harus mengikuti aturan, apalagi dari pimpinan Kota Denpasar mengatakan meninjau kembali untuk beach club itu, sehabis ini mau rapat lagi masalah perizinan juga dengan deputi dari Kemenparekraf,” ujar Tjok Pemayun.

Ia mengingatkan, setiap pembangunan pariwisata di Bali berdasarkan saran konsultan terdapat pembagiannya, seperti area Nusa Dua untuk level atas di luar pemukiman dan Sanur untuk level menengah.

Namun ia juga menyadari, dinamikanya dapat berubah apalagi jika regulasi memungkinkan untuk membangun fasilitas pariwisata karena Sanur memang termasuk kawasan pariwisata meski sudah terjadi kemacetan di kawasan tersebut.