Aprindo Sebut Penutupan Gerai Ritel Bertambah Jika PPKM Berlanjut

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut penutupan gerai ritel akan bertambah jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terus berlanjut. Serta, ketiadaan insentif dari pemerintah untuk sektor ritel.

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey berharap pemerintah dapat menjadikan gerai toko swalayan sebagai sektor prioritas yang harus dibantu, salah satunya dengan insentif untuk membantu operasional.

"Harus dibantu, karena kalau tidak, akan ada lagi yang mengambil langkah kebijakan strategis untuk menutup, karena ketidakmampuan ritel dalam mengoperasionalkan toko maupun likuiditas," kata Roy di Jakarta, Sabtu (24/7), dilansir dari Antara.

Aprindo mencatat, terdapat satu hingga dua toko ritel tutup setiap hari karena bangkrut, dipicu pandemi covid-19. Secara keseluruhan diperkirakan terdapat 200 toko tutup pada Juni 2021. Sebelumnya, terdapat 1.300 toko swalayan yang tutup pada 2020.

Roy memaparkan, berdasarkan indeks penjualan riil yang disurvei Bank Indonesia, kinerja ritel terus tergerus hingga 14% sejak April 2021, sehingga pada Juni hanya tersisa 3,6%. Khusus di DKI Jakarta, indeks penjualan riil tergerus hingga 9% sampai Juni 2021. Dengan diberlakukannya PPKM sejak 3 Juli, indeks penjualan riil diproyeksikan turun lebih dalam lagi.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja dalam sebuah diskusi daring menyebutkan PPKM yang berlangsung lebih dari dua pekan di Jawa hingga Bali telah menyebabkan penurunan omzet ritel nonpangan hingga 90%.

"Ketika ritel tutup mengurangi psikologis masyarakat untuk datang. Ritel nonpangan secara angka 85% bahkan beberapa sudah ada yang sampai 90%," katanya, dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Kamis (22/7).

Alphonzus menambahkan untuk ritel pangan omzetnya hanya tergerus 40-45% dari masa sebelum PPKM darurat.

Menurutnya, meski pembatasan hanya diberlakukan di Jawa dan Bali tetapi hal itu tetap berdampak bagi industri ritel dan perdagangan. Pasalnya, 65% penduduk Indonesia bermukim di Jawa dan Bali. Kondisi tersebut secara otomatis berdampak terhadap ritel nonpangan dampak penutupan pusat perbelanjaan di banyak daerah.

"Yang paling terdampak ritel nonpangan karena mereka enggak bisa jualan ketika PPKM darurat," ujar Alphonzus.

APPBI memproyeksikan adanya potensi kehilangan pendapatan dari pusat perbelanjaan akibat penerapan PPKM hingga Rp5 triliun per bulan. Potensi kehilangan pendapatan itu berdasarkan laporan 350 pengelola perbelanjaan di seluruh Indonesia yang menjadi anggota APPBI.

Lebih lanjut, dia berharap agar pemerintah dapat membantu industri ritel dengan memberikan relaksasi, di antaranya subsidi gaji 50% untuk para karyawan pusat perbelanjaan.

Menurutnya, subsidi itu bukan diberikan kepada ritel tetapi langsung diberikan kepada para pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan ataupun melalui mekanisme lainnya.

Insentif
Di sisi lain, lanjut Roy, sektor ritel dinilai belum menjadi sektor prioritas bagi pemerintah, karena belum mendapatkan insentif untuk merestrukturisasi kredit.

"Kita juga belum mendapat insentif untuk subsidi listrik, tarif kita masih Rp1.400 kwh, belum ada perubahan. Sebelum pandemi dan sekarang tarifnya masih sama," kata Roy.

Selain subsidi listrik, para pengusaha ritel juga berharap adanya insentif untuk gaji karyawan. Sebanyak 65% pegawai merupakan tenaga SPG, kasir, dan pertokoan.

Insentif gaji karyawan melalui BJPS Ketenagakerjaan setidaknya dapat mengurangi beban para gerai ritel untuk tetap beroperasi.

Pada dasarnya, pengusaha ritel mendukung kebijakan PPKM yang diambil pemerintah dalam memutus rantai penyebaran covid-19. Namun demikian, pasar swalayan yang melayani kebutuhan pokok sebaiknya tidak perlu dibatasi jam operasinya.

"Kami usulkan tidak ada perubahan dalam hal jam operasi. Kemarin dibatasi jam 4-5 sore, kita berharap tetap jam 8 malam karena tidak ada juga yang datang, mobilitas masyarakat juga sudah berkurang 45%," kata Roy.