Aprindo Minta Pemerintah Turun Tangan Atasi Aksi Boikot Produk Israel

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey meminta pemerintah tidak hanya diam melihat aksi boikot produk yang disinyalir berafiliasi dengan Israel karena akan memengaruhi bisnis ritel.

Roy memperkirakan pengaruh aksi mencakup penurunan konsumsi dan angka penjualan produk tertentu. Selain itu, kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas dari macetnya proses distribusi dari industri ke ritel hingga konsumen, akibat adanya penurunan demand dan penumpukan stok.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah turut andil dalam dua hal. Menjalankan misi perdamaian kepada Palestina sekaligus menjaga hak konsumen dalam negeri.

"Pemerintah harus hadir dong dalam membaca dan melihat situasi kondisi. Maksudnya, perlu ada langkah-langkah relevan dan adaptif yang harus dilakukan pemerintah," ujar Roy dalam Konpers di Kuningan, Jakarta, Rabu (15/11).

Baca Juga: Seruan Aksi Boikot Produk Israel Tidak Ganggu Iklim Investasi RI

Roy menilai hak konsumen menjadi korban akibat adanya aksi boikot produk Israel. Dia menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih, membeli, dan menggunakan barang sesuai kebutuhannya.

"Membeli, mengonsumsi, itu kan hak konsumen. Untuk itu, perlu dilindungi, dijaga marwahnya, karena konsumen ketika belanja dan konsumsi itu berkontribusi untuk ekonomi," tuturnya.

Tak hanya itu, menurut dia secara tidak langsung aksi boikot dapat menyerang psikis konsumen. Misalnya, konsumen membutuhkan produk tertentu, tapi tidak jadi membeli karena merasa tidak enak dengan pihak lain.

"Pemerintah harus hadir, apa nih langkahnya untuk melakukan misi kemanusian, namun tidak menghilangkan hak-hak konsumen atau jadi tidak enak karena karena tidak solidaritas atau apa. Itu berdampak ke masyarakat dan konsumen itu sendiri," kata Roy.

Berikutnya, Ketum Aprindo memandang pentingnya observasi lebih lanjut mengenai produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel.

Baca Juga: Kemenaker Antisipasi PHK Massal Karena Aksi Boikot Produk Pro Israel

Dia pun mengingatkan beberapa jenis dan merek produk retail yang diklaim terafiliasi dengan Israel merupakan produk asli buatan Indonesia. Pekerjanya pun, sumber daya manusia (SDM) dari Tanah Air.

"Kita perlu observasi yang dibilang atau dikaitkan dengan Israel, itu bagaimana relevansinya. Silahkan semua orang boleh beropini dan pendapat tapi kajian dan observasinya sejauh mana," imbau Roy.

Dia menuturkan Aprindo tentu mendukung misi perdamaian yang dijalankan pemerintah. Namun dia menambahkan pemerintah perlu hadir untuk turut menjaga hak konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Roy, pemerintah memiliki berbagai elemen pendukung untuk menjalankan dua aspek sekaligus, misi perdamaian dan menjaga hak konsumen. Seperti halnya, aparat, regulasi, dan wewenang untuk memerintah.

"Pemerintah jangan diam, harus bicara gimana langkah-langkah agar tidak membiarkan terjadi hal yang tidak comfort. Karena pelaku usaha tidak punya wewenang seperti pemerintah," ungkap Roy.

Belum Pastikan Penurunan Penjualan Imbas Aksi Boikot
Pada kesempatan yang sama, Sekjen Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) Uswati Leman Sudi belum bisa memastikan angka penurunan penjualan imbas adanya aksi boikot ini.

"Karena sampai ke hulu belum kelihatan angkanya. Mungkin di tengah sudah ada, di tengah kita ada distribusi. Dalam waktu dekat kita akan informasikan," ucapnya.

Sepakat dengan Ketum Aprindo, Uswati meyakini aksi boikot produk yang diduga berafiliasi Israel akan mengganggu bisnis ritel. Selain itu, hak konsumen membeli produk sesuai kebutuhan juga bisa terabaikan.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk segera mengatasi dampak dari aksi boikot. Hal itu penting untuk menjaga kepastian berusaha dan memenuhi hak konsumen.

"Jangan terlalu lama pemerintah ambil statement, karena kita tahu satu minggu bisnis bergulir untuk kategori yang dimaksudkan itu akan menggerus bisnis," tutup Uswati.