Apindo Keluhkan Perizinan Daerah Untuk Sekolah Vokasi Masih Bermasalah

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengeluhkan masih ditemukannya permasalahan perizinan dalam proses pembangunan sekolah vokasi di tingkat daerah.

Dia menyayangkan kondisi tersebut, lantaran para pelaku usaha sudah semakin getol mendirikan sekolah-sekolah vokasi. Apindo memerlukan bantuan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada.

"Masalah dari perizinannya itu di daerah luar biasa. Jadi untuk membuka sekolah vokasi atau setara seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), termasuk menambah prodi-prodinya itu susahnya setengah mati," akunya dalam Apindo Outlook Ekonomi dan Bisnis Indonesia 2025, Jakarta, Kamis (19/12).

Dirinya pun mencontohkan, pembangunan sekolah vokasi dengan perizinan di tingkat daerah bisa makan waktu tahunan. Padahal, Apindo meyakini, keberadaan pendidikan vokasi bisa berkontribusi besar pada ketersediaan tenaga kerja berkualitas di waktu mendatang.

"Bisa bertahun-tahun (membangun sekolah vokasi di daerah). Itu yang kita harapkan (masalah segera beres), karena bisa mendukung SDM yang lebih berkualitas untuk mendukung industri kita," terang Sanny.

Baca Juga: Pemda Harus Siapkan Pendidikan Vokasi Sesuai Kebutuhan Industri

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengungkapkan, pihaknya sudah berkontribusi dalam upaya menyediakan link and match antara sistem pendidikan dengan kebutuhan industri melalui reformasi segi pendidikan dan pelatihan vokasi. 

"Kita sudah membuka sekarang sekolah-sekolah vokasi di kawasan-kawasan industri sebagai suatu model yang konkret. Jadi upaya pelaku usaha untuk bisa membantu link and match dan pengembangan vokasi," jelas Shinta.

Secara umum, Apindo mendorong pemerintah perlu melakukan peningkatan kualitas SDM di dalam negeri, terutama memastikan keterhubungan antara sistem pendidikan dengan kebutuhan industri. Langkah ini dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di 2025.

Karena itu, Shinta mendukung pembenahan sistem pendidikan agar bisa sesuai dengan kebutuhan industri dengan segera. Upaya yang jelas perlu segera dilakukan karena kebutuhan yang mendesak.

Mengacu data BPS, tuturnya, sekitar 36% lebih tenaga kerja Indonesia hanya mengenyam dan menamatkan pendidikan SD. Sementara, hanya 10% tenaga kerja Indonesia yang sempat menyicipi pendidikan tinggi.

Ironisnya, survei Roadmap Perekonomian Apindo menunjukkan, terdapat 56,30% tenaga kerja yang diserap dunia usaha tidak memenuhi kualifikasi.

"Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang berorientasi pada reskilling dan upskilling harus menjadi prioritas, dengan penekanan dan penguasaan teknologi dan literasi digital," tandas Shinta.

Data Tenaga Kerja RI Agustus 2024
BPS mencatat, jumlah penduduk yang bekerja di tanah air pada Agustus 2024 sebanyak 144,64 juta orang. Jumlah pekerja di dalam negeri ini bertambah sebanyak 2,46 juta orang (1,73%), jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2024 yang mencapai 142,18 juta orang.

Berdasarkan pendidikan, pekerja dengan status tamatan SD mencapai 51,78 juta orang; pekerja tamatan SMP sebanyak 25,47 juta orang; pekerja tamatan SMA sekitar 30,23 juta orang; dan pekerja tamatan SMK sebanyak 18,59 juta orang.

Adapun pekerja yang sempat mengeyam bangku pendidikan lebih tinggi setara Diploma I-III mencapai 3,35 juta orang; dan yang pernah mencicipi Diploma IV, S1, S2 hingga S3 mencapai 15,19 juta orang.

Baca Juga: Peran Pemda Kembangkan Pendidikan Vokasi Masih Minim

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu sebanyak 40,76 juta orang (28,18%).

Sedangakan, lapangan usaha Pengadaan Listrik, Gas,Uap/Air Panas, dan Udara Dingin paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu sebanyak 0,36 juta orang (0,25%).

Secara keseluruhan, penduduk usia kerja nasional pada Agustus 2024 sebanyak 215,37 juta orang. Jumlah ini naik sebanyak 1,37 juta orang (0,64%) dibandingkan keadaan Februari 2024. 

Penduduk usia kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2024 mencapai 152,11 juta orang, bertambah sekitar 2,73 juta orang (1,83%) dibanding Februari 2024.

Sementara bukan angkatan kerja sebanyak 63,26 juta orang, berkurang sekitar 1,36 juta orang (2,10%) dibanding Februari 2024