c

Selamat

Senin, 10 November 2025

EKONOMI

17 Januari 2025

20:39 WIB

APERSI Ngaku Susah Wujudkan Perumahan Subsidi Dekat Transportasi Umum

Pengembang mengaku sulit mewujudkan permintaan pemerintah untuk membuat perumahan subsidi dekat dengan transportasi umum. Harga hunian TOD setara dengan harga rumah komersial.

Penulis: Nuzulia Nur Rahma

Editor: Khairul Kahfi

<p>APERSI <em>Ngaku</em> Susah Wujudkan Perumahan Subsidi Dekat Transportasi Umum</p>
<p>APERSI <em>Ngaku</em> Susah Wujudkan Perumahan Subsidi Dekat Transportasi Umum</p>

Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah (kiri) mengaku permintaan pemerintah untuk pengembang dapat membuat perumahan subsidi dekat dengan transportasi umum sulit dilakukan, Jakarta, Jumat (17/1). ValidnewsID/Nuzulia NR

JAKARTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai, permintaan pemerintah untuk membuat perumahan subsidi dekat dengan transportasi umum sulit dilakukan. Buat awam, konsep hunian seperti ini dikenal sebagai Transit Oriented Development (TOD).

“Hunian Transit Oriented Development kalau untuk rumah subsidi enggak akan bisa. Gara-gara TOD yang sampai ke kampung kan enggak akan bisa,” kata Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1).

Junaidi mencontohkan, sejauh ini rumah subsidi yang tersedia dan dekat dengan transportasi umum terletak di Kabupaten Lebak, yaitu Stasiun Maja. Namun, harga hunian tersebut saat ini sudah dibanderol setara dengan harga rumah komersial.

“Mungkin belum ada ya, kecuali Maja karena kereta api (KRL) tadi. Itu pun Maja juga harganya juga udah komersil, enggak ada lagi rumah subsidi-nya,” ucapnya.

Baca Juga: BP Tapera Masih Temukan Rumah Subsidi KPR Tak Layak Huni

Dia menjelaskan, penyediaan rumah subsidi bakal sulit diwujudkan dengan konsep transit oriented development. Lantaran perumahan di wilayah yang terintegrasi dengan stasiun akan cenderung membutuhkan biaya yang lebih tinggi.

“Itu prinsipnya, kita ini kan konsentrasi pada rumah KPR, (untuk) masyarakat berpenghasilan rendah. Nah tentunya ini akan dikaitkan dengan biaya produksi dan harga tanah. Itu saja poinnya,” tekannya.

Meski begitu Junaidi mengatakan, pihaknya akan menerima dengan senang hati permintaan pembangunan hunian atau perumahan subsidi dimana pun lokasinya di Indonesia. Syaratnya, harus sesuai dengan perhitungan bisnis yang sesuai.

“Jadi di manapun kita akan bisa bangun, ketika itu masuk dalam perhitungan (bisnis) sebagai pengembang program rumah subsidi,” katanya.

Baca Juga: Menteri PKP Minta Pengembang Bangun Rumah Subsidi Dekat Transportasi Umum

Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap, para pengembang perumahan bersubsidi bisa membangun hunian, dengan memilih lokasi yang strategis dekat transportasi umum. 

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum,” kata Ara dalam kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Kamis (16/1).

Ara, panggilan akrabnya, menyampaikan, upaya pembangunan perumahan subsidi di dekat transportasi umum dapat membantu para penghuni beraktivitas dengan mudah, karena ditunjang hunian yang nyaman serta dekat dengan transportasi yang murah dan terjangkau.

“Ini agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar