Antisipasi Efisiensi Anggaran, Kampus Negeri Siapkan Opsi Belajar Daring

MAKASSAR - Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) menyiapkan opsi melakukan proses belajar secara daring, sebagai antisipasi dampak efisiensi anggaran. Ketua Majelis Senat Akademik (MSA) PTNBH Prof Dr Ir Ganjar Kurnia DEA di Makassar, Jumat (14/2) mengatakan, inti dari pertemuan MSA memang fokus mencari solusi terbaik terhadap perkembangan ke depan. Termasuk soal efisiensi anggaran.

"Efisiensi anggaran kemungkinan akan berdampak pada intensitas kehadiran dosen di kampus. Jadi, kembali lagi seperti saat covid-19," katanya usai pembukaan Pertemuan MSA PTNBH di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, seperti dilansir Antara. 

Dia menjelaskan, meskipun pada akhirnya menerapkan kuliah secara daring, bisa dipastikan PTNBH akan tetap fokus mempertahankan kualitas pembelajaran. Selain itu, kata dia, sejumlah kampus dengan jumlah mahasiswa yang besar tentunya sudah memiliki pengalaman menerapkan proses perkuliahan jarak jauh.

"Dengan konsep ini maka mungkin muncul aspek baru (sistem pembelajaran jarak jauh) yang bisa dikembangkan," tuturnya.

Sementara itu, Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa MSc mengatakan, pertemuan MSA PTNBH kali ini, mencari rumusan strategi yang tepat agar PTNBH tidak hanya berkembang secara mandiri, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional.

Forum ini, kata dia, juga akan membahas berbagai strategi kebijakan untuk memperkuat peran akademisi dan institusi perguruan tinggi dalam membangun SDM unggul. 

Selain itu, akan ada rekomendasi yang akan disampaikan kepada kementerian terkait untuk kemajuan pendidikan ke depan.

Jamaluddin Jompa pun mengajak sekaligus berharap Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) ikut membantu pengembangan kampus, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Menurutnya, tidak salah setiap anggota PTNBH untuk mengejar rangking internasional, namun sebaiknya jangan lupa bagaimana memberikan kontribusi mengangkat kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan merata.

"Hanya ada satu universitas yang berstatus PTNBH di Indonesia Timur yakni Unhas. Sebagai bagian NKRI, mari saling merangkul dan sudah saatnya kita melihat bagaimana membangun bangsa," ujarnya saat membuka Pertemuan Majelis Senat Akademik (MSA) PTNBH di Makassar.

Menurut dia, kualitas SDM di timur dan barat Indonesia juga masih timpang. Bahkan masih banyak sekali kampus-kampus di Indonesia Timur yang butuh penguatan-penguatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke depan.

Dia menegaskan, PTNBH se-Indonesia harus aktif berkontribusi dalam merumuskan solusi terhadap berbagai isu strategis, terutama di bidang pendidikan untuk dirumuskan menjadi rekomendasi bagi stakeholder. Termasuk pemerintah daerah (pemda) dan lembaga terkait.

“Perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam membangun SDM berkualitas, yang menjadi kunci utama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Uang Kuliah Tunggal
Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, efisiensi anggaran di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak boleh berdampak terhadap besaran uang kuliah tunggal (UKT). Menurut dia, efisiensi anggaran yang dilakukan oleh PTN hanya untuk anggaran sektor meeting, incentives, conventions, and exhibitions (MICE).

"Kriteria efisiensi kementerian/ lembaga (K/L) yang kita lakukan menyangkut kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lain," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, dia menekankan, efisiensi anggaran oleh PTN di sektor MICE itu tidak boleh berdampak terhadap nilai UKT pada Tahun Ajaran Baru 2025-2026 mendatang. 

"Langkah ini tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT, yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025- 2026 yaitu di bulan Juni dan Juli (2025)," ujar Sri Mulyani.

Dia menyampaikan pemerintah akan melakukan penelitian secara detail terkait anggaran operasional untuk PTN tersebut, agar tidak berdampak terhadap nilai UKT yang diberikan kepada mahasiswa. 

Dengan demikian, lanjutnya, PTN tetap dapat menyelenggarakan tugas perguruan tinggi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat PTN tersebut

"Pemerintah akan meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak, sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas PTN dan pelayanan masyarakat sesuai amanat PTN tersebut," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan adanya efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Melalui inpres itu, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga gubernur, bupati, dan wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor. Target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun itu terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.