Aliansi Ekonom Ajukan 7 Desakan Darurat Ekonomi ke Pemerintah

JAKARTA - Ratusan ekonom Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia mengajukan tujuh desakan darurat ekonomi kepada pemerintah. Desakan ini dilatarbelakangi makin jauhnya rentang kehidupan bernegara Indonesia dari visi negara, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertama, aliansi ekonom mendesak pemerintah untuk memperbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran, dengan menempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar serta proporsional. Desakan ini dapat dilakukan melalui pengurangan porsi belanja untuk program populis secara signifikan.

"Kemudian, mengembalikan porsi Transfer ke Daerah (TKD), penyesuaian kebijakan penanganan stunting, obesitas, dan kekurangan gizi mikro berdasarkan bukti, sehingga program MBG perlu direformasi, serta mengembalikan alokasi dana pendidikan sesuai amanat UUD 1945," ungkap aliansi dalam konferensi pers 'Tujuh Desakan Darurat Ekonomi' yang dipantau, Jakarta, Selasa (9/9).

Baca Juga: RI Banyak Masalah, Aliansi Ekonom Desak Darurat Ekonomi

Kedua, aliansi mendorong pemerintah untuk mengembalikan independensi, transparansi, dengan memastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara seperti Bank Indonesia, BPS, DPR, MA, MK, KPK, BPK, dan Kejaksaan. 

"Selain itu, kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seharusnya," ucap Aliansi Ekonom Indonesia.

Seorang peserta aksi mengibarkan bendera Merah Putih di tengah hujan deras saat demonstrasi berlangsung di Jakarta (30/08/2025). Validnews/Hasta Adhistra.Ketiga, pemerintah didesak untuk menghentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan.

Kondisi tersebut dapat membuat pasar tidak kompetitif dan berpotensi menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta model sosial masyarakat.

Keempat, pemerintah perlu menderegulasi kebijakan perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

Kelima, pemerintah patut memprioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Beberkan Strategi Pimpin Kementerian Keuangan

Keenam, pemerintah patut mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan. Sekaligus memberantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensial fiskal, seperti MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, serta Danantara.

Sejumlah buruh melakukan aksi di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Dalam aksinya mereka menyampaikan tuntutan tentang penghapusan sistem outsourcing, menolak kebijakan upah murah, dan menuntut kenaikan upah minimum di tahun 2026. Validnews/Hasta Adhistra.Ketujuh, pemerintah mesti meningkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara, serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

Secretary General of The International Economic Association (IEA) Lili Yan Ing menegaskan, seluruh ekonom yang tergabung dalam aliansi akan memastikan ketujuh desakan ekonomi harus ditindaklanjuti pemerintah. 

"Kami tekankan bahwa ini sifatnya urgency. Ini bukan hanya wacana diskusi, kemudian kembali ditaruh di perpusatakaan mereka. Kami betul-betul akan memonitor apa yang pemerintah akan lakukan karena apa yang sudah terjadi saat ini harusnya pemerintah sudah cukup lebih peka," tegas Lili.