Akhir Oktober 2021, Defisit APBN Mencapai Rp548,9 Triliun | Validnews.id

Selamat

Rabu, 01 Desember 2021

25 November 2021|20:00 WIB

Akhir Oktober 2021, Defisit APBN Mencapai Rp548,9 Triliun

Pendapatan negara terus ditingkatkan hingga akhir tahun, belanja pun terus digenjot.

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Dian Hapsari

Akhir Oktober 2021, Defisit APBN Mencapai Rp548,9 TriliunMenteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir bulan Oktober 2021 mencapai Rp548,9 triliun atau mencapai 3,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit anggaran kali ini lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp764,8 triliun atau yang mencapai 4,67% dari PDB.

“Secara keseluruhan, APBN kita masih mengalami defisit, namun kalau kita lihat defisitnya dibanding tahun lalu jauh lebih baik,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (25/11).

Bendahara Negara menuturkan, pendapatan negara mencapai Rp1.510,0 triliun, tumbuh 18,2% secara tahunan (year on year/yoy) atau mencapai 86,6% dari target APBN.

Jika dirinci, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.159,4 triliun, tumbuh 17,0% yoy atau mencapai 80,3% dari target. Penerimaan pajak mencapai Rp953,6 triliun, naik 15,3% yoy atau mencapai 77,6%. Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp205,8 triliun, tumbuh 25,5% yoy, atau mencapai 95,7% dari target.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp349,2 triliun, tumbuh 25,2% yoy atau mencapai 117,1% dari target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain belanja negara, mencapai Rp2.058,9 triliun, tumbuh 0,8% yoy atau mencapai 74,9% dari target APBN. 

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.416,2 triliun, tumbuh 5,45% yoy atau 72,5% dari target. Belanja kementerian/lembaga mencapai Rp833,1 triliun, tumbuh 14,8% atau mencapai 80,7% dari target. Sedangkan belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp583,1 triliun, terkontraksi -5,7% yoy, atau mencapai 63,2% dari target.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp642,6 triliun, terkontraksi -7,9% yoy, atau mencapai 80,8%dari target. Jika dirinci, transfer ke daerah mencapai Rp585,3 triliun, terkontraksi -8,2% yoy, atau mencapai 80,9% dari target. Sedangkan dana desar mencapai Rp57,3 triliun, terkontraksi -5,2% yoy atau mencapai 79,6% dari target.

Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatawarta mengatakan pencapaian belanja tahun ini akan mencapai 95% ditopang belanja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akhir tahun nanti.

Selain itu, inisiatif penanganan kemiskinan ekstrem juga disebut meningkatkan belanja pemerintah pusat dan daerah.

“Kami prediksi ada di atas 95% realisasi dan klaim perawatan covid yang kita belum lakukan di November. Vaksinasi dan percepatan penanganan kesehatan di daerah dan subsidi belum kita bayarkan sebagian besar. dan belanja infrastruktur sudah dilaksanakan tapi belum dibayarkan. Belanja bansos untuk tangani kemiskinan ekstrem ini akan jadi pengeluaran besar di akhir tahun,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto bilang, pihaknya telah menerbitkan pedoman yang berkaitan dengan langkah-langkah akhir tahun untuk memastikan kinerja belanja APBN dapat ditingkatkan ke tahap yang optimal.

“Kami pastikan akan kita bantu percepat itu. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan pembayaran kegiatan yang sudah selesai,” ujarnya.

Keseimbangan primer posisi akhir bulan Oktober 2021 adalah sebesar defisit Rp266,9 triliun. Dibandingkan tahun lalu, keseimbangan primer pada periode yang sama  meledak di Rp513,2 triliun.

“Jadi ini penurunan yang hampir mencapai 50% sendiri atau 48% secara persisnya. Suatu penurunan keseimbangan primer yang luar bisa sangat cepat dalam kurun waktu 12 bulan,” jelas Sri Mulyani. Ia menambahkan, pembiayaan anggaran mencapai Rp608,3 triliun, terkontraksi 34,3% yoy, atau mencapai 60,4% dari target yang ditetapkan. 

Kinerja Pajak Terus Membaik

Sri Mulyani menuturkan, dari sisi penerimaan terjadi perubahan yang cukup dinamis, merefleksikan pemulihan ekonomi dunia usaha yang sekarang mampu untuk membayar pajak kembali karena kondisi bisnis sudah mulai pulih.

“Untuk pajak penghasilan (PPh) Migas kita mencapai pertumbuhan 55,7% ini karena harga minyak dan gas yang melonjak,” ujarnya.

Sementara itu, PPh non-migas terjadi pertumbuhan 8,9% dikarenakan aktivitas ekonomi sudah mulai pulih di berbagai sektor.

Bahkan, pajak pertambahan nilai (PPN) tumbuh cukup kuat 20,4% menunjukkan aktivitas produksi dan kegiatan-kegiatan  impor yang memberikan dukungan atau sumbangan.

Kemudian, pajak bumi dan bangunan (PBB) tumbuh 1,2% dan pajak lainnya tumbuh 91,5% dikarenakan adanya pelaksanaan Undang-Undang Meterai.

“Secara total penerimaan pajak mencapai Rp953,6 triliun atau 77,6% dari target tahun ini. Ini terjadi pertumbuhan 15,3%, tahun lalu kita mengalami kontraksi,” ujar Sri Mulyani.

Menurut jenis pajaknya, PPh 21 untuk bulan Januari-Oktober 2021 sudah positif tumbuh 2,7% dibandingkan tahun lalu yang kontraksinya mencapai -4,6%.

Sementara, untuk PPh 22 Impor, terjadi pemulihan yang sangat cepat, tumbuh 21,6% atau kontribusinya 3,14% dari total penerimaan pajak. Tahun lalu, pajak jeni ini terkontraksi lebih dari -45%.

“Dan kalau kita lihat dari sisi kuartalan memang kuartal atau bulan okt ini terjadi lonjakan aktivitas. Dan ini menunjukkan tadi kuartal IV kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita akan mengalami rebound lagi,” ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, ia menuturkan, untuk pajak orang pribadi masih terjadi pertumbuhan positif 2,8%, namun telah terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada bulan Oktober 2021.

Selanjutnya, PPh Badan tumbuh 13,4% dan pajak jenis ini merupakan kontributor yang cukup tinggi terhadap penerimaan pajak Indonesia, yaitu 14,88%.

“Ini adalah suatu pemulihan dibandingkan tahun lalu pajak korporasi mengalami kontraksi hingga 35%,” imbuh Sri Mulyani. Pajak korporasi untuk bulan Oktober 2021 saja, tumbuh signifikan 160%.

Kemudian, untuk PPN Dalam Negeri yang tumbuh 13,3%. Sri Mulyani menuturkan, PPN merupakan jenis pajak yang terbesar kontribusinya terhadap penerimaan perpajakan sehingga pertumbuhan 13,3% itu adalah sangat signifikan. Padahal, tahun lalu PPN terkontraksi -11,1%.

Untuk PPN Impor, juga terjadi lonjakan hingga 32,3%. Sri Mulyani bilang, ini adalah pembalikan yang sangat kuat dibandingkan tahun lalu yang mengalami kontraksi -18,6%

“Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri kontributor utama dari penerimaan pajak kita yaitu PPN Dalam Negeri, kemudian PPN Impor, PPh Badan, dan PPh 21 semuanya mengalami pemulihan dan ini adalah sesuatu yang cukup menggembirakan untuk kita lihat sampai dengan akhir tahun ini,” ucapnya.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan pihaknya akan terus berusaha memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan APBN.

Ia bilang, pihaknya akan mendorong pembayaran masa, dan penerimaan lainnya dari beberapa sektor seperti sektor perdagangan dan sektor pertambangan. “Ini pendorong penerimaan sampai akhir tahun 2021,” ujarnya.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA

TERPOPULER