Selamat

Senin, 26 Juli 2021

WIRAUSAHA

28 April 2021|20:51 WIB

Airlangga: UMKM Digital Kunci Pemulihan Ekonomi

Diharapkan pada 2030 mendatang, jumlah UMKM yang go digital mencapai 30 juta

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Fin Harini

ImagePerajin gitar memfoto produknya untuk dipasarkan secara online. Antarafoto/Dok.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM digital dinilai menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional. 

Pasalnya, pandemi covid-19 telah mengubah perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis para pelaku usaha. Terjadi shifting pola konsumsi barang dan jasa dari luring ke daring, ditandai dengan peningkatan trafik sekitar 15–20%.

Dari sisi pelaku usaha, sebanyak 37% konsumen baru memanfaatkan ekonomi digital pascapandemi. Selain itu, 45% pelaku usaha juga aktif melakukan penjualan melalui e-commerce selama pandemi.

"Pemerintah berkomitmen mendorong digitalisasi UMKM tradisional/luring dan memberikan kemudahan bagi UMKM yang sudah terdigitalisasi,” katanya dalam Percepatan Digital Ekonomi dan Keuangan Indonesia di Masa Pandemi, Jakarta, Rabu (28/4).

Dalam rangka pengembangan ekonomi digital, pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Ekonomi Digital. Strategi ini akan memanfaatkan empat pilar pondasi untuk mewujudkan ekonomi digital terdepan yang mendorong inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Pemerintah memberi dukungan dalam pembangunan infrastruktur digital supaya tercipta iklim inovasi yang baik. UU Cipta Kerja akan mengakomodasi upaya pengembangan ekonomi digital," kata Airlangga.

Adapun pengembangan ekonomi digital dilakukan antara lain melalui pengaturan tentang perluasan pembangunan infrastruktur broadband; tarif batas atas dan/atau bawah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat; serta kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru.

Di sisi lain, pemerintah senantiasa mendorong para pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Hingga akhir 2020 tercatat sebanyak 11,7 juta UMKM on boarding ke bisnis daring.

"Diharapkan pada 2030 mendatang, jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta. Kemudian, pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN Online Sale Day (AOSD) di tahun lalu," kata Airlangga.

Secara umum, produk domestik bruto atau PDB ekonomi digital pada 2020 mencapai US$44 miliar atau tumbuh 11% dari 2019. Bahkan Mckinsey Global Institute atau MGI memprediksi ekonomi digital akan mampu menyumbang sebesar US$130–150 miliar bagi pertumbuhan PDB Indonesia di 2025. Selanjutnya, dalam jangka panjang, besaran kontribusinya akan dapat mencapai 3,0%.

Menyoal digitalisasi layanan keuangan, financial technology atau fintech di Indonesia juga dinilai makin dikembangkan guna mencapai inklusivitas keuangan yang semakin baik. Terutama dalam merangkul 46,6 juta UMKM dan 132 juta orang yang saat ini masih unbanked dan belum memiliki akses kepada kredit/pembiayaan.

Hingga Februari 2021, terdapat 148 perusahaan fintech peer to peer lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan alias OJK dan 45 di antaranya telah memiliki izin dengan jumlah aset mencapai Rp4,05 triliun. Akumulasi jumlah penyaluran pinjaman yang telah disalurkan fintech per Februari 2021 mencapai Rp169,5 triliun atau meningkat sebesar 6,23% (year to date/ytd).

Pertumbuhan jumlah rekening yang dimiliki oleh lender dan borrower juga menunjukkan perkembangan yang baik. Sampai Februari 2021, jumlah rekening lender telah meningkat 2,65% (ytd) menjadi 594 ribu rekening, dan jumlah rekening borrower meningkat 5,2% (ytd) menjadi 49,2 juta rekening.

Baca Juga:

Pemerintah Daerah Go Digital

Digitalisasi juga diterapkan di sektor pemerintah daerah melalui kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Langkah ini dibarengi penerapan prinsip transparansi, akuntabel, tata kelola yang baik, dan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah.

"Guna mengakselerasi kebijakan ini, Presiden Joko Widodo telah membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 3 Tahun 2021. Di sini, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting," ujar Airlangga.

Hingga 26 April 2021, sudah terbentuk 42% Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD dari 542 Pemda yang terdiri dari 24 TP2DD Provinsi, 155 TP2DD Kabupaten, dan 50 TP2DD Kota.

Keberadaan Satgas P2DD dan TP2DD itu diharapkan dapat mendukung pengembangan ekosistem digital di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, akselerasi penerapan kebijakan ETPD akan mendorong optimalisasi keuangan digital.

"Pemerintah akan terus mendukung pengembangan ekonomi digital di nusantara. Kolaborasi serta sinergi dari seluruh stakeholders sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan atau regulasi terkait ekonomi digital yang dinamis, adaptif, dan visioner," ucap Airlangga. 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA