Selamat

Kamis, 05 Agustus 2021

16 Juni 2021|20:14 WIB

Airlangga: Reformasi Struktural Kunci Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Indonesia menyatakan berkomitmen mendukung empat pilar Reformasi Struktural 5 tahun ke depan.

Penulis: Rheza Alfian,

Editor: Fin Harini

ImageMenko Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tekad pemerintah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan inklusif berkelanjutan serta menggunakan krisis sebagai momentum untuk melakukan reformasi struktural secara komprehensif.

"Pandemi covid-19 merupakan momentum untuk melakukan reformasi struktural yang menyeluruh bagi perekonomian Indonesia yang diwujudkan melalui roadmap pembangunan ekonomi yang lebih hijau, lebih cerdas, lebih produktif, dan berkeadilan," ucapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (16/4).

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) atau Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3 yang digelar secara virtual pada Rabu (16/6) di Jakarta.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Hon. David Clark, Minister of Commerce and Consumer Affairs New Zealand dan dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara anggota APEC.

Airlangga menyebutkan, forum bertujuan untuk melakukan review Agenda Reformasi Struktural APEC tahun 2015-2020 dan mendukung Agenda 5 tahun ke depan.

Dalam pertemuan ini, Airlangga beserta para Menteri APEC lainnya telah menyepakati untuk bekerja sama dalam Agenda Reformasi Struktural baru yang mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi. Juga, mendorong reformasi yang berfokus pada pertumbuhan inklusif, kuat, berkelanjutan, dan ramah inovasi.

Ia menuturkan, agenda reformasi Struktural APEC meliputi upaya-upaya peningkatan efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, peningkatan kepastian hukum, peningkatan kualitas regulasi, dan hal-hal terkait lainnya yang diidentifikasi sebagai hambatan-hambatan struktural yang selama ini menjadi salah satu faktor utama high-cost economy. Serta, berimplikasi pada rendahnya daya saing satu ekonomi dalam perdagangan dan investasi.

Pemerintah Indonesia menyatakan berkomitmen mendukung empat pilar Reformasi Struktural 5 tahun ke depan (2021–2025) yaitu pertama creating an enabling environment for open, transparent, and competitive markets; kedua, boosting business recovery and resilience against future shocks.

Kemudian, ketiga, ensuring that all groups in society have equal access to opportunities for more inclusive, sustainable growth, and greater wellbeing; dan keempat harnessing innovation, new technology, and skills development to boost productivity and digitalization.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pertumbuhan berkelanjutan merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19 dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan dapat dicapai melalui program-program green economy.

Indonesia, sambungnya, memprioritaskan pembangunan ekonomi ramah lingkungan seperti hydropower, panel surya, geothermal dan biodiesel 30% (B30).

Ia melanjutkan, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas sebesar 30% pada tahun 2030 dengan memprioritaskan pembangunan rendah karbon sebagai intisari rencana pembangunan nasional.

"Pemerintah menerapkan prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan dengan berkomitmen mengurangi sampah rumah tangga sebesar 30% dan sampah plastik di laut sebesar 70% pada tahun 2025," ujar  Airlangga.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA