AHY: Ada yang Ingin Pemerintah Tidak Sukses Tertibkan ODOL

JAKARTA - Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga ada sejumlah pihak yang tidak mau penertiban kendaraan Over Dimension, Over Loading (ODOL) berjalan sukses.

Dia menyampaikan, sejumlah pihak cukup khawatir penghapusan kendaraan ODOL dapat berdampak buruk pada kelangsungan ekonomi-bisnis. Namun, berdasarkan hitungan pemerintah, kebijakan ini tak seluruhnya berdampak negatif bagi ekonomi.

"Jadi mungkin ini (kekhawatiran ekonomi dari penerbitan kendaraan) hanya alasan agar kita tidak sukses menertibkan ODOL yang sudah belasan tahun terjadi,” jelasnya dalam Rakor evaluasi progres dan capaian isu strategis bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan 2025, Jakarta, Rabu (13/8).

Baca Juga: AHY Prioritaskan Pengawasan Dan Upah Sopir Truk Untuk Berantas ODOL

Dia menyampaikan, kendaraan ODOL telah memakan korban pengemudi maupun masyarakat akibat kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, keberadaan ODOL juga berdampak pada pembengkakan anggaran perbaikan jalanan yang rusak akibat kendaraan kelebihan muatan.

“(Soal) kebijakan penertiban ODOL, kendaraan-kendaraan Over Dimension, Over Loading (ODOL), kami sudah terus melakukan tahapan-tahapan, termasuk sosialisasi dan mengukur, menghitung secara lebih detail dampak yang ditimbulkan jika kita membiarkan ODOL,” kata Agus.

Pengembangan Kereta Cepat dan Pembukaan Bandara Internasional Lama
Selanjutnya, Agus mengatakan, presiden telah menugaskan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk mengawal upaya peningkatan konektivitas lewat pengembangan kereta cepat. Pemerintah berharap, kereta cepat tak hanya ada di Jakarta-Bandung, namun bisa bersambung hingga Surabaya, Jawa Timur.

Dia juga meyakini, pengembangan kereta cepat menjadi salah satu game changer mobilitas di Indonesia, baik masyarakat maupun barang, secara lebih cepat. Nantinya, pengembangan juga diarahkan untuk bisa mengakomodasi penyediaan hub baru.

“Intinya bagaimana ini bisa mempercepat mobilitas masyarakat kita di Pulau Jawa,” ujarnya.

Selain itu, Agus menyampaikan, presiden menugaskan pemangku kepentingan untuk bisa menghidupkan kembali bandara internasional di lokasi-lokasi tertentu. Presiden meyakini, startegi ini bisa melancarkan arus pariwisata yang lebih baik di Indonesia.

“tapi harus kita uji... (dan) harus ukur apakah benar nanti signifikan setelah dibuka sebuah bandara dengan arus pariwisata atau ada faktor lain selain Bandara Internasional untuk penguatan sektor pariwisata,” imbuhnya.