Selamat

Senin, 25 Oktober 2021

14 Oktober 2021|08:00 WIB

Ada Usulan Kredit Macet Di Bawah Rp10 Juta Diputihkan

Angsuran yang tertunggak oleh UMKM, membuat mereka ke depan sulit kembali mendapatkan pinjaman karena masuk ke dalam daftar SLIK OJK  

Oleh: Faisal Rachman

ImageKetua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel berdialog dengan warga di Desa Yosonegoro, Gorontalo, Rabu (13/10). Antara/Adiwinata Solihin

GORONTALO – Pandemi berkepanjangan membuat banyak usaha kesulitan, tak terkecuali usaha kecil dan menengah. Melihat fakta ini, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengusulkan kredit macet usaha mikro di bawah Rp 10 juta agar diputihkan saja.
 
"Setiap bertemu rakyat, itu yang dikeluhkan. Akibat pandemi covid-19 ini banyak usaha yang tutup, sehingga tak bisa bayar pinjaman," kata Gobel ketika berdialog dengan petani di Kabupaten Gorontalo, seperti dilansir Antara, Rabu (13/10).
 
 Usul itupun ia kemukakan langsung kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Gobel dan Wimboh sendiri memang tengah menghadiri kegiatan kelompok tani dan koperasi petani yang mendapat bantuan dari perbankan.
 
 Gobel mengatakan, hal ini juga kerap menjadi pembicaraan sejumlah anggota DPR. Karena itu ia berharap hal itu menjadi perhatian OJK dan pemerintah.
 
 Akibat kredit macet itu, katanya, para petani dan pelaku usaha mikro dan kecil lainnya juga mengalami kesulitan untuk mendapat fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah itu. Pasalnya, mereka mau tak mau karena masuk ke dalam daftar Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
 
Asal tahu saja, istilah SLIK ini merupakan pengganti istilah BI Checking alias pencatatan informasi dalam Sistem Informasi Debitur (SID) yang berisikan riwayat kelancaran atau non performing credit payment (kolektibilitas) seorang debitur. SLIK menggantikan BI Checking karena pengawasan perbankan kini berada di OJK, bukan lagi di Bank Indonesia (BI).
 
 Karena masuk dalam daftar SLIK inilah, para pelaku UMKM tak bisa lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan. "Dalam kondisi begitu, mereka lari ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang bunganya sangat mencekik. Mereka jadi makin miskin," tuturnya.
 
 Padahal, kata Mantan Menteri Perdagangan tersebut, Presiden Jokowi sangat peduli untuk memberantas kemiskinan dan memperkuat UMKM. 

“Kita harus ada solusi nyata untuk menghapus kemiskinan. Kita juga harus memiliki visi yang sama bahwa UMKM harus kuat. Karena UMKM itu menyerap tenaga kerja yang besar dan juga fondasi ekonomi nasional," cetusnya.



Selain berharap perbankan mau mengkaji usulannya tersebut, Gobel juga mengingatkan agar perbankan melakukan pembinaan kepada UMKM. Hal ini penting menurutnya, agar UMKM bisa berjalan sehat dengan kualitas produk yang terjaga.

"Jadi jangan hanya memberikan kredit, tapi juga membina skill mereka juga," serunya.

Gobel pun mengingatkan, UMKM sendiri tak sebatas pedagang dan industri rumah tangga, tapi juga termasuk mereka yang berkutat di sektor pertanian dan perikanan. Menurutnya, petani adalah aset nasional yang menyangga ketahanan pangan nasional.

"Mereka adalah petani pejuang. Pejuang pangan. Mereka adalah local investor," katanya.

Menanggapi hal itu, Wimboh bilang, isu seperti ini memang sudah selayaknya jadi perhatian semua pihak.

"Kalau buat bank swasta prosesnya sederhana, tapi bagi bank negara menjadi rumit karena sudah isu legal. Karena terikat pada undang-undang keuangan negara. Karena hal ini menjadi kerugian negara. Jadi aturannya dihapus dulu dari undang-undang," cetusnya.

Namun, ia menilai, sebetulnya UMKM tetap bisa mendapat top up kredit jika usaha yang dijalankannya, terkena dampak pandemi covid-19 atau bencana. Menurutnya, untuk kredit usaha rakyat (KUR) pemerintah juga telah memberikan subsidi bunga pinjaman sebesar 6%. Selain itu juga ada subsidi bunga pinjaman sebesar 3% untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Subsidi Bunga
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memastikan, sejauh ini pemerintah terus memaksimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Langkah ini diharapkan dapat mendorong UMKM untuk naik kelas dan go digital, serta berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.

"Pemerintah terus menggenjot penyaluran KUR untuk meningkatkan produktivitas UMKM sehingga memperkuat perekonomian kerakyatan. Penyaluran KUR secara efektif menjadi kunci untuk terus mendukung UMKM Indonesia menjalankan kegiatan usaha dan meningkatkan digitalisasi agar mereka bisa naik kelas," ujarnya.

Per 13 September 2021, penyaluran KUR tercatat telah mencapai Rp179,54 triliun atau mencapai 63% dari target 2021 sebesar Rp285 triliun. Adapun jumlah debitur penerima KUR telah mencapai 4,77 juta debitur.

Lebih lanjut, Jhonny menerangkan, realisasi penyaluran KUR yang cukup tinggi menandakan bahwa ekonomi UMKM sudah mulai bergerak. Apalagi, katanya, jika melihat tingkat non-performing loan (NPL) yang berada di bawah 1% (atau tepatnya 0,99%). 

“Artinya, kemampuan bayar debitur sangat baik sejalan dengan kegiatan usahanya," ungkap dia.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, sambungnya, penyaluran KUR kini ditingkatkan dengan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% hingga akhir 2021. Kebijakan ini diikuti dengan penundaan angsuran pokok KUR, relaksasi perpanjangan waktu jatuh tempo, dan penambahan limit plafon bagi penerima KUR terdampak pandemi covid-19.

Jhonny menyampaikan, langkah ini diambil untuk memberikan kemudahan dan lompatan besar bagi UMKM untuk memperkuat permodalan mereka.

“Berbagai relaksasi juga diberikan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk tetap menjaga usahanya di tengah pandemi," ucapnya.

Ke depan, tutur Menkominfo, pemerintah memastikan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dari hulu hingga hilir, untuk meningkatkan efektivitas penyaluran KUR. Kemudian, diikuti dengan pembinaan secara berkelanjutan guna meningkatkan kapabilitas digital UMKM.

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA