Teriakan Pekerja: Lanjutkan Program BSU di Tahun Ini

JAKARTA – Program bantuan subsidi upah alias BSU yang diberikan pemerintah pada 2020 lalu dianggap telah membantu dan memberikan ‘napas’ lebih bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta.

Namun, pemerintah malah menyetop program BSU untuk tahun ini. Alasannya, penerima tidak melakukan konsumsi yang terlihat dari kenaikan dana pihak ketiga atau DPK di perbankan.

Beberapa pekerja menyatakan kecewa dan meminta pemerintah mengkaji ulang keputusan ini.

Seperti halnya Aris Haryanto. Ia langsung berpikir bagaimana ia mencari penghasilan tambahan atau caranya menghemat pengeluaran saat tahu program BSU disetop.  

“Agak kecewa juga, namanya lagi pandemi begini apa-apa susah,” ujar ia saat bercerita kepada Validnews di Jakarta, Kamis (4/2).

Sebab, sebagai karyawan swasta di Jakarta Pusat yang penghasilannya di bawah Rp5 juta, uang Rp1,2 juta per dua bulan yang diberikan pemerintah dirasa sudah membantu kehidupannya di rumah. 

Pria berumur 27 tahun itu pun mengungkapkan, dari uang tersebut ia gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, sebab orang tuanya di rumah sudah tidak bekerja. Sebagian lagi, bantuan langsung tunai dari pemerintah itu pun digunakannya untuk membayar biaya kuliah.

Meski penghasilannya tidak terpotong, ia berharap, agar program itu dilanjutkan. “Mudahan-mudahan ada lagi dah BSU dari pemerintah,” katanya.

Nada yang sama diucapkan Subhan Irfansyah, seorang mantan karyawan swasta yang baru saja menjadi pengangguran. Saat masih menjadi pekerja, meski gaji tidak terpotong, program BSU dirasa sangat membantu.

“BSU kemarin, yang jelas ngebantu banget,” katanya saat berbincang kepada Validnews di Jakarta, Kamis (4/2).

Ia mengaku tidak mengendapkan bantuan yang diberikan pemerintah. Berbagai kebutuhan sehari-hari untuk rumah beli dari dana itu. Belanja pun ia prioritaskan di warung-warung terdekat agar ekonomi kelas bawah tetap berputar.

“Karena dapatnya dua bulan sekali, gua pakainya Rp600 ribu per bulan,” ujar pria 27 tahun itu.

Begitupun Rama, seorang karyawan swasta. Ia bilang program BSU memberikan ‘napas panjang’ di tengah pengurangan gaji oleh kantornya. 

“Ngebantu banget, gua pribadi yang gajinya berkurang karena pandemi ngerasa BSU kemarin bisa ngasih ruang buat 'napas',” katanya kepada Validnews di Jakarta, Kamis (4/2).

Ia juga mengaku langsung membelanjakan uang yang diberikan pemerintah dan tidak memarkirkan uangnya di bank.

“Belanjain, gaji yang kepotong sebagian saya tabung. Ada pengganti. Kan pemerintah yang nyuruh duitnya dibelanjain. Kalo BSU disetop, saya belanja pakai gaji saya yang kepotong dong. Berkurang. Gimana yang lain?” tuturnya.

Kaji Ulang
Rama pun mengatakan sebaiknya pemerintah mengkaji lagi penyetopan program BSU. Sebab, masih banyak pekerja yang di-PHK ataupun dirumahkan tanpa upah. 

“Bisa dibayangin kan gimana ngebantunya BSU itu? Walaupun memang sebenarnya BSU gak bisa mengkompensasi gaji si pekerja,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pemerintah tidak bijak jika menyetop program BSU selama pekerja maupun dunia usaha belum balik ke kondisi normal saat pandemi masih berlangsung.

Rama bilang, setidaknya pemerintah dapat menunggu hingga proses vaksinasi covid-19 selesai. “Selama ini kan pemerintah bilang vaksinasi jadi game changer, ya kenapa enggak tunggu sampai target vaksinasi tuntas baru BSU disetop?,” tanyanya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, mestinya pemerintah melihat pekerja bukan hanya sekadar buruh, namun pelaku ekonomi yang paling kencang memutar roda perekonomian.

“Coba pemerintah kaji lagi supaya BSU ini gak disetop, minimal sampai bisa dijamin aktivitas/usaha/pekerja udah balik ke level normalnya. Kalo begini caranya, bukan covid yang ngebunuh manusia,” katanya.

Meski dirinya sudah tidak bekerja lagi, Subhan menambahkan. sebaiknya pemerintah kembali menganggarkan dana bantuan untuk pekerja. Alasannya, karena ekonomi masyarakat juga belum kelihatan membaik.

Hal itu, kata ia, dapat dilihat dari banyaknya usaha yang tutup dan daya beli masyarakat yang masih rendah.

“Kan daya beli masyarakat di bawah kan harus dijaga, agar ekonomi tetap gerak. Soalnya belum ada tanda tanda kondisi membaik, jumlah kasus covid juga makin keliatan gak terkendali,” ujarnya.

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet bilang, penyetopan program BSU dapat menghambat proses pemulihan ekonomi yang sedang digaungkan pemerintah.

“Sebuah langkah yang kurang bijak, apalagi kembali kepada konteks proses pemulihan ekonomi yang tengah diupayakan pemerintah saat ini,” kata dia kepada Validnews di Jakarta.

Yusuf menjelaskan, saat ini Indonesia sedang dalam periode pemulihan ekonomi. Proses ini dinilai akan berjalan lebih lambat mengingat kasus positif covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

Ia pun melihat ruang APBN 2021 masih memadai untuk mengalokasikan anggaran untuk program BSU. Tahun lalu beban APBN dari program ini hanya di kisaran Rp37 triliun, relatif rendah dibandingkan bantuan lainnya yang dialokasikan pemerintah.

“Jadi seharusnya ini bukanlah beban yang kemudian begitu berat untuk ditanggung APBN,” sambungnya.

Di sisi lain, stimulus fiskal dirasa merupakan komponen penting dari sebuah kebijakan pemerintah dalam melawan dampak negatif dari pandemi ini.

“Jangan dilupakan juga bahwa terlalu dini dalam mencabut stimulus juga bisa berkonsekuensi terhadap proses pemulihan ekonomi,” katanya. (Rheza Alfian)