Takut Hambat Produksi, Keselamatan Kerja Tambang Jadi Perhatian

JAKARTA – Keselamatan kerja sektor pertambangan menjadi perhatian industri migas tahun ini. Pasalnya sampai pertengahan tahun, tercatat ada 18 kejadian pekerja yang meninggal karena sakit (illness fatality). Fatality tersebut memang bukan kecelakaan tambang tapi dampaknya dikhawatirkan dapat menghambat kinerja produksi di lapangan.

“Angka tersebut relatif cukup besar selama berdirinya SKK Migas. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki agar kejadian tidak terjadi kembali,” tambah Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (26/6).

Tantangan industri hulu migas kata dia, bukan hanya dari segi teknis dan operasional. Hal-hal nonteknis dan fluktuasi harga migas juga menuntut industri ini untuk bekerja lebih optimal dan efisien. Sebab menurutnya, setiap kejadian dapat berdampak pada pencapaian produksi. Jadi, aspek kesehatan dan keselamatan para pekerja harus dijaga. Begitu pula kelestarian lingkungan hidup di lokasi tambang.

Menurut data Kementerian ESDM, total kecelakaan operasi kegiatan hulu migas tahun 2018 meningkat 73,26% dari tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi pada golongan kecelakaan ringan yang berjumlah 124 yang naik lebih dari dua kali lipat jumlah sebelumnya. Sementara kecelakaan dengan tingkatan sedang, berat, hingga fatal masing-masing turun jumlahnya. 

Hanya saja pada tahun 2018 lalu, incident rate (IR) industri hulu migas sebesar 0,67 atau mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,71. Pengukuran IR sendiri dilakukan dengan menghitung jumlah korban kecelakaan tambang dari karyawan KKKS dan mitra kerja (fatal, berat, sedang dan ringan) dikalikan dengan 1.000.000 dibandingkan dengan total jam kerja karyawan KKKS dan mitra kerja selama satu tahun.

Menyikapi kekhawatiran tersebut,  Kegiatan Forum Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Migas Tahun 2019 diselenggarakan dalam bentuk konferensi, focus group discussion (FGD), dan pameran. Konferensi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, PT. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Shipping, AirNav Indonesia, serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terkait.

Forum ini adalah pertama kalinya diselenggarakan SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggabungkan tiga forum yang pada tahun-tahun sebelumnya diselenggarkan secara terpisah. Ketiga forum tersebut adalah Forum Perkapalan dan Transportasi, Forum Kebandaran dan Sarana Penunjang, serta Forum Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL).

Forum Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Migas Tahun 2019 bertujuan bukan hanya untuk menjalin komunikasi antara SKK Migas, KKKS, dan para pemangku kepentingan tetapi juga untuk meningkatkan koordinasi lintas sektoral demi kegiatan operasi lifting terlaksana dengan lancar dan selamat.

“Dengan penyelenggaraan forum ini, diharapkan kendala di lapangan seperti penilaian teknis kapal tanker lifting (vetting), kesiapan dan kesesuaian kapal tunda, tanggung jawab risiko dan pengalihan aset, keselamatan operasi lifting, dll dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan lebih cepat dan efisien,” ujar Fatar.

Forum Divisi Penunjang Operasi dan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2019 hari ini dibuka oleh Deputi Operasi SKK Migas. Surabaya dipilih menjadi lokasi pelaksanaan forum dengan tema “Kesiapan Fasilitas Penunjang Operasi dan Keselamatan Migas dalam Menyukseskan Kegiatan Lifting Tahun 2019” ini.  

Jawa Timur  dipilih karena saat ini provinsi ini provinsi yang menyumbang lifting minyak bumi terbesar di Indonesia. Apalagi dengan adanya Proyek Pengembangan Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

 Pada konferensi di hari pertama kegiatan dilengkapi dengan pemberian penghargaan “HSE Award” kepada para KKKS yang berhasil menjaga kinerja K3LL pada kegiatan operasinya di tahun 2018. Terdapat tiga kategori penghargaan yaitu Kategori Kinerja Keselamatan Kerja, Kategori Kinerja Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan, serta Kategori Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan.

 Selain pemberian penghargaan, momentum ini dimanfaatkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Tuban Marine Terminal oleh SKK Migas, PT Pertamina EP Aset 4, dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Brondong.

Hingga saat ini telah terdapat 37 PKS Antara SKK Migas-KKKS dengan Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan di seluruh Indonesia. Penandatanganan PKS tersebut merupakan salah satu bukti sinergi industri hulu migas dengan instansi pemerintah di daerah demi mengamankan lifting minyak bumi untuk sebesar-besarnya penerimaan negara. (Bernadette Aderi)