TKDD 2021 Dorong Pemerintah Daerah Pulihkan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan

JAKARTA – Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 2021 akan difokuskan untuk peningkatan quality control anggaran TKDD dan mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. “Jadi arah kebijakan TKDD kita adalah pemulihan ekonomi sesuai dengan prioritas nasional,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komite IV dan Tim Anggaran Komite DPD, Jakarta, Rabu (9/9).

Sri Mulyani menjelaskan langkah tersebut akan dilakukan melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi. Kemudian, juga ada dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.

Arah kebijakan TKDD yang lainnya ialah menyinergikan TKDD dan belanja k/l dalam pembangunan human capital yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan. Lalu, belanja infrastruktur daerah akan terus didorong melalui creative financing, seperti pinjaman daerah, KPBU daerah, serta kerja sama antardaerah untuk mendukung pencapaian target RPJMN.

Kemudian juga meredesain pengelolaan TKDD, terutama dana transfer umum (DTU) dan dana transfer khusus (DTK) dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

Serta meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi standar harga satuan regional (SHSR) dan penyusunan bagan akun standar (BAS).

“Untuk tahun depan akan ada Rp796,3 triliun atau naik 4,2% dari transfer ke daerah,” kata Sri Mulyani.

Nantinya, jumlah tersebut akan ditransfer melalui dana perimbangan yang mencapai Rp689, 46 triliun, yang terdiri dari DTU sebesar Rp493,04 triliun dan DTK sebesar Rp196,42 triliun.

Sementara itu, dana insentif daerah akan mencapai Rp13,50 triliun, dan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY mencapai Rp21,30 triliun. Untuk diketahui, pada RAPBN 2021, TKDD naik 4,2% menjadi Rp796,3 triliun dari tahun sebelumnya Rp763,9 triliun.

Transfer ke daerah naik 4,6% menjadi Rp724,3 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp692,7 triliun. Sementara itu, untuk dana desa naik 1,1% menjadi Rp72 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya Rp71,2 triliun.

Usung Program Prioritas
Dukungan TKDD akan mengusung beberapa program prioritas yang disebut sejalan dengan program nasional. Sri Mulyani menuturkan, pada program perlindungan sosial akan dialokasikan Rp72 triliun untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi.

Pada bidang ketahanan pangan dan kesejahteraan petani dan nelayan akan dialokasikan Rp10,05 triliun untuk peningkatan dan pemberdayaan usaha pertanian dan perikanan yang didukung penyediaan akses jalan dan konservasi sumber air.

Lalu, pengembangan pariwisata akan dialokasikan Rp5,2 triliun untuk penyediaan sarana, amenitas, akses jalan pariwisata dan pengembangan desa wisata, yang diikuti pemberian insentif perpajakan, peningkatan kualitas tata kelola destinasi wisata dan kapasitas pelaku usaha.

Kemudian, reformasi pendidikan dan kesehatan akan dialokasikan Rp337,7 triliun yang akan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan berdasarkan target ketuntasan intervensi dalam mendukung program merdeka belajar, juga dukungan peningkatan kesiapan sistem kesehatan.

Pada sisi peningkatan infrastruktur dan konektivitas, akan dialokasikan Rp9,28 triliun untuk dukungan peningkatan akses dan konektivitas darat maupun air dalam rangka pemulihan ekonomi.

Tidak hanya itu, juga ada pembangunan ICT Rp9,02 triliun untuk digitalisasi pendidikan dan kesehatan serta pengembangan desa digital. “Karena di situasi covid ini kita masih bergantung pada koneksi secara digital,” jelas Sri Mulyani. (Rheza Alfian)