Selamat

Minggu, 16 Mei 2021

BERITA

14 April 2021|11:39 WIB

Sri Mulyani: Masih Terdapat Tantangan Ketidakseimbangan Pemulihan Global

Sejumlah negara diproyeksikan tumbuh positif pada tahun ini. Sementara negara-negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah
ImageMenteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat kerja tersebut membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

JAKARTA - Memasuki tahun kedua pandemi covid-19, prospek ekonomi global dinilai semakin membaik, dengan adanya vaksinasi dan dukungan berbagai kebijakan.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih terdapat tantangan yaitu ketidakseimbangan pemulihan global. Sejumlah negara diproyeksikan tumbuh positif pada tahun ini.

“Sementara negara-negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (14/4).

Oleh karena itu, untuk menghadapi kondisi tersebut, Sri Mulyani mendorong agar Bank Dunia dan IMF sesuai dengan mandatnya. Yakni, senantiasa bekerja sama dengan berbagai partner.

Sri Mulyani mendorong lembaga internasional dan sektor swasta serta seluruh negara di dunia untuk meningkatkan akses terhadap vaksin, mengelola beban pembiayaan, dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Bendahara Negara juga menyampaikan agar prospek ekonomi global yang positif saat ini dijadikan sebagai momentum, untuk mendorong pemulihan ekonomi global yang menyeluruh dan berkelanjutan agar mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

Dalam hal ini, ia bilang, perhatian utama pemerintah Indonesia adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Perhatian ini perlu ditunjukkan dalam bentuk investasi yang terkoordinasi dalam sistem pemberian layanan publik dalam rangka membangun, melindungi, dan mengoptimalkan sumber daya manusia,” ujarnya.

Selain itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan, keuangan publik memainkan peran penting dalam investasi pada sumber daya manusia tersebut.

Prioritas keuangan publik meliputi program vaksinasi, peningkatan layanan kesehatan yang inklusif dan tangguh dengan memanfaatkan teknologi, pembelajaran dan keterampilan untuk semua.

“Prioritas tersebut selain mendukung pemulihan juga memfasilitasi transformasi ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga:

Ekonomi Hijau
Selain itu, Ani -sapaan akrabnya- mengatakan, hal yang pemulihan ekonomi melalui transisi ekonomi hijau merupakan hal yang penting pula.

Ia bilang, transisi ini membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara itu pembiayaan publik di banyak negara, saat ini diarahkan untuk penanganan pandemi.

Untuk itu, ia menyerukan realisasi kewajiban dukungan internasional kepada negara-negara berkembang sebesar US$100 miliar per tahun sebagaimana dimandatkan dalam UNFCCC dan Perjanjian Paris.

Negara-negara berkembang juga didorong untuk mengembangkan sumber pembiayaan inovatif.  Dalam menunjang inovasi ini, perlu dibangun mekanisme pasar dan harga global yang dapat merefleksikan nilai emisi karbon secara nyata.

“Dengan demikian, produk inovasi keuangan negara-negara berkembang, seperti Obligasi Hijau Konvensional atau Syariah yakni Green Bond atau Green Sukuk, mendapatkan apresiasi dalam bentuk nilai harga yang tepat,” kata Sri Mulyani.

Dalam hal ini, sambungnya, pemerintah Indonesia telah memobilisasi berbagai instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung aksi iklim, antara lain penerbitan Green Sukuk sejak tahun 2018 untuk mendanai aksi perubahan iklim dan mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

Di samping itu, pemerintah juga membentuk Badan Layanan Umum Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya keuangan lingkungan serta memfasilitasi pengembangan perdagangan dan pasar karbon atau carbon pricing.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan regulasi tentang carbon pricing yang akan menjadi panduan dalam menyusun kebijakan domestik dan kerangka kelembagaan untuk penetapan harga karbon.

Di sisi lain, transisi ekonomi hijau juga akan memiliki implikasi penting atas kondisi stabilitas dan inklusi keuangan. Sri Mulyani mengatakan, perlunya mengarusutamakan instrumen pembiayaan hijau dalam sistem keuangan.

Selain itu, lembaga keuangan perlu menerapkan manajemen risiko yang kuat, didukung informasi yang komprehensif untuk menilai risiko terkait iklim.

“Untuk mendukung langkah-langkah tersebut diperlukan kolaborasi yang kuat antar para regulator, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan,” katanya. (Rheza Alfian)

 

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA