Rata-Rata OSS Terbitkan 1.239 Nomor Induk Berusaha Per Hari

JAKARTA – Pengalihan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) awal tahun ini, diklaim berjalan lancar. BKPM mencatat, sebanyak 1.239 Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan setiap harinya, selama pada periode 2–11 Januari 2019.

"Dari laporan yang saya terima, rata-rata NIB yang sudah diterbitkan sebanyak 1.239 per hari, dengan total PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebanyak 8.895 NIB, total UKM (Usaha Kecil dan Menengah) 541 NIB, dan PMA (Penanaman Modal Asing) 486 NIB," kata Kepala BKPM Thomas Lembong dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/1).

Meski demikian, ia menyebut masih banyak investor yang belum terbiasa memanfaatkan layanan OSS tersebut. Hal itu ditandai dengan jumlah rata-rata tamu OSS ke lounge yang disiapkan oleh BKPM sebanyak 208 orang.

"Kemudian untuk yang memanfaatkan layanan call center sebanyak 113 telepon serta email yang masuk mencapai 1.625 email. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.200 email telah kami respons, jadi mohon maaf bagi yang belum dibalas emailnya," ucapnya.

Tom berharap dengan semakin terbiasanya investor menggunakan layanan tersebut, jumlah pihak-pihak yang melakukan konsultasi ke BKPM akan terus berkurang.

"Karena sistemnya dilaksanakan secara online maka kalau sudah familiar tentunya mereka tidak perlu lagi ke BKPM," serunya.

Tom pun memastikan, BKPM akan terus berupaya meningkatkan layanan OSS, di antaranya dengan melakukan penyempurnaan sistem OSS, meningkatkan integrasi dengan pemerintah daerah dan melakukan komunikasi dengan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait. BKPM menurutnya juga akan terus menerus melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh masyarakat khususnya pengguna OSS.

Sekadar mengingatkan, layanan OSS pertama kali dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 9 Juli 2018. Layanan ini merupakan terobosan untuk mengintegrasikan layanan perizinan di tingkat kementerian dan lembaga, mengintegrasikan layanan perizinan pemerintah daerah, serta membangun mekanisme pengendalian kepatuhan pemohon izin untuk mendapatkan layanan.

Realisasi Investasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan kemudahan perizinan yang diberikan melalui OSS, diikuti oleh peningkatan realisasi investasi.

"Ini akan memudahkan proses perizinan, setelah itu dia terbuka kesempatan untuk melaksanakan investasi," kata Darmin.

Darmin mengakui, realisasi investasi ini tidak bisa dinilai dalam waktu dekat karena membutuhkan proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.

"Pelaksanaan investasi perlu membeli tanah atau macam-macam. Bisa terealisasi dua atau tiga tahun untuk yang menengah. Setahun mungkin bisa. Tapi kalau yang besar bisa empat-lima tahun," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan pembenahan dalam proses perizinan berusaha harus dilakukan karena bisa berdampak positif kepada kinerja investasi dalam jangka panjang. Untuk itu, dalam waktu dekat, pemerintah bersama dengan BKPM akan kembali melaksanakan sosialisasi sistem OSS kepada pelaku usaha maupun pemerintah daerah.

"Kita sedang membicarakan dengan (Kepala BKPM) pak Tom, kapan mengundang gubernur, bupati, walikota dan sebagainya, sesuai arahan Presiden," kata Darmin.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai, pelayanan OSS akan dapat mengurangi praktik korupsi secara signifikan.

"Dampaknya luar biasa, karena nanti tidak ada lagi perizinan-perizinan yang istilahnya salaman karena sudah ada sistemnya. Kongkalikong ke pejabat daerah akan berkurang," tuturnya.  

Luhut menjelaskan, sistem terintegrasi secara online itu, lanjutnya, dipastikan akan membuat mimpi-mimpi pejabat daerah yang ingin mendapatkan tambahan uang secara mudah sirna. Praktik politik uang yang kerap dilakukan pun, menurut dia, akan dapat berkurang sehingga membuat kepemimpinan di daerah menjadi lebih baik.

"Jadi ini pasti akan mengurangi korupsi, akibatnya kampanye akan banyak berkurang dengan penggunaan uang. Akhirnya orang yang maju jadi bupati, gubernur adalah orang dengan idealisme. Itu bagian dari revolusi mental," imbuhnya.

Luhut juga menyebut sistem OSS akan membuat investasi dapat terealisasi lebih cepat dan mudah. Ia mencontohkan investasi pembangunan pabrik bahan baku baterai litium di Morowali, Sulawesi Tengah yang hanya memakan waktu satu minggu.

"Ini suatu revolusi yang kita tidak sangka. Pabrik (bahan baku) baterai lithium itu saja dua minggu tax holiday-nya sudah keluar," ucapnya. (Faisal Rachman)