Prioritaskan Soal Ekonomi, Pengusaha Muda Sambut Pidato Jokowi 

JAKARTA – Pidato perdana Joko Widodo sebagai Presiden 2019-2024 sesaat setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung MPR/DPR, Jakarta, disambut baik Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi Mardani H Maming menilai, dalam pidatonya, Jokowi terkesan memberi prioritas lebih pada persoalan ekonomi nasional. 

Menurutnya, pidato tersebut lebih tepat ditujukan untuk tim ekonomi kabinet baru yang diumumkan Senin (21/10).  “Dari HIPMI kita apresiasi. Sebab hampir seluruh pidato isinya ekonomi. Intinya Presiden ingin sampaikan economy first-lah kira-kira ,” ujar Mardani H Maming dalam keterangannya yang diterima Validnews, di Jakarta, Minggu (20/10).

Maming mengatakan, pidato kenegaraan ini sangat mengejutkan. Sebab, Presiden tidak berbicara sama sekali soal tantangan lainnya yang tidak kalah serius seperti masalah, pendidikan, idiologi, keamanan, politik dan sebagainya. Dari awal pidato hingga akhir, ia melihat Jokowi banyak berbicara soal tantangan perekonomian dengan terminologi dan ilustrasi yang milenial sekali. 

“Lebih tepatnya soal daya saing birokrasi, Produk Domestik Bruto, inovasi, produktifitas, SDM, regulasi dan transformasi ekonomi nasional,” pungkas Maming.
 
Ia menaksir, economy first ini sangat penting menurut Presiden. Sebab, tekanan ekonomi global akibat perang dagang yang menghangat di antara negara-negara besar sekaligus merupakan tujuan utama ekspor nasional. 

“Jadi ini warning dari Presiden, agar kabinet baru nantinya paradigmanya sama dengan Presiden. Jangan sampai menteri-menteri baru, utamanya menteri-menteri ekonomi malah punya paradigmanya sendiri-sendiri. Presiden ingin lari kencang, jangan sampai menterinya sibuk ngerem,” ucap Maming.

Ia memberi contoh, dalam pidato tersebut semangat relaksasi dan debirokratisasi sangat tinggi. Presiden misalnya mengatakan, menyederhanakan regulasi dan akan memangkas regulasi yang tidak perlu. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Karenanya, ia berharap semangat deregulasi ini tidak dijawab oleh kabinet berikut dengan menambah regulasi yang mempersulit dunia usaha. Dia mengatakan, salah satu alasan ekonomi pada periode sebelumnya hanya tumbuh di sekitar 5% secara tahunan, disebabkan beberapa kementerian malah menambah regulasi baru yang menjadi disinsentif bagi dunia usaha. Akibatnya, private sector susah berkembang. 

“Tidak usah kita sebutkan kementeriannya. Tapi hasilnya jelas. Target-target susah tercapai. Sebab ada regulasi yang justru bertentangan dengan paket-paket kebijakan Presiden,” papar Maming.

Target Tinggi
Senada dengan Maming, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menilai apa yang disampaikan Presiden RI Jokowi dalam pidato awal masa jabatan periode 2019-2024, merupakan suatu harapan untuk bangsa bisa tumbuh lebih tinggi.

"Yang saya catat tadi merupakan suatu harapan, untuk kita bisa tumbuh lebih tinggi dan berkualitas agar jebakan pendapatan kelas menengah bisa dihindari," kata Sandiaga usai menghadiri Pelantikan Presiden di Jakarta, Minggu.

Sandiaga mengatakan, pidato Jokowi baik dan memiliki target spesifik. Dia mengatakan, target yang disampaikan cukup tinggi sehingga bangsa Indonesia harus bekerja keras.

"Kalau tidak salah tadi saya catat, Rp320 juta pendapatan per kapita per tahun (2045), PDB US$7 triliun, itu sebuah capaian yang tentunya harus diwujudkan dengan pertumbuhan lebih tinggi dari sekarang," ujarnya.

Sekadar informasi, menurut data Badan Pusat Statistik (PDB), sepanjang 2018 lalu PDB Indonesia mencapai Rp14.837,4 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp56 juta per tahun.

"Itu lah target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 7 triliun dolar AS. Indonesia sudah masuk lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Kita harus menuju ke sana," ujar Jokowi dalam pidatonya. 

Mantan Calon Wakil Presiden tersebut juga mencatat adanya kebijakan Omnibus Law, yakni sebuah undang-undang yang menurutnya bakal menjadi preseden untuk mengganti undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan undang-undang yang mampu memberdayakan UMKM.

"Itu dua pilar yang menurut bisa dilakukan, satu dorongan besar, strategi untuk dapat pertumbuhan lebih tinggi dan berkualitas," jelas dia.

Sandiaga mengatakan, dirinya ingin melihat lebih jauh teks pidato Jokowi untuk memastikan apakah target pemerintahan ke depan selaras dengan pandangan Gerindra. Namun secara garis besar dia menyatakan pidato Jokowi sebuah harapan untuk bangsa bisa tumbuh lebih tinggi. (Faisal Rachman)