Presiden Minta Pola Penyerapan Anggaran Diubah

BOGOR- Para menteri dan ketua lembaga negara diminta memperbaiki pola penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran yang biasanya menumpuk di akhir tahun, diminta tak lagi dilakukan.

"Perbaiki pola penyerapan anggaran, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun dengan tetap menjaga kualitas output yang ada," kata Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas yang membahas realisasi dan prognosis pelaksanaan APBN 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (9/7) seperti dilansir Antara.

Kepala Negara meminta semua program yang direncanakan dan proyek strategis segera dieksekusi tepat waktu dan good governance (tata kelola yang baik), tepat sasaran sehingga dampaknya segera dirasakan oleh mastyarakat.

"Transfer dana ke daerah dan dana desa harus segera dicairkan dan meminimalisir adanya pengendapan anggaran pemerintah di perbankan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengapresiasi percepatan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta belanja Kementerian/Lembaga (KL) yang tumbuh 12,1% dalam APBN semester I 2018 ini jauh lebih tinggi dari realisasi semester 1 2017 sebesar 0,4%.

"Saya meminta momentum pencapaian semester I APBN 2018 ini terus dijaga dan ditingkatkan pada semester II," harapnya.

Presiden juga mengingatkan tantangan yang dihadapi tidak ringan, terutama terkait ketidakpastian perekonomian global. Ia pun meminta seluruh kementerian dam lembaga untuk fokus dan segera menyelesaikan program yang direncanakan.

Dalam penyerapan anggaran ini, Presiden juga meminta Kementerian/Lembaga tetap melakukan langkah efesiensi belanja barang, seperti penghematan perjalanan dinas, rapat dan paket meeting, belanja ATK serta belanja-belanja yang tidak produktif lainnya.

Presiden dalam kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota atas kinerja APBN semester I 2018 yang semakin membaik. "Kinerja APBN semester I 2018 yang saya lihat semakin baik dibanding peroede sama I 2017 menunjukan kinerrja yang lebih meningkat," katanya.

Jokowi mengungkapkan kinerja APBN semester I 2018 ini meningkat, diantaranya defisit anggaran yang lebih rendah, turun 36,8%. Kemudian keseimbangan primer juga diniali sangat bagus karena menjadi positif, meningkat dibanding tiga tahun sebelumnya yang tercatat masih negatif.

Kepala Negara juga menyebut pembiayaan anggaran yang semakin menurun dalam dua tahun terakhir. Selanjutnya, SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) yang lebih besar.

Kinerja APBN semester I 2018 ini, lanjut Presiden, juga didukung pendapatan negara yang tumbuh 16 % yang didukung penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh 14,3% lebih tinggi dari pertumbuhan semester I 1 2017 sebesar 9,6%.

"Belanja negara yang terus meningkat 5,7% dibanding tahun 2017 yang hanya tumbuh 3,2%,"  tandasnya.

 

 

Anggaran Infrastruktur
Sebelumnya, sebagai salah satu program andalan, anggaran infrastruktur khususnya yang dipegang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per 1 Juli 2018 terserap sebesar 27,34% atau senilai Rp 30,38 triliun dari total anggaran 2018 sebesar Rp 111,06 triliun. Sementara progres fisiknya sebesar 30,26%. 

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, penyerapan anggaran terbesar di Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 12,16 trilun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 10,75 triliun dan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,80 triliun.

"Sementara untuk paket kontraktual di Kementerian PUPR tahun 2018 sebanyak 10.039 paket," katanya melalui siaran pers, Kamis (5/7).

Sebanyak 10.039 paket tersebut senilai Rp 87,14 triliun yang terdiri dari paket kontraktual satu tahun, paket kontraktual tahun jamak baru dan lanjutan. Hingga 4 Juli 2018, progres paket yang terkontrak sebanyak 8.647 paket dengan nilai kontrak Rp 71,13 triliun atau lebih kecil dari nilai pagu Rp 74,54 triliun. Sehingga dari hasil lelang tersebut efisiensi yang diperoleh mencapai Rp 3,41 triliun.

Untuk paket dalam proses lelang sebanyak 1.174 paket dengan nilai pagu Rp 10,37 triliun dan paket masih dalam tahap persiapan lelang sebanyak 216 paket dengan nilai Rp 2,21 triliun.

Ia menambahkan, pemaketan pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR menjadi salah satu indikator keberpihakan pemerintah akan hal tersebut. Kebijakan pemaketan ini sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang mengalokasikan sebanyak 90%  bagi kontraktor skala kecil menengah dan jasa konsultan swasta. (Teodora Nirmala Fau)