Perencanaan Keuangan yang Pas untuk Pekerja Lepas

JAKARTA – Menjadi pekerja lepas atau freelancer memiliki banyak keuntungan, seperti waktu maupun tempat kerja lebih fleksibel. Namun, para pekerja freelance juga menghadapi masalah perencanaan keuangan, lantaran penghasilan yang tidak tetap dan risiko kehilangan pendapatan cukup tinggi.

Lantas, seperti apa perencanaan keuangan yang ideal bagi para pekerja freelance? Memiliki rata-rata pengeluaran yang bersifat tetap, menjadi saran pertama Head of Public Relations PT Lifepal Technologies Indonesia, Dila Karinta.

Untuk menghitungnya, freelancer wajib mencatat pengeluaran baik secara bulanan atau tahunan, dengan rincian antara lain pengeluaran wajib seperti membayar pajak dan utang. Kemudian, pengeluaran untuk kebutuhan pokok, yaitu makanan dan minum, hingga kebutuhan operasional rumah sehari-hari.

Selanjutnya, pengeluaran untuk memenuhi tujuan finansial, yakni investasi baik jangka panjang dan pendek. Pengeluaran untuk proteksi, seperti pembayaran premi asuransi. Dan terakhir, pengeluaran yang bersifat keinginan, misalnya pengeluaran untuk gaya hidup, hobi, traveling, layanan streaming, dan lain sebagainya.

"Dalam melakukan pencatatan pengeluaran, semakin detail pencatatan, maka semakin baik pula dalam mengetahui posisi keuangan saat ini," kata Dila.

Dengan mengetahui pengeluaran rutin per bulan, lanjutnya, maka bisa memproyeksikan target penghasilan minimal untuk setiap bulan dan tahun.

Kedua, para pekerja freelance harus mencatat seluruh pendapatan yang diterima selama setahun. Dila menuturkan, ada beberapa cara yang bisa dimanfaatkan para pekerja freelance untuk menghitung pajaknya.

Untuk perorangan, anggap saja seorang konsultan hukum berstatus lajang memiliki penghasilan rata-rata Rp16 juta per bulan atau Rp200 juta jika disetahunkan.

Bila Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN adalah 50%, dan PTKP TK/0 sebesar Rp 54 juta, maka pajak penghasilan atau PPh 21 yang harus dibayar adalah Rp2,3 juta.

Dihitung dari penghasilan setahun dikalikan NPPN 50%, dengan hasil Rp100 juta. Selanjutnya, angka tersebut digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak, yaitu NPPN dikurangi PTKP. Hasilnya, barulah untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar.

Untuk badan usaha, terlebih bagi yang ingin melakukan penghematan dalam pembayaran pajak, bisa menggunakan sistem perpajakan UMKM. Syaratnya, harus mendirikan sebuah badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) atau PT.

Perhitungan pajak dari badan usaha ini tidak menggunakan NPPN, melainkan lewat pembukuan. UMKM yang memiliki peredaran omzet di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak akan dikenai pajak final 0,5% saja.

Untuk CV, masa berlaku pembayaran pajak ini adalah selama empat tahun. Sementara itu, untuk PT adalah tiga tahun.

Setelah masa PPh Final, maka wajib membuat pembukuan kembali dan menjadi wajib pajak normal.

Misalnya, seorang mendirikan CV untuk jasa desain grafis. Lantas, CV tersebut menghasilkan omzet sebesar Rp17 juta per bulan. Maka, dalam sebulan, pajak yang harus dibayarkan adalah Rp85 ribu.

Sebagai wajib pajak, tentu tidak hanya wajib membayar pajak. Namun, juga melaporkan pembayarannya, aset yang dimiliki, serta utang.

"Beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mengurangi pajak adalah dengan meningkatkan tabungan dana pensiun, membayar zakat, dan berinvestasi di instrumen keuangan dengan pajak final," ujar Dila.

Walau lajang dan tak ada tanggungan, ia menyarankan untuk memiliki dana darurat minimal enam kali pengeluaran per bulan. Namun, bila sudah berumah tangga dan memiliki tanggungan, dana darurat yang harus disiapkan lebih dari setahun atau 12 kali pengeluaran bulanan.

Tips selanjutnya, para pekerja freelance harus memiliki jaminan kesehatan. Riset dari Willis Tower Watson menyebutkan bahwa kenaikan biaya kesehatan di Indonesia mencapai 10% per tahun.

Sementara itu, melihat data Inflasi Indonesia, menurut Kelompok Pengeluaran yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS, sejak Juli hingga Agustus 2020, Indonesia mengalami deflasi. Namun, pengeluaran untuk kesehatan justru naik 0,29% di Juli, 0,06% di Agustus, dan 0,16% di September 2020. Kenaikan biaya inipun menyebabkan inflasi tahun kalender untuk kategori pengeluaran kesehatan naik 2,13% di 2020 ini.

"Melihat biaya kesehatan yang terus naik, maka sangat berisiko bila kita semua tidak memiliki jaminan kesehatan. Kita bisa saja kehilangan uang yang besar saat harus menjalani proses rawat jalan, rawat inap, atau operasi," kata Dila.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar freelancer memiliki BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan swasta. Kedua jaminan kesehatan ini memiliki fungsi yang saling mengisi.

"Dengan premi yang lebih murah secara umum, manfaat BPJS Kesehatan memang lebih lengkap daripada asuransi kesehatan. Sebab, BPJS meng-cover hampir seluruh penyakit dan tidak memberlakukan pre-existing condition," tuturnya.

Namun, lanjut dia, untuk kenyamanan dan fleksibilitas dalam berobat, asuransi kesehatan swasta tentu sangat bisa diandalkan. Asuransi kesehatan juga bisa digunakan baik di luar kota maupun luar negeri, selama rumah sakit yang dituju bekerja sama dengan asuransi swasta yang dimiliki.

Di sisi lain, jika memang memiliki tanggungan atau utang, maka pastikan terlindungi dengan asuransi jiwa. Saat meninggal dunia, maka uang pertanggungan atau UP dari asuransi jiwa akan cair dan bisa digunakan untuk biaya hidup keluarga yang ditinggalkan.

Manfaatkan perhitungan expense based value atau EBV untuk menghitung besaran UP yang dibutuhkan. Setelah itu, cari dan pilihlah asuransi jiwa yang bisa memberikan polis dengan uang pertanggungan dengan nominal tersebut.

Terakhir, investasikan dana ke instrumen pendapatan tetap dan instrumen pertumbuhan. Instrumen pendapatan tetap, seperti deposito atau surat berharga negara maupun korporasi, sangat berguna untuk menjaga kesehatan arus kas bulanan pekerja freelance. Karena, bunga yang dibayarkan dari instrumen itu akan menjadi pendapatan pasif yang tentunya menambah jumlah pemasukan per bulan.

Sementara itu, instrumen pertumbuhan, seperti reksa dana, saham, atau logam mulia, sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan finansial pekerja freelance dalam jangka pendek, menengah, atau panjang, seperti untuk membeli rumah, menyelenggarakan pesta pernikahan, mempersiapkan kebutuhan anak yang akan lahir, atau biaya pendidikan anak, hingga menyediakan dana pensiun.

"Para pekerja freelance sebaiknya menulis tujuan-tujuan keuangan dalam jangka pendek hingga panjang dengan rinci. Kemudian, mereka dapat menentukan instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka," paparnya.

Dila kembali mengingatkan, karena pemasukan freelancer tidak menentu dalam setahun, maka mereka harus tetap terlindungi secara finansial. Dengan demikian, bisa memenuhi tujuan-tujuan keuangan di masa yang akan datang. (Fitriana Monica Sari)