Pengusaha Minta Jokowi Pertimbangkan Bangun Jembatan Selat Sunda

JAKARTA – Pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan kembali wacana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Wacana yang sudah lama meredup ini kembali dimunculkan setelah adanya jalan tol Bakauheni-Palembang. 

Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman Karumpa menyatakan proyek yang baru rampung itu akan membuat arus kendaraan ke penyeberangan Merak-Bakeuheni meningkat tajam ke depan.

“Mudik tahun ini, ruas tol ini semakin padat. Sebab waktu tempuh semakin singkat Jakarta-Palembang. Tapi masalahnya, ke depan di penyeberangan Merak-Bakeuheni,” kata Andi, melalui keterangan tertulis yang diterima Validnews, Selasa (11/6).

Menurutnya, dengan tuntasnya pembangunan ruas tol Bakeuheni-Palembang akan menggerakan roda perekonomian di Sumatera. Bahkan dia memperkirakan geliat ekonomi akan meningkat tajam. Namun risikonya, arus kendaraan Jawa-Sumatera akan semakin padat.

“Maka pasokan kendaraan ke penyeberangan akan melonjak. Tentu akan terjadi antrean panjang justru di penyeberangan,” ucap dia.

Andi menambahkan, itu belum termasuk dampak bila jalan tol Palembang sampai ke Aceh selesai dibangun. Hal ini tentu akan membuat beban dari angkutan penyeberangan meningkat tajam. Karenanya, Andi mengusulkan agar pemerintah menggulirkan kembali wacana membangun JSS.

Dia menambahkan, pemerintah tidak perlu khawatir dengan gempa. Sebab, saat ini konstruksi jembatan sudah ditopang dengan teknologi tahan gempa. Bahkan, pembangunan konstruksi JSS bisa dirancang tahan gempa hingga 9 Skala Richter.

Andi mengakui, kawasan selat Sunda memang kerap dianggap sebagai wilayah rawan gempa. Selain tak jauh dari gunung Krakatau, kawasan ini juga berada dekat dengan patahan atau sesar aktif selat Sunda. Di wilayah ini sering terjadi gempa dengan kekuatan rata-rata 5 - 7 SR.

”Teknologi sudah sampai ke sana. Jepang sudah buktikan lebih dahsyat gempanya dari kita. Jembatan-jembatan dia aman,” ucap Andi.

Sebelumnya, wacana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ini menyeruak di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, jembatan yang diperkirakan mencapai panjang 31 kilometer ini, sudah memasuki studi kelayakan.

Studi kelayakan dilakukan atas prakarsa, Gubernur Banten, Gubernur Lampung, dan Pemerintah Pusat di Jakarta pada tahun 2009 lalu. Namun, hingga akhir masa kepemimpinannya, SBY tidak jadi melanjutkan proyek ini. Bahkan hingga era kepemimpinan Presiden Jokowi, proyek ini tidak termasuk dalam proyek infrastruktur yang dicanangkan Jokowi. Disinyalir, nilai proyek yang diperkirakan mencapai Rp 160 triliun terlalu besar. 

Untuk diketahui, arus lalu lintas kapal di Merak-Bakauheni sendiri cukup padat. Humas PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni Saifulahil Maslul Harahap memaparkan pada arus balik Lebaran 2019 ada 96.800 penumpang yang menyeberang dari Bakauheni ke Merak. Jumlah tersebut terdiri dari pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua, roda empat, bahkan pejalan kaki.

Menurut dia, jumlah pejalan kaki yang menyeberang ke Pulau Jawa sebanyak 14.849 orang. Sementara penumpang yang memakai kendaraan sebanyak 81.951 orang. Dari jumlah 81.951 yang menggunakan kendaraan itu, kata dia, sebanyak 7.219 kendaraan roda dua, 11.982 roda empat, 312 bus dan 232 truk. Kendaraan ini menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak.  

Kebut Infrastruktur
Andi mengatakan, perbaikan infrastruktur tak hanya membuat kegiatan mudik menjadi lancar. Namun juga berdampak pada penurunan secara drastis angka kecelakaan lalu lintas darat. 

“Menjelang Lebaran, angka kecelakaan tercatat mengalami penurunan sampai 80% dibanding tahun lalu. Sementara jumlah korban meninggal turun 50%,” ujar Andi.

Sebab itu, Andi meminta Jokowi kembali mengebut pembangunan infrastruktur. Ia menilai, infrastruktur merupakan kebutuhan masa depan bangsa dan turut memengaruhi daya saing. Karena itu, meski pada periode kedua ini Jokowi fokus pada pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur tak boleh ditinggalkan.

Pembangunan infrastruktur yang telah ada, lanjutnya, sudah diakui dunia luar. Hal ini tercermin dari rilis lembaga riset berbasis di Swiss, IMD World Competitiveness Center. 

“Daya saing Indonesia 2019 melesat 11 peringkat ke atas tahun ini. Indonesia kini bertengger di urutan ke-32. Sebelumnya, tahun 2018 berada di peringkat ke-43. Ini adalah lompatan daya saing tertinggi sejak republik ini berdiri,” ucap dia.

Sebagaimana diketahui, laju peringkat daya saing Indonesia merupakan yang tertinggi kedua dunia. Melesat 11 peringkat, Indonesia hanya terkalahkan oleh Arab Saudi yang naik 13 tingkat. 

“Daya saing Indonesia sekarang bersaing ketat dengan dua negara maju Prancis dan Jepang,” katanya. (Kartika Runiasari)