Selamat

Minggu, 16 Mei 2021

WIRAUSAHA

13 April 2021|13:12 WIB

Pengamat: Penerbitan PP Holding UMi Perlu Dipercepat

Pembentukan holding yang melibatkan beberapa perusahaan pelat merah dibutuhkan guna meningkatkan integrasi serta efektivitas kerja BUMN
ImageSeorang pedagang memilih sotong atau cumi kering untuk diolah saat Festival Kampong Sotong Pangkong (Sopang) di Jalan Merdeka Barat, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (11/4/2021). Kampong Sopang yang difasilitasi Pemerintah Kota Pontianak tersebut menjadi wadah bagi para pelaku usaha kuliner untuk berjualan sopang atau cumi kering yang dibakar dan dipipihkan. ANTARAFOTO/Jessica Helena Wuysang

JAKARTA – Penerbitan Peraturan Pemerintah untuk mengatur pendirian holding BUMN ultra mikro (UMi) harus segera dilakukan, guna mempercepat sinergi dan digitalisasi perusahaan negara yang akan banyak membantu pelaku usaha di segmen paling bawah tersebut.

Pendapat tersebut dikemukakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Satria Aji Imawan. Menurutnya, pembentukan holding yang melibatkan beberapa perusahaan pelat merah dibutuhkan guna meningkatkan integrasi serta efektivitas kerja BUMN.

"Ini akan membuat konsolidasi BUMN jadi lebih rapi. Saya setuju kalau regulasi (PP) itu perlu diformulasikan secara cepat karena saat ini kita punya banyak BUMN," kata Aji dalam keterangan tertulis yang diterima Validnews, Selasa (13/4).

Ia menuturkan, ada sejumlah manfaat positif dari pembentukan holding yang akan dilakukan pemerintah. Pertama, holding membuat proses digitalisasi BUMN menjadi lebih cepat diselesaikan. BUMN juga bisa menjadi lebih teratur dan menyatu dalam menjalankan perannya sebagai perusahaan berorientasi bisnis dan pemberdayaan masyarakat.

Kedua, tambah dia, kinerja BUMN dapat lebih profesional atau less bureaucracy. Aji menyebut pengaruh birokrasi yang terlalu besar di BUMN membawa dampak kontra produktif pada pembangunan dan peningkatan ekonomi. Hal itu juga berpengaruh terhadap pengadministrasian penghasilan negara yang disumbangkan BUMN.

"Pembuatan holding ini akan membuat lebih less bureaucracy. Bukan berarti tidak ada birokrasi. Ada, tetapi tidak menjadi kaidah-kaidah 100% full mencontoh kaidah birokrasi negara. Karena pada prinsipnya BUMN itu memiliki dua prinsip, yakni perannya sebagai badan usaha/swasta dan publik," sebutnya.

Percepatan pembuatan regulasi yang mendasari holding BUMN ultra mikro bisa membuat realisasi pembentukan sinergi ini segera terjadi. Hal ini akan membawa banyak dampak positif baik untuk pelaku UMKM dan ultra mikro, masyarakat umum, BUMN terlibat, hingga negara.

“Pembentukan holding company menjadi penting untuk itu. Saya setuju dengan pendapat Pak Tanri Abeng (eks Menteri BUMN) beberapa waktu lalu bahwa tujuan dari BUMN memang agar tidak terlalu birokratis. Pembentukan holding bisa membuat tujuan tersebut terwujud,” katanya.

Holding BUMN ultra mikro akan dibentuk pemerintah melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Holding ini rencananya terbentuk maksimal pada kuartal III tahun ini.

Baca Juga:

Harapan
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, karakteristik bisnis masing-masing perusahaan calon anggota holding ultra mikro akan tetap terjaga. Bahkan, integrasi ini disebutnya bisa menjangkau pelaku mikro secara lebih luas.

"Kita tahu ada 60 juta pelaku mikro, yang baru setengahnya dilayani keuangan formal. Empat tahun ke depan kami pun yakin akan ada akuisisi 30 juta nasabah baru," ujar Tiko.

Rencana sinergi BRI, PNM, dan Pegadaian sudah mendapat persetujuan dari seluruh regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan Komite Privatisasi.

OJK menyampaikan dukungan dengan pesan agar ekosistem BUMN ini bisa menerapkan prinsip-prinsip PSAK 71 secara baik. Selain itu, valuasi saham PNM dan Pegadaian diharap berlangsung wajar saat right issue dilakukan BRI.

Kemudian, Bank Indonesia berpesan agar sumber pendanaan alternatif tetap dimiliki PNM dan Pegadaian. BI mendukung pembentukan holding karena langkah ini dipercaya mempercepat digitalisasi UMKM dan memperkuat inklusi keuangan.

LPS menyampaikan harapan agar ekosistem ini bisa menjadi mitra lembaga keuangan lain seperti BPR, dan menghindari praktik monopoli dalam berkegiatan. Kemudian, KSSK memastikan pembentukan ekosistem ini tidak menimbulkan risiko sistemik terhadap industri perbankan nasional.

Terakhir, Komite Privatisasi telah memberi persetujuan dengan catatan agar right issue BRI diikuti pemerintah. Peran serta pemerintah terjadi melalui penyetoran saham Seri B negara di Pegadaian dan PNM.

“Nantinya right issue akan ada keterbukaan informasi yang kami sampaikan segera setelah kami konsultasi dengan DPR, di mana BRI akan right issue diharapkan terjadi di triwulan III. Right issue ini akan diikuti pemerintah dan ini telah disetujui komite privatisasi," ungkap Tiko.

Kemudian, lanjut dia, pemerintah akan menyetorkan penyetoran modal non-tunai dan pertahankan satu lembar saham dwiwarna di PNM dan Pegadaian. Jadi, pemerintah memiliki kontrol langsung ke PNM dan Pegadaian melalui saham dwiwarna itu. (Fitriana Monica Sari)

Login atau Register untuk komentar.

ARTIKEL LAINNYA